Surabaya - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang diwakili Dodok Dwi Handoko, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) II - Direktorat KND, Pejabat Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Timur, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya dan KPKNL Sidoarjo hadiri pertemuan dalam rangka pembahasan dana talangan lumpur Lapindo bertempat di ruang rapat kantor Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di Jl. Gayung Sari Surabaya pada Kamis 20 Oktober 2016.

Pertemuan tersebut merupakan undangan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kepada Menteri Keuangan tentang Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dengan agenda utama  pembahasan dana talangan lumpur Lapindo.

Pada pertemuan dimaksud, wakil DJKN turut mendengarkan paparan dari pihak terkait terhadap perkembangan penanganan permasalahan lumpur Lapindo dan aspirasi yang disampaikan oleh pengusaha yang terkena dampak lumpur Lapindo kepada Komisi XI DPR RI.

Sebelum pertemuan dilaksanakan, untuk dapat menyamakan persepsi bagi pejabat di lingkup Kanwil dan KPKNL, Dodok menyampaikan keterkaitan DJKN dengan kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI adalah tentang pemberian dana talangan untuk menyelesaikan dampak lumpur lapindo Satker BPLS yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan DPR RI.

Pertemuan tersebut sebagai upaya monitoring atas pelaksanaan pembayaran kepada warga korban lumpur Lapindo. Lebih lanjut Dodok juga melakukan monitoring penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Sidoarjo. Keterkaitan dengan DJKN adalah penguatan kapasitas penjaminan PT. Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo melalui pemberian tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang secara khusus telah diberikan penugasan penjaminan KUR yang pada tahun 2016 telah dialokasikan Rp.1 triliun dengan komposisi Rp.500 miliar  kepada  masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimaksud. (Penulis: Dodok/Saiful,Edit:Agung, Foto:Teguh)