Saat ini KPKNL Bandar Lampung dipimpin oleh Kepala Kantor: Haryanto, yang dibantu oleh Kepala Subbagian Umum: Irwan Nuryanto, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN): E Suhendi, Kepala Seksi Piutang Negara (PN): Ratna Mukadimah, Kepala Kepatuhan Internal (KI): Dian Marudut, dan Kepala Seksi Hukum danInformasi (HI): Hellen.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang, KPKNL Bandar Lampung memiliki VISI sesuai dengan Kantor Pusat DJKN yaitu: Menjadi pengelola kekayaan Negara yang professional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

• Mewujudkan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, efisiensi pengeluaran, optimalisasi penerimaan, dan pembiayaan dengan risiko minimum.
• Meningkatkan tata kelola pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah yang dapat mewujudkan keseimbangan makro dalam pembangunan nasional melalui kebijakan investasi yang tepat, sehingga terjadi sinergi pemerintah, BUMN dan sektor swasta.
• Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
• Melaksanakan pengelolaan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
• Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
• Mengelola sumber daya untuk pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah secara efisien.
• Mengembangkan proses bisnis berbasis digital yang responsif dengan perkembangan teknologi.

TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN, KPKNL Bandar Lampung mempunyai TUGAS: melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPKNL Bandar Lampung menyelenggarakan FUNGSI:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;

2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; 

3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

5. pelaksanaan pelayanan penilaian;

6. pelaksanaan pelayanan lelang;

7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan

10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

    
    

    
    

    
    

WILAYAH KERJA KPKNL BANDAR LAMPUNG

KPKNL Bandar lampung  memiliki wilayah kerja pada Provinsi Lampung, yang meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pasawaran, dan Kabupaten Pesisir Barat.

STRUKTUR ORGANISASI KPKNL

a. Subbagian Umum

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

c. Seksi Piutang Negara

d. Seksi Hukum dan Informasi

e. Seksi Kepatuhan Internal

f. Kelompok Jabatan Fungsional