Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema "Suara Pengguna, Arah Perbaikan Layanan”. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara luring bertempat di KPKNL Bandar Lampung dan secara daring pada 19 Agustus 2026.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Windraty Ariane Siallagan, menegaskan bahwa FKP merupakan wadah dialog dua arah antara penyelenggara layanan dengan pengguna jasa, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas.

“Mari kita jadikan forum ini menjadi momentum yang memperkuat kolaborasi, membangun kepercayaan, mewujudkan pelayanan publik yang semakin profesional, akuntabel dan transparan serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat”, ujarnya.

Diskusi forum dipimpin oleh Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Andri Dwinanto.  Forum ini menghadirkan empat narasumber. Dari internal DJKN Titik Wijayanti  selaku Kepala KPKNL Bandar Lampung, Wahyu Setiadi selaku Kepala KPKNL Metro. Sementara dari eksternal, hadir Arif Sugiono selaku Wakil Dekan Bidang Umum, SDM dan Keuangan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung dan Nur Rakhman Yusuf selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung.

Dr. Arif Sugiono, S.Sos, M.Si, mengatakan “Kinerja DJKN sudah di atas rata-rata Kemenkeu RI, tetapi DJKN tidak boleh berada di zona nyaman. DJKN harus terus menerus melakukan Continuous improvement dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat”.

“Agar DJKN selalu banyak mendengarkan masukan dari Masyarakat dan segera melakukan evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan yang ada,”  ujar  Nur Rakhman Yusuf, S.Sos.

Rangkaian acara FKP dilanjutkan dengan diskusi interaktif dengan pengguna layanan untuk menampung saran serta masukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan kualitas layanan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.

Forum ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan oleh perwakilan akademisi/ahli/praktisi diwakili Dr. Arif Sugiono, S.Sos, M.Si, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Nur Rakhman Yusuf, S.Sos, Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung, organisasi masyarakat sipil diwakili oleh perwakilan dari Forum Penyuluh Anti Korupsi Lampung, Kepala KPKNL Bandar Lampung, Kepala KPKNL Metro dan beberapa perwakilan lain dari pengguna layanan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu.

Diharapkan, Forum Komunikasi Publik ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara DJKN, stakeholder, dan masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, inklusif, dan berintegritas.