PROFIL KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA

Semangat Reformasi Birokrasi dan Internalisasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan menjadi tonggak bagi Kanwil DJKN Sumatera Utara sebagai Agent of Change dalam memperbaiki pelayanan kepada para pengguna jasa dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Unggulan dan Key Performance Indicator (KPI) menjadi sarana transparansi bagi publik dalam memberikan penilaian dan pelayanan yang diberikan.

1.    Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara melaksanakan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,                    akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan di bidang kekayaan negara.

2.    Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan bimbingan terhadap Penilai serta pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian sumber daya alam, properti, properti                  khusus dan usaha.

3.    Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara, pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang        instansi pemerintah daerah, pencegahan bepergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, penyiapan bahan penetapan persetujuan/penolakan keringanan hutang, serta bimbingan teknis pengelolaan barang           jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang.

4.    Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Pejabat Lelang, dan Jasa Lelang, serta pengawasan         lelang.

5.    Bidang Kepatuhan Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan         risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat,         jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.