PROFIL KANWIL DJKN SUMATERA UTARA

Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 154 /PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJKN menyelenggarakan fungsi :

a.    pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;

b.    pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

c.    pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

d.    pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;

e.    pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang

f.     pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

g.    pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;

h.    pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;

i.      penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;

j.      pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;

k.    pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan

l.      pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Visi      :   Menjadi pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang professional dan bertanggungjawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Misi    :  

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum

3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan

4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat