Medan (26/6) - Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah melalui optimalisasi aset, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara menyelenggarakan Coaching Clinic Pembiayaan Kreatif Daerah Berbasis Aset untuk Percepatan Pembangunan Daerah di Aula Sri Deli Gedung Keuangan Negara Medan, Kamis (25/6).

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan aset daerah sebagai instrumen pembangunan melalui berbagai alternatif pembiayaan kreatif, sekaligus memberikan gambaran keterkaitan pengembangan proyek yang layak didanai (bankable project) serta akses terhadap berbagai skema pembiayaan pembangunan yang tersedia.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, Nofiansyah. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat lagi hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk membangun daerah, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan APBD semata. Karena itu dibutuhkan pembiayaan kreatif dan optimalisasi aset daerah sebagai instrumen pembangunan. Kanwil DJKN Sumut juga berperan dalam mendukung pembangunan di Sumatera Utara melalui Tim Advis Manajemen Aset Regional (TAMARA) sebagai wadah kolaborasi dalam mendukung pengelolaan aset dan pembangunan daerah,” ujar Nofiansyah.

Lebih lanjut, Nofiansyah berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada peningkatan pemahaman peserta, tetapi juga mampu menghasilkan identifikasi proyek-proyek prioritas daerah yang potensial untuk didanai serta membuka peluang kerja sama lebih lanjut dengan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.

Setelah pembukaan yang diselingi penampilan Valora Band, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kepala Seksi KND IIIA Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) DJKN, Aditya Rahmat. Dalam paparannya, Rahmat menjelaskan peran Direktorat KND dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) alat fiskal atau Special Mission Vehicle (SMV) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Istilah SMV saat ini menggunakan term BUMN Alat Fiskal sesuai UU No 16 Tahun 2025.

Ia menjelaskan bahwa SMV memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berperan dalam pembiayaan, investasi, dan penyiapan proyek. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mendukung pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan serta sekuritisasi piutang KPR. Sementara itu, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) memberikan dukungan penjaminan pemerintah untuk berbagai skema pembiayaan pembangunan.

Materi berikutnya disampaikan oleh Nanang Arifin selaku Team Leader Divisi Pembiayaan Publik PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Ia menjelaskan bahwa di tengah penurunan Dana Transfer Umum (DTU) pada APBN Tahun 2026, PT SMI hadir menawarkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif pendanaan pembangunan di luar skema anggaran konvensional.

Nanang menyampaikan bahwa di Sumatera Utara, PT SMI telah mendukung berbagai proyek pembangunan daerah, antara lain peningkatan ruas jalan di Kabupaten Batu Bara, revitalisasi Pelabuhan Lama Sibolga, serta normalisasi sungai dan pembangunan tanggul di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Selanjutnya, Gina Fizriyaningsih selaku Senior Business Development Manager PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) memaparkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu solusi penyediaan infrastruktur daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Menurut Gina, PT PII berperan memberikan penjaminan dan pendampingan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan proyek KPBU. Di Sumatera Utara, PT PII telah mendampingi sejumlah proyek, antara lain penerangan jalan umum di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Karo, serta pembangunan RSUD Kabanjahe.

Pada sesi berikutnya, Primasari Setya Ningrum selaku Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menjelaskan kontribusi PT SMF dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah.

Ia menyampaikan bahwa masih terdapat jutaan rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah maupun masih menempati rumah tidak layak huni. Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, PT SMF telah melakukan berbagai sinergi dan kolaborasi di Sumatera Utara, seperti peningkatan kualitas rumah di kawasan kumuh Tegalsari Mandala dan Belawan Bahari serta pembiayaan homestay di Desa Wisata Hilisimaetano, Kabupaten Nias Selatan.

Setelah sesi pemaparan materi dan penampilan kedua dari Valora Band, kegiatan dilanjutkan dengan forum diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sumatera Utara, Yudi Santoso.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Asahan mengajukan pertanyaan mengenai persyaratan pembiayaan pembangunan rumah sakit di atas lahan seluas 20 hektare. Pemerintah Kabupaten Simalungun menanyakan peluang pembiayaan untuk peningkatan kualitas jalan daerah, sementara Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) membahas kemungkinan restrukturisasi pembiayaan yang telah diterima pemerintah daerah. Pemerintah Kota Binjai mengajukan pertanyaan terkait prosedur dan potensi pembiayaan infrastruktur pembangunan di daerah dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD Sumut) mengapresiasi kegiatan dan berharap sinergi kemitraan selanjutnya dengan PT SMI PT PII dan PT SMI.

Kegiatan ditutup dengan sesi open clinic yang menghadirkan PT SMI, PT PII, dan PT SMF. Melalui sesi ini, peserta memperoleh kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung mengenai potensi proyek, kebutuhan pembiayaan, serta peluang kerja sama yang dapat dikembangkan guna mendukung percepatan pembangunan daerah di Sumatera Utara.

Melalui kegiatan ini, Kanwil DJKN Sumatera Utara berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan SMV Kementerian Keuangan dalam menghadirkan berbagai solusi pembiayaan inovatif yang mampu mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Narasi dan foto: Tim Humas Kanwil DJKN Sumut)