Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Adakan Transfer of Knowledge
Bandar Lampung - Kelola emosimu. Itu yang disampaikan oleh Ischak Ismail, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Lampung dan Bengkulu, dalam kegiatan transfer of knowledge tentang Emotional Skill dengan tema “Emotional…
Direktorat Hukum dan Humas Berikan Pembekalan kepada Penangan Perkara di Pengadilan
Lampung – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu mengadakan acara Sosialisasi Penanganan Perkara di Pengadilan yang diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, para Kepala Seksi Hukum dan…
Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Bantu TNI Pergunakan SIMAK BMN Kemenkeu
Bandar Lampung – Seluruh satuan kerja (satker) Kementerian Pertahanan (Kemenhan)/ Tentara Nasional Indonesia (TNI) diharapkan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Kementerian Keuangan…
Selaku Pengelola Barang, KPKNL Bengkulu Adakan 2 Kegiatan Sekaligus
Bengkulu - Dalam rangka tercapainya pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara yang akurat dan akuntabel, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu selaku Pengelola Barang dalam wilayah kerja Propinsi Bengkulu mengadakan 2 rangkaian…
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Aggota PUPN Cabang Lampung
Bandar Lampung - Pada hari Kamis (22/08) bertempat di Aula Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Jalan Radin Inten Nomor 121 Bandar Lampung, Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Lampung atas nama Ketua PUPN Pusat melantik dan mengambil sumpah…
Jangan Bekerja Secara Biasa-Biasa
Sumpah atau janji yang diucapkan mempunyai makna religius, suci, atau sakral yang harus mampu dipertanggungjawabkan kepada atasan, stakeholders dan yang paling penting adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sebagian kutipan pengarahan Kepala Kantor…
Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Siap Kembalikan Piutang BUMN
Bandar Lampung - Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang tidak tegas berlaku surut, tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dicabut adalah wewenang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai Pasal 4, 8, dan 12 Undang-Undang Nomor…
