Jakarta,
02 Januari 2024 – Di tengah risiko volatilitas kondisi
global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 berperan
penting sebagai shock absorber dalam upaya meredam dampak
gejolak perekonomian global. Kinerja APBN tahun 2023 yang sehat dan terjaga
kuat, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, diharapkan dapat
menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di
tahun 2024.
Dengan kerja keras APBN, perekonomian
nasional di tahun 2023 mampu tumbuh 5,05 persen (Q1-Q3) dengan tingkat inflasi
yang terjaga dan terkendali serta tren menurun sepanjang tahun. Selain itu,
neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus dalam 43 bulan beruntun,
didukung oleh PMI manufaktur Indonesia yang terus berada di zona ekspansif
selama 28 bulan berturut-turut.
Akselerasi belanja negara dilaksanakan
sebagai wujud dukungan penuh APBN dalam mendukung peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan
konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El
Nino dan stabilisasi harga.
“Risiko global terjadi itu, Alhamdulillah
dengan risiko yang terjadi ini, kita masih mampu menjaga stabilitas ekonomi,
dan APBN kita jadi bukannya risikonya tidak terjadi, tapi risikonya terjadi dengan
geopolitik, komoditas yang jatuh, ekspor utama lemah, dan segala macam. Namun
kita masih bisa menjaga stabilitas ekonomi dan APBN kita, inflasi kita juga
bisa terkendali rendah,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat
Konferensi Pers Realisasi APBN 2023 di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan,
Jakarta.
Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023
juga ditunjukkan oleh kondisi fiskal yang semakin sehat, dengan ditopang
pendapatan negara yang meningkat signifikan. Dalam hal ini, realisasi defisit
mencapai 1,65 persen terhadap PDB atau lebih rendah dari targetnya pada APBN
2023 sebesar 2,84 persen PDB, atau pada Perpres 75/2023 sebesar 2,27 persen
terhadap PDB. Hal ini menyebabkan keseimbangan primer berhasil kembali mencapai
nilai positif setelah surplus terakhir di tahun 2011. Namun demikian, spillover effect dari pelemahan ekonomi
global serta tingginya suku bunga global masih tetap perlu diwaspadai dampaknya
di tahun 2024. Rincian pelaksanaan APBN tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai
berikut.
Kinerja Ekonomi Makro
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023
diperkirakan dapat mencapai targetnya sebesar 5,0 persen. Hal ini sejalan
dengan tren penguatan pemulihan ekonomi yang konsisten di kisaran 5 persen
dalam 8 kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama didorong
oleh tingkat konsumsi domestik yang stabil, serta kinerja positif perdagangan
internasional. Namun demikian, dinamika perekonomian global yang masih volatile akibat konflik geopolitik, dan
lesunya perekonomian RRT masih perlu untuk diwaspadai.
Tingkat inflasi domestik tahun 2023 bergerak
moderat dan tetap terkendali seiring dengan menurunnya gejolak inflasi dunia,
akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi. Inflasi Indonesia
diperkirakan berada di kisaran 2,6 persen didukung oleh kebijakan stabilisasi,
serta berfungsinya peran APBN sebagai shock absorber.
Keberhasilan dalam menjaga supply dan distribusi kebutuhan pangan
dan energi nasional, termasuk dengan subsidi dan kompensasi energi berperan
dalam menjaga tingkat inflasi.
Selain itu, rata-rata harga minyak Indonesia
(ICP) pada tahun 2023 berada pada kisaran US$78 per barel. Harga minyak
Indonesia (ICP) cenderung mengalami fluktuasi di sepanjang tahun 2023 seiring
dengan konflik geopolitik yang masih eskalatif, penurunan proyeksi pertumbuhan
ekonomi dunia, serta keputusan OPEC+ untuk mengurangi produksi minyak.
Kinerja Pelaksanaan APBN
Realisasi pendapatan negara mencapai
Rp2.774,3 triliun (112,6 persen terhadap APBN 2023 atau 105,2 persen dari
Perpres 75/2023) atau tumbuh 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Dari
total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan
mencapai Rp2.155,4 triliun melampaui target APBN 2023 (106,6 persen terhadap
APBN atau 101,7 persen terhadap Perpres 75/2023), tumbuh kuat sebesar 5,9
persen dari realisasi tahun 2022, ditengah gejolak perekonomian global yang
sangat dinamis dan termoderasi harga komoditas. Pencapaian penerimaan
perpajakan yang cukup kuat ini terutama ditopang oleh pemulihan ekonomi
yang semakin kuat dan efektivitas reformasi perpajakan.
Penerimaan perpajakan tersebut didukung realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun
melampaui target APBN 2023 (108,8 persen terhadap APBN atau 102,8 persen
terhadap Perpres 75/2023), meningkat signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan
realisasi tahun 2022. Di sisi lain, realisasi penerimaan kepabeanan dan
cukai sebesar Rp286,2 triliun (94,4 persen dari APBN 2023 atau 95,4 persen dari
Perpres 75/2023), mengalami kontraksi sebesar 9,9 persen dibandingkan realisasi
tahun 2022.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
mencapai Rp605,9 triliun (137,3 persen dari APBN 2023 atau 117,5 persen dari
Perpres 75/2023), tumbuh 1,7 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.
Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Kekayaan Negara
yang Dipisahkan, yang berasal dari dividen BUMN dan penerimaan SDA Non Migas,
meskipun Pendapatan SDA Migas mengalami kontraksi akibat moderasi harga
komoditas terutama minyak bumi.
Realisasi Belanja Negara mencapai Rp3.121,9
triliun melampaui alokasi APBN 2023 (102,0 persen dari APBN 2023 atau 100,2
persen dari Perpres 75/2023), atau meningkat 0,8 persen dari realisasi tahun
2022. Hal ini ditopang dari pemanfaatan automatic
adjustment Kementerian/Lembaga (K/L) serta optimalisasi alokasi
belanja guna melanjutkan berbagai proyek prioritas. Ini sejalan dengan strategi
kebijakan untuk melanjutkan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi
Belanja Negara terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai
Rp2.240,6 triliun (99,7 persen terhadap APBN 2023 atau 97,3 persen dari Perpres
75/2023), terkontraksi 1,7 persen dari realisasi tahun 2022.
Realisasi belanja K/L yang merupakan komponen
dari Belanja Pemerintah Pusat mencapai sebesar Rp1.153,5 triliun (115,2 persen
dari APBN 2023 dan Perpres 75/2023), meningkat 6,3 persen dibandingkan tahun
2022. Peningkatan pagu belanja K/L antara lain untuk penebalan bansos, percepatan
penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN dan persiapan
pelaksanaan Pemilu.
Sementara itu, Realisasi belanja non-K/L
mencapai Rp1.087,2 triliun (87,3 persen dari APBN atau 83,5 persen dari Perpres
75/2023), menurun 9,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Belanja non–K/L
tersebut antara lain untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp475,7
triliun. (111,6 persen dari APBN 2023 atau 106,9 persen dari Perpres 75/2023).
Realisasi Transfer ke Daerah tahun 2023
mencapai Rp881,3 triliun (108,2 persen
dari Pagu APBN 2023 dan Perpres 75/2023), meningkat sebesar 8,0 persen
dibandingkan pada tahun 2022. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh
kinerja pemerintah daerah, peningkatan alokasi DBH dan pembayaran kurang bayar
DBH s.d. tahun 2022 dan peningkataan penyaluran DAK.
Realisasi Defisit anggaran tahun 2023 sebesar
Rp347,6 triliun atau 1,65 persen terhadap PDB, sejalan dengan kebijakan
konsolidasi fiskal oleh Pemerintah di tengah tantangan ketidakpastian global.
“Defisit kita jauh lebih kecil 1,65 persen dari PDB dengan demikian rasio utang
kita insyaallah bisa terus terjaga, dan dalam
hal ini bisa dikelola dalam sisi risiko, maupun kinerjanya. Kinerja APBN 2023
yang sangat positif ini tentu menjadi bekal yang sangat baik untuk menyongsong
pelaksanaan APBN 2024,” pungkas Menkeu.
Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023
mencapai Rp359,5 triliun (60,1 persen dari target APBN 2023 atau 74,9 persen
dari target Perpres 75/2023). Pembiayaan utang di tahun 2023 Rp407,0 triliun (58,4
persen dari target APBN TA 2023 atau 96,6 persen dari Perpres 75/2023), dilaksanakan
dengan prudent dan mampu menjaga efisiensi biaya
utang (cost of fund). Pemerintah melanjutkan
kebijakan pembiayaan investasi sebesar Rp90,1 triliun melalui antara lain
penyertaan modal negara kepada BUMN dan investasi kepada BLU. Kebijakan
tersebut ditempuh antara lain guna mendorong percepatan pembangunan
infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan lingkungan hidup, dan
meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional.
Tabel Realisasi Sementara APBN
Tahun 2023 * (triliun Rupiah)
*) Realisasi sementara menunggu audit LKPP 2023
***
Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan