Jakarta, 26 April 2024

A. Perkembangan Perekonomian sampai dengan pertengahan bulan April 2024

·                Perbaikan aktivitas manufaktur global belum merata (broad based). Indonesia, Filipin'a, Singapura, India, Tiongkok, Amerika Serikat, Italia, Brazil, Meksiko, Rusia, dan Turki menunjukkan penguatan dan berada di zona ekspansi. Sementara, Eropa, Jerman, Perancis, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Vietnam, Kanada, Afrika Selatan, dan Australia masih dalam zona kontraksi.

·                Inflasi global melandai namun potensi eskalasi konflik geopolitik memberikan tekanan pada harga komoditas. Secara year-to-date (ytd) sampai dengan 24 April 2024, harga minyak bumi (Brent) naik 14,3persen dan harga CPO naik 6,0persen. Sementara harga gas alam dan batu bara masih dalam tren menurun, masing-masing turun 34,2persen dan 11,9persen.

·                Prospek perekonomian global stabil namun berjalan lambat. Faktor risiko bersumber dari masih tingginya potensi eskalasi tensi geopolitik dan penundaan pemangkasan The Fed Rate yang memicu lonjakan harga, gejolak pasar keuangan, dan disrupsi rantai pasok global.

·                Kinerja pasar keuangan domestik terdampak gejolak global, di tengah tekanan risiko konflik geopolitik. Hingga 24 April 2024, Rupiah tercatat melemah sebesar 5,37persen (ytd), sejalan dengan pelemahan nilai tukar negara lain. Yield SBN Rupiah meningkat 52 bps (ytd), sementara itu capital outflow di pasar saham dan SBN domestik berlanjut, yaitu masing-masing sebesar Rp13,08 T (mtd) dan Rp16,65 T (mtd).

·                Surplus neraca perdagangan Maret 2024 berlanjut ke angka USD4,47 miliar (surplus 47 bulan berturut-turut). Nilai ekspor tercatat USD22,43 miliar, terkontraksi -4,2persen (yoy), sementara impor sebesar USD17,96 miliar, terkontraksi -12,8persen (yoy).

·                Prospek perekonomian jangka pendek tetap terjaga. Indeks Keyakinan Konsumen menunjukkan optimisme masyarakat tetap terjaga tinggi di angka 123,8, Mandiri Spending Indeks menunjukkan konsumsi terus tumbuh, di level 46,9persen (yoy), dan Indeks Penjualan Riil yang masih tumbuh positif 3,5persen (yoy). Dari sisi produksi, PMI Manufaktur Indonesia masih konsisten ekspansi selama 31 bulan berturut-turut, mencapai 54,2 pada Maret 2024. Konsumsi listrik untuk bisnis tumbuh 7,5persen (yoy), namun konsumsi listrik industri melemah 1,9persen (yoy) dan konsumsi semen terkontraksi 1,9persen (yoy) di masa Ramadhan.

·                Inflasi domestik relatif terkendali (bulan Maret 2024: 3,05persen yoy) dengan harga beras dalam tren menurun. Inflasi pangan yang sempat meningkat diperkirakan akan turun sejalan dengan tren penurunan harga beras dengan mulai masuknya musim panen. 

·                Ekonomi Indonesia hingga Triwulan I 2024 diperkirakan tumbuh kuat (proyeksi Bloomberg 5,0persen, Nomura 5,3persen, dan Kemenkeu 5,17persen), didorong kuatnya permintaan domestik yang antara lain berasal dari belanja negara dan aktivitas terkait pemilu, kenaikan gaji ASN serta pencairan THR.

B.    Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Hingga 31 Maret 2024 Tetap On-Track

·                Kinerja APBN 2024 hingga Triwulan I cukup baik dan masih mencatatkan surplus, didorong belanja dan pendapatan negara yang terkendali, namun perlu diwaspadai perlambatan dan normalisasi ke depannya.

·                Realisasi Belanja Negara mencapai Rp611,9 triliun (18,4persen dari pagu APBN), atau tumbuh 18,0persen (yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp427,6 triliun (17,3persen dari pagu APBN). Belanja K/L terealisasi sebesar Rp222,2 triliun (20,4persen dari pagu APBN) antara lain dipengaruhi oleh penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan Pemilu. Belanja Non K/L terealisasi sebesar Rp205,4 triliun (14,9persen dari pagu APBN) antara lain dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun. 

·                Anggaran Prioritas tahun 2024 tetap dijaga dalam rangka merespons dinamika ketahanan pangan dan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan. Realisasi belanja Kesehatan mencapai Rp31,0 triliun (16,5persen), Ketahanan Pangan Rp10,6 triliun (9,3persen), Pendidikan Rp133,7 triliun (20,1persen), dan infrastruktur Rp44,7 triliun (10,5persen).

·                Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp184,3 triliun atau 21,5persen dari pagu, dan tumbuh 7,6persen (yoy). Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa, Dana Istimewa, dan Insentif Fiskal terealisasi masing-masing sebesar Rp111,6 triliun, Rp31,2 triliun, Rp24,1 triliun, Rp16,9 triliun, Rp0,2 triliun, dan Rp0,3 triliun. Sebagian dana TKD lainnya seperti Dana Otonomi Khusus, DAK Fisik, dan Hibah belum disalurkan karena menunggu penyampaian syarat salur atau belum masuk jadwal penyaluran.

·                Pembiayaan Investasi telah dicairkan Rp22,9 triliun, yaitu untuk mendukung peran Indonesia dalam kerja sama internasional melalui Lembaga Keuangan Internasional (Rp1,9 triliun), menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui KPR FLPP (Rp6 triliun), serta peningkatan akses masyarakat untuk pendidikan dan keberlanjutan pengembangan pendidikan melalui LPDP (Rp15 triliun). 

·                Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp620,01 triliun (22,1persen dari target APBN) atau turun 4,1persen (yoy). Penerimaan Pajak mencapai Rp393,91 triliun (19,81persen dari target). Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif. Pertumbuhan pajak-pajak transaksional (non-PPh Badan) menunjukkan resiliensi aktivitas ekonomi nasional. Begitu pula berdasarkan sektornya, mayoritas sektor usaha tumbuh positif, menunjukkan aktivitas sektoral yang terjaga, terutama dari sektor informasi dan komunikasi, konstruksi dan real estat, jasa keuangan dan asuransi, serta perdagangan.

·                Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp69,0 triliun (21,5persen dari target APBN), sedikit terkontraksi (4,5persen (yoy)) disebabkan oleh penurunan penerimaan cukai hasil tembakau. Bea Masuk terealisasi sebesar Rp11,8 triliun,  melambat  disebabkan penurunan rata-rata tarif efektif dan penurunan bea masuk dari komoditas utama. Bea Keluar terealisasi sebesar Rp4,2 triliun, tumbuh didorong oleh kebijakan relaksasi ekspor tembaga. Penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp53,0 triliun, turun sejalan dengan kebijakan pengendalian konsumsi rokok.

·                Realisasi PNBP mencapai Rp156,7 triliun (31,8persen dari target APBN). PNBP tumbuh 10,0persen (yoy) didorong setoran dividen BUMN Perbankan, meskipun PNBP SDA mengalami perlambatan. Pendapatan KND tumbuh signifikan mencapai Rp42,9 triliun, sedangkan pendapatan SDA migas dan nonmigas melambat masing-masing mencapai Rp25,7 triliun Rp27,8 trliliun. PNBP lainnya terealisasi Rp42,4 triliun, antara lain ditopang kenaikan PNBP K/L yang berasal dari kenaikan pendapatan jasa transportasi seperti kereta api dan pelabuhan serta pendapatan layanan administrasi dan hukum. Pendapatan BLU mencapai Rp17,9 triliun, dengan pendapatan jasa layanan pendidikan dan kesehatan yang mengalami peningkatan rata-rata 35,3persen. 

·                APBN 2024 hingga 31 Maret 2024 mencatatkan surplus sebesar Rp8,1 triliun (0,04persen PDB), dengan keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp122,1 triliun. Pembiayaan anggaran terukur dan terkendali, mencapai Rp84,0 triliun dengan reallisasi pembiayaan utang Rp104,7 triliun (turun 53,6persen yoy). Kebutuhan pembiayaan melalui utang tetap manageable dengan strategi pembiayaan dilakukan secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, maupun instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

·                Sebagai kesimpulan, kinerja APBN sampai dengan akhir Triwulan I 2024 terjaga baik di tengah ketidakpastian global. Peningkatan aktivitas ekonomi domestik terus berlanjut. Namun demikian, dampak dari peningkatan tensi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global perlu terus diwaspadai. APBN terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.

***

Deni Surjantoro

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan