Jum'at, 22 Maret 2019
Minggu, 10 Maret 2019
Selasa, 05 Maret 2019
Rabu, 06 Februari 2019
Selasa, 04 September 2018
Provinsi Jawa Timur mempunyai 229 pulau dengan luas wilayah daratan sebesar 47.130,15 Km2 dan lautan seluas 110.764,28 Km2. Wilayah ini membentang antara 111°0′ BT – 114° 4′ BT dan 7° 12′ LS – 8° 48′ LS. Sisi Utara wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa, Selatan dengan Samudra Indonesia, Timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali dan Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. jumlah penduduk 37.476.757 jiwa (2010), memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Kabupaten dan kota di Jawa Timur berjumlah 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) Kota dan 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dengan kepadatan penduduk sekitar 784 jiwa/km2 dan laju pertumbuhan penduduk 0,76% per tahun (2010).
Moto/Slogan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur AYO REK!!
A : Amankan kekayaan negara
Y : Yakin, terpercaya dan amanah
O : Orientasi pelayanan
R : Ramah dan tulus
E : Efektif dan efisien
K : Kinerja yang optimal
Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur merupakan instansi vertikal unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diikuti dengan adanya penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hal ini di atur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Struktur organisasi Kantor Wilayah terdiri dari Bagian Umum dan 5 Bidang yaitu Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Penilaian, Lelang dan Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi. Wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Timur meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, yang saat ini membawahi 6 (enam) kantor vertikal KPKNL, yaitu KPKNL Surabaya, KPKNL Sidoarjo, KPKNL Malang, KPKNL Jember, KPKNL Pamekasan dan KPKNL Madiun, sedangkan 2 (dua) KPKNL yaitu KPKNL Bojonegoro dan KPKNL Kediri belum terbentuk.
Adapun jumlah Pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur termasuk 6 (enam) KPKNL secara keseluruhan berjumlah 291 (dua ratus sembilan puluh satu) pegawai.
Kanwil DJKN Jawa Timur dipimpin oleh Etto Sunaryanto sejak 03 Maret 2017. Sebelumnya
beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, Medan.
Kepala Bagian Umum, Syamsudin. Pria kelahiran Kulonprogo tahun 1960 ini, sebagai Plt. Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jawa Timur sejak 1 Januari 2019. Beliau sebagai definitif Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN Jawa Timur
Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pantjananto Tjahjo Eddy Herry Purbaningtyas. Pria Kelahiran Madiun tahun 1961 ini sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Jawa Timur sejak 23 Maret 2015. Beliau sebelum ini pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum dan Informasi Kanwil Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan Kepala KPKNL Malang.
Kepala Bidang Penilaian, Indera Widajanto. Pria Kelahiran Mojokerto tahun 1967 ini sebagai Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Jawa Timur sejak 11 April 2016 . Beliau sebelum ini pernah menjabat sebagai Kepala KPKNL Tarakan dan Kepala KPKNL Singaraja.
Kepala Bidang Piutang Negara, saat ini dihandle langsung oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur dikarenakan Kabid PN telah memasuki masa purnabhakti pada Bulan Januari 2019 yang lalu.
Kepala Bidang Lelang, Herdiah Palupi, Wanita Kelahiran Tahun 1962 ini sebagai Kabid Lelang Kanwil DJKN Jawa Timur, yang sebelumnya pernah menjadi Kabid KIHI dan Kabid PKN Kalselteng.
Kepala Bidang Kepatuhan Internal Informasi dan Hukum, Syamsudin. Pria kelahiran Kulonprogo tahun 1960 ini sebagai Kabid KIHI Kanwil DJKN Jawa Timur sejak 03 Mei 2018, Beliau sebelum ini menjabat sebagai Kepala KPKNL Denpasar
Kegiatan di Luar Tusi
Dalam rangka penguatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kanwil DJKN Jawa Timur dan KPKNL melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan penilaian BMD pada Pemprov Jawa Timur dan beberapa Pemkab/Pemkot antara lain Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Gresik, Pemkab Bojonegoro, Pemkot Malang, Pemkab Malang, Pemkab Mojokerto, Pemkab Jombang, Pemkab Kediri, Pemkab Nganjuk, Pemkab Madiun, Pemkab Magetan, Pemkab Blitar, Pemkab Probolinggo, Pemkab Jember, Pemkab Pamekasan dan Pemkab Sampang.
Saat ini Kanwil DJKN Jawa Timur berkedudukan di Gedung Keuangan Negara II Jalan Dinoyo No. 111 Surabaya.
Kanwil DJKN Jawa Timur memiliki fasilitas berupa Area Pelayanan Terpadu (APT) di lantai 4 serta memiliki 3 ruang rapat dengan kapasitas yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu terdapat ruangan kerja dengan sarana dan prasarana yang nyaman dan memadai.
Hal tersebut diatas sangat mendukung 5 (lima) budaya kerja Kementerian Keuangan sehingga diharapkan pegawai Kanwil DJKN Jawa Timur dapat bekerja secara optimal.
Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
Bidang PKN melakukan rekonsiliasi SIMAK BMN tingkat wilayah yang dilakukan semesteran telah berjalan baik. Bidang PKN juga memberikan layanan dalam rangka Pengelolaan BMN sesuai arestasi yang ditetapkan. Selain itu memberikan bimbingan teknis kepada KPKNL dan satker K/L dalam pengelolaan BMN dan melaksanakan pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMAC) dan pengamanan aset eks PT. PPA dan eks BDL. Sampai dengan pertengahan 2016 ini Kanwil DJKN Jawa Timur telah memberikan rekomendasi ABMA/C sebanyak 56 rekomendasi. Terkait aset PPA sebanyak 143 aset PPA telah diamankan.
Penetapan status BMN pada Kanwil DJKN Jawa Timur selaku satker untuk tahun 2012 terdapat sebanyak 17 surat, tahun 2013 sebanyak 28 surat, tahun 2014 terdapat 67 surat, tahun 2015 terdapat 36 surat dan sampai dengan Juli 2016 terdapat sebanyak 31 surat penetapan.
Bidang Penilaian
Tugas supervisi, pelaksanaan dan pelaporan penilaian baik yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal pada Kanwil Jawa Timur maupun Tim Penilai Internal pada KPKNL di wilayah Kanwil Jawa Timur dipantau dan dievaluasi oleh Bidang Penilaian secara berkala, yaitu setiap awal bulan berupa Laporan Bulanan Hasil Penilaian. Untuk menjaga kualitas laporan penilaian yang dihasilkan, Bidang Penilaian secara rutin melaksanakan mekanisme penelaahan konsep laporan penilaian (peer review), selain itu terhadap seluruh laporan penilaian Barang Milik Negara untuk tujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang di laporkan oleh Tim Penilai Internal pada KPKNL dilaksanakan kaji ulang sebagai salah satu upaya pembinaan di bidang penilaian. Hal ini untuk menjamin bahwa laporan penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai telah sesuai dengan ketentuan administratif dan menggunakan prosedur penilaian yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan tugas supervisi tersebut, sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Juli 2016, Kanwil DJKN Jawa Timur telah melakukan kaji ulang terhadap 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) laporan penilaian Tim Penilai Internal pada KPKNL, selain itu Bidang Penilaian juga secara rutin mengirimkan laporan penilaian Tim Penilai Internal pada Kantor Wilayah kepada Kantor Pusat untuk dilaksanakan kaji ulang. Upaya pembinaan lain yang telah dilaksanakan oleh Bidang Penilaian antara lain pelaksanaan Focus Group Discussion dan pelaksanaan Online Pre Test Verifikasi Kompetensi terhadap seluruh penilai di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur.
Di Bidang Penilaian sumber daya alam, sejak tahun 2014, Bidang Penilaian telah melakukan identifikasi potensi sumber daya alam di wilayah Provinsi Jawa Timur, di antaranya Taman Nasional Alas Purwo (Banyuwangi) serta Taman Nasional Baluran (Situbondo & Banyuwangi), pelaksanaan Uji Petik Penilaian Taman Wisata Bromo Tengger Semeru (Malang) serta pendampingan atas pelaksanaan Uji Petik Penilaian Taman Nasional Meru Betiri (Jember) yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat. Di tahun 2016 direncanakan akan dilaksanakan Uji Petik Penilaian terhadap potensi SDA pada Taman Nasional Baluran (Situbondo & Banyuwangi).
Sesuai dengan arestasi penilaian BMN yang ditetapkan dalam ketentuan dan penugasan lain serta pelayanan atas stakeholder selain Kementerian/Lembaga yakni Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah , sampai dengan bulan Juli 2016 Kanwil DJKN Jawa Timur telah merilis ± 1.691 laporan penilaian dengan rincian pada tahun 2012 sebanyak 385 laporan, tahun 2013 sebanyak 330 laporan, tahun 2014 sebanyak 234 laporan, tahun 2015 sebanyak 742 laporan, dan per Juli tahun 2016 sebanyak 225 laporan.
Sebagai upaya penertiban atas administrasi dan pelaporan penilaian, Bidang Penilaian sedang menyusun penyempurnaan sistem pengarsipan laporan penilaian berikut proses digitalisasi arsip serta secara rutin melakukan updating data pada Sistem Informasi Penilaian.
Bidang Piutang Negara
Pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012 yang ditindaklanjuti dengan pengembalian pengurusan BKPN yang berasal dari piutang BUMN/BUMD, Kanwil DJKN khususnya Bidang PN melakukan penggalian potensi pengurusan piutang daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Menjalin kerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten di lingkup wilayah kerja DJKN seperti kabupaten Nganjuk, Magetan, Sampang, Pasuruan dan Sidoarjo, Bidang PN melakukan koordinasi dan sosialisasi pengurusan dan penghapusan piutang daerah dengan peserta dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/DPPAKD dan SKPD Pemda setempat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengurusan dan penghapusan piutang daerah.
Bidang Lelang
Terkait dengan pelayanan untuk pemberian dispensasi kepada stakeholder untuk pelaksanaan lelang diluar jam kerja, Kanwil DJKN Jawa Timur sudah mengeluarkan beberapa dispensasi. Kegiatan penggalian potensi lelang untuk meningkatkan penerimaan PNBP sudah dilakukan secara terus menerus dan simultan untuk lelang BMD dengan pemkab/pemkot dan lelang Hak Tanggungan dengan pihak perbankan di wilayah propinsi Jawa Timur. Pelaksanaan lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Timur didukung oleh pejabat lelang kelas I yang aktif sebanyak 25 orang dan 15 orang pejabat lelang kelas II untuk lelang non eksekusi dan sukarela. Untuk jumlah Risalah Lelang kelas I pada 3 tahun terakhir sebanyak 19.081 Risalah Lelang, sedangkan untuk Risalah Lelang kelas II diperoleh sebanyak 332 Risalah Lelang.
Kanwil DJKN Jawa Timur selain sebagai kantor yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina kantor vertikal di daerah juga sebagai kantor pelayanan dalam hal pengelolaan kekayaan negara. Hal tersebut perlu didukung dengan adanya fasilitas pelayanan, maka Kanwil DJKN Jawa Timur mempunyai Area Pelayanan Terpadu (APT) yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada tanggal 9 Maret 2012. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada stakeholder, selain itu juga mempunyai ruang kerja bersebelahan dengan ruang rapat dengan interior yang estetik yang sangat menunjang pelaksanaan tugas.
Terwujudnya penatausahaan yang berasaskan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum serta pemanfaatan (utilisasi) kekayaan negara dalam rangka optimalisasi penerimaan negara melalui pengelolaan BMN yang transparan dan akuntabel.
Terwujudnya pelayanan lelang yang memuaskan stakeholder dan terwujudnya pelayanan pengurusan piutang negara/daerah yang cepat dan efisien..
Provinsi Jawa Timur mempunyai 229 pulau dengan luas wilayah daratan sebesar 47.130,15 Km2 dan lautan seluas 110.764,28 Km2. Wilayah ini membentang antara 111°0′ BT – 114° 4′ BT dan 7° 12′ LS – 8° 48′ LS. Sisi Utara wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa, Selatan dengan Samudra Indonesia, Timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali dan Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. jumlah penduduk 37.476.757 jiwa (2010), memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Kabupaten dan kota di Jawa Timur berjumlah 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) Kota dan 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dengan kepadatan penduduk sekitar 784 jiwa/km2 dan laju pertumbuhan penduduk 0,76% per tahun (2010).
Moto/Slogan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur AYO REK!!
A : Amankan kekayaan negara
Y : Yakin, terpercaya dan amanah
O : Orientasi pelayanan
R : Ramah dan tulus
E : Efektif dan efisien
K : Kinerja yang optimal
Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur merupakan instansi vertikal unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diikuti dengan adanya penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hal ini di atur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Struktur organisasi Kantor Wilayah terdiri dari Bagian Umum dan 5 Bidang yaitu Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Penilaian, Lelang dan Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi. Wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Timur meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, yang saat ini membawahi 6 (enam) kantor vertikal KPKNL, yaitu KPKNL Surabaya, KPKNL Sidoarjo, KPKNL Malang, KPKNL Jember, KPKNL Pamekasan dan KPKNL Madiun, sedangkan 2 (dua) KPKNL yaitu KPKNL Bojonegoro dan KPKNL Kediri belum terbentuk.
Adapun jumlah Pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur termasuk 6 (enam) KPKNL secara keseluruhan berjumlah 291 (dua ratus sembilan puluh satu) pegawai.
Kanwil DJKN Jawa Timur dipimpin oleh Etto Sunaryanto sejak 03 Maret 2017. Sebelumnya
beliau menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, Medan.
Kepala Bagian Umum, Syamsudin. Pria kelahiran Kulonprogo tahun 1960 ini, sebagai Plt. Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jawa Timur sejak 1 Januari 2019. Beliau sebagai definitif Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN Jawa Timur
Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pantjananto Tjahjo Eddy Herry Purbaningtyas. Pria Kelahiran Madiun tahun 1961 ini sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Jawa Timur sejak 23 Maret 2015. Beliau sebelum ini pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum dan Informasi Kanwil Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan Kepala KPKNL Malang.
Kepala Bidang Penilaian, Indera Widajanto. Pria Kelahiran Mojokerto tahun 1967 ini sebagai Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Jawa Timur sejak 11 April 2016 . Beliau sebelum ini pernah menjabat sebagai Kepala KPKNL Tarakan dan Kepala KPKNL Singaraja.
Kepala Bidang Piutang Negara, saat ini dihandle langsung oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur dikarenakan Kabid PN telah memasuki masa purnabhakti pada Bulan Januari 2019 yang lalu.
Kepala Bidang Lelang, Herdiah Palupi, Wanita Kelahiran Tahun 1962 ini sebagai Kabid Lelang Kanwil DJKN Jawa Timur, yang sebelumnya pernah menjadi Kabid KIHI dan Kabid PKN Kalselteng.
Kepala Bidang Kepatuhan Internal Informasi dan Hukum, Syamsudin. Pria kelahiran Kulonprogo tahun 1960 ini sebagai Kabid KIHI Kanwil DJKN Jawa Timur sejak 03 Mei 2018, Beliau sebelum ini menjabat sebagai Kepala KPKNL Denpasar
Kegiatan di Luar Tusi
Dalam rangka penguatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kanwil DJKN Jawa Timur dan KPKNL melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan penilaian BMD pada Pemprov Jawa Timur dan beberapa Pemkab/Pemkot antara lain Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Gresik, Pemkab Bojonegoro, Pemkot Malang, Pemkab Malang, Pemkab Mojokerto, Pemkab Jombang, Pemkab Kediri, Pemkab Nganjuk, Pemkab Madiun, Pemkab Magetan, Pemkab Blitar, Pemkab Probolinggo, Pemkab Jember, Pemkab Pamekasan dan Pemkab Sampang.
Saat ini Kanwil DJKN Jawa Timur berkedudukan di Gedung Keuangan Negara II Jalan Dinoyo No. 111 Surabaya.
Kanwil DJKN Jawa Timur memiliki fasilitas berupa Area Pelayanan Terpadu (APT) di lantai 4 serta memiliki 3 ruang rapat dengan kapasitas yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu terdapat ruangan kerja dengan sarana dan prasarana yang nyaman dan memadai.
Hal tersebut diatas sangat mendukung 5 (lima) budaya kerja Kementerian Keuangan sehingga diharapkan pegawai Kanwil DJKN Jawa Timur dapat bekerja secara optimal.
Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
Bidang PKN melakukan rekonsiliasi SIMAK BMN tingkat wilayah yang dilakukan semesteran telah berjalan baik. Bidang PKN juga memberikan layanan dalam rangka Pengelolaan BMN sesuai arestasi yang ditetapkan. Selain itu memberikan bimbingan teknis kepada KPKNL dan satker K/L dalam pengelolaan BMN dan melaksanakan pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMAC) dan pengamanan aset eks PT. PPA dan eks BDL. Sampai dengan pertengahan 2016 ini Kanwil DJKN Jawa Timur telah memberikan rekomendasi ABMA/C sebanyak 56 rekomendasi. Terkait aset PPA sebanyak 143 aset PPA telah diamankan.
Penetapan status BMN pada Kanwil DJKN Jawa Timur selaku satker untuk tahun 2012 terdapat sebanyak 17 surat, tahun 2013 sebanyak 28 surat, tahun 2014 terdapat 67 surat, tahun 2015 terdapat 36 surat dan sampai dengan Juli 2016 terdapat sebanyak 31 surat penetapan.
Bidang Penilaian
Tugas supervisi, pelaksanaan dan pelaporan penilaian baik yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal pada Kanwil Jawa Timur maupun Tim Penilai Internal pada KPKNL di wilayah Kanwil Jawa Timur dipantau dan dievaluasi oleh Bidang Penilaian secara berkala, yaitu setiap awal bulan berupa Laporan Bulanan Hasil Penilaian. Untuk menjaga kualitas laporan penilaian yang dihasilkan, Bidang Penilaian secara rutin melaksanakan mekanisme penelaahan konsep laporan penilaian (peer review), selain itu terhadap seluruh laporan penilaian Barang Milik Negara untuk tujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang di laporkan oleh Tim Penilai Internal pada KPKNL dilaksanakan kaji ulang sebagai salah satu upaya pembinaan di bidang penilaian. Hal ini untuk menjamin bahwa laporan penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai telah sesuai dengan ketentuan administratif dan menggunakan prosedur penilaian yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan tugas supervisi tersebut, sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Juli 2016, Kanwil DJKN Jawa Timur telah melakukan kaji ulang terhadap 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) laporan penilaian Tim Penilai Internal pada KPKNL, selain itu Bidang Penilaian juga secara rutin mengirimkan laporan penilaian Tim Penilai Internal pada Kantor Wilayah kepada Kantor Pusat untuk dilaksanakan kaji ulang. Upaya pembinaan lain yang telah dilaksanakan oleh Bidang Penilaian antara lain pelaksanaan Focus Group Discussion dan pelaksanaan Online Pre Test Verifikasi Kompetensi terhadap seluruh penilai di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur.
Di Bidang Penilaian sumber daya alam, sejak tahun 2014, Bidang Penilaian telah melakukan identifikasi potensi sumber daya alam di wilayah Provinsi Jawa Timur, di antaranya Taman Nasional Alas Purwo (Banyuwangi) serta Taman Nasional Baluran (Situbondo & Banyuwangi), pelaksanaan Uji Petik Penilaian Taman Wisata Bromo Tengger Semeru (Malang) serta pendampingan atas pelaksanaan Uji Petik Penilaian Taman Nasional Meru Betiri (Jember) yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat. Di tahun 2016 direncanakan akan dilaksanakan Uji Petik Penilaian terhadap potensi SDA pada Taman Nasional Baluran (Situbondo & Banyuwangi).
Sesuai dengan arestasi penilaian BMN yang ditetapkan dalam ketentuan dan penugasan lain serta pelayanan atas stakeholder selain Kementerian/Lembaga yakni Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah , sampai dengan bulan Juli 2016 Kanwil DJKN Jawa Timur telah merilis ± 1.691 laporan penilaian dengan rincian pada tahun 2012 sebanyak 385 laporan, tahun 2013 sebanyak 330 laporan, tahun 2014 sebanyak 234 laporan, tahun 2015 sebanyak 742 laporan, dan per Juli tahun 2016 sebanyak 225 laporan.
Sebagai upaya penertiban atas administrasi dan pelaporan penilaian, Bidang Penilaian sedang menyusun penyempurnaan sistem pengarsipan laporan penilaian berikut proses digitalisasi arsip serta secara rutin melakukan updating data pada Sistem Informasi Penilaian.
Bidang Piutang Negara
Pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012 yang ditindaklanjuti dengan pengembalian pengurusan BKPN yang berasal dari piutang BUMN/BUMD, Kanwil DJKN khususnya Bidang PN melakukan penggalian potensi pengurusan piutang daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Menjalin kerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten di lingkup wilayah kerja DJKN seperti kabupaten Nganjuk, Magetan, Sampang, Pasuruan dan Sidoarjo, Bidang PN melakukan koordinasi dan sosialisasi pengurusan dan penghapusan piutang daerah dengan peserta dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/DPPAKD dan SKPD Pemda setempat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengurusan dan penghapusan piutang daerah.
Bidang Lelang
Terkait dengan pelayanan untuk pemberian dispensasi kepada stakeholder untuk pelaksanaan lelang diluar jam kerja, Kanwil DJKN Jawa Timur sudah mengeluarkan beberapa dispensasi. Kegiatan penggalian potensi lelang untuk meningkatkan penerimaan PNBP sudah dilakukan secara terus menerus dan simultan untuk lelang BMD dengan pemkab/pemkot dan lelang Hak Tanggungan dengan pihak perbankan di wilayah propinsi Jawa Timur. Pelaksanaan lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Timur didukung oleh pejabat lelang kelas I yang aktif sebanyak 25 orang dan 15 orang pejabat lelang kelas II untuk lelang non eksekusi dan sukarela. Untuk jumlah Risalah Lelang kelas I pada 3 tahun terakhir sebanyak 19.081 Risalah Lelang, sedangkan untuk Risalah Lelang kelas II diperoleh sebanyak 332 Risalah Lelang.
Kanwil DJKN Jawa Timur selain sebagai kantor yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina kantor vertikal di daerah juga sebagai kantor pelayanan dalam hal pengelolaan kekayaan negara. Hal tersebut perlu didukung dengan adanya fasilitas pelayanan, maka Kanwil DJKN Jawa Timur mempunyai Area Pelayanan Terpadu (APT) yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada tanggal 9 Maret 2012. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada stakeholder, selain itu juga mempunyai ruang kerja bersebelahan dengan ruang rapat dengan interior yang estetik yang sangat menunjang pelaksanaan tugas.
Terwujudnya penatausahaan yang berasaskan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum serta pemanfaatan (utilisasi) kekayaan negara dalam rangka optimalisasi penerimaan negara melalui pengelolaan BMN yang transparan dan akuntabel.
Terwujudnya pelayanan lelang yang memuaskan stakeholder dan terwujudnya pelayanan pengurusan piutang negara/daerah yang cepat dan efisien..
