Provinsi Jawa Timur mempunyai 229 pulau dengan luas wilayah daratan sebesar 47.130,15 Km2 dan lautan seluas 110.764,28 Km2. Wilayah ini membentang antara 111°0′ BT – 114° 4′ BT dan 7° 12′ LS – 8° 48′ LS. Sisi Utara wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa, Selatan dengan Samudra Indonesia, Timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali dan Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. jumlah penduduk 39.292.972 jiwa (Oktober 2018), memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Kabupaten dan kota di Jawa Timur berjumlah 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) Kota dan 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dengan kepadatan penduduk sekitar 826,39 jiwa/km2 dan laju pertumbuhan penduduk 0,63% per tahun (2010-2018).

Moto/Slogan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur AYO REK!!

A         : Amankan kekayaan negara

Y         : Yakin, terpercaya dan amanah

O         : Orientasi pelayanan

R          : Ramah dan tulus

E          : Efektif dan efisien

K          : Kinerja yang optimal

Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur merupakan instansi vertikal unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,  diikuti dengan adanya penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hal ini di atur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor   170/PMK.01/2012   Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Struktur organisasi Kantor Wilayah terdiri dari Bagian Umum dan 5 Bidang yaitu Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Penilaian, Lelang dan Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi. Wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Timur meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, yang saat ini membawahi 6 (enam) kantor vertikal KPKNL, yaitu KPKNL Surabaya, KPKNL Sidoarjo, KPKNL Malang, KPKNL Jember, KPKNL Pamekasan dan KPKNL Madiun, sedangkan 2 (dua) KPKNL yaitu KPKNL Bojonegoro dan KPKNL Kediri belum terbentuk.

Adapun jumlah Pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur termasuk 6 (enam) KPKNL secara keseluruhan berjumlah 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) pegawai, per Juli 2019

Kanwil DJKN Jawa Timur dipimpin oleh Tugas Agus Priyo Waluyo sejak 05 Februari 2021. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Optimalisasi Optmalisasi Kekayaan Negara.

Kepala Bagian Umum, Syamsudin. Pria kelahiran Kulonprogo tahun 1960 ini, sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jawa Timur sejak  Juli 2019. Yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Kanwil DJKN Surabaya. 

Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Fendy Purwanto. Pria Kelahiran Jakarta tahun 1972, menjabat sejak Juli 2019 . Beliau sebelum ini pernah menjabat sebagai Kepala KPKNL Pangkalan Bun.

Kepala Bidang Penilaian, Selo Tarnando Sumosutargio. Pria Kelahiran Wonogiri tahun 1964 ini sebagai Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Jawa Timur sejak Oktober 2020, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPKNL Bogor.  

Kepala Bidang Piutang Negara, saat ini Fery Gustavip. Pria Kelahiran Jambi tahun 1961. (Telah masuk masa purna bhakti pada akhir bulan Oktober 2020, yang sebelunya menjabat Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil Kalimantan Timur dan Utara.

Kepala Bidang Lelang, Ahid Iwanudin, Pria Kelahiran Wonosari Tahun 1971 ini sebagai Kabid Lelang Kanwil DJKN Jawa Timur, yang sebelumnya pernah  menjadi Kepala Sub Direktorat Kualitas Penilai Pemerintah, Direktorat Penilaian.

Kepala Bidang Kepatuhan Internal Informasi dan Hukum, Irwan Mardianto. Pria kelahiran Malang tahun 1970  ini sebagai Kabid KIHI Kanwil DJKN Jawa Timur sejak Juli 2019.

Kegiatan di Luar Tusi

Dalam rangka penguatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kanwil DJKN Jawa Timur dan KPKNL melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan penilaian BMD pada Pemprov. Jawa Timur dan beberapa Pemkab./Pemkot. antara lain Pemkot. Surabaya, Pemkab. Sidoarjo, Pemkab. Gresik, Pemkab. Bojonegoro, Pemkot. dan Pemkab. Malang, Pemkot. dan Pemkab. Mojokerto, Pemkab. Jombang, Pemkot. dan Pemkot. dan Pemkab. Kediri, Pemkab. Nganjuk, Pemkot. dan Pemkab. Madiun, Pemkab. Magetan, Pemkot. dan Pemkab. Blitar,  Pemkot. dan Pemkab. Probolinggo, Pemkab. Jember, Pemkab. Pamekasan dan Pemkab. Sampang.

Saat ini Kanwil DJKN Jawa Timur berkedudukan di Gedung Keuangan Negara II Jalan Dinoyo No. 111 Surabaya.

Kanwil DJKN Jawa Timur memiliki fasilitas berupa Area Pelayanan Terpadu (APT) di lantai 4 serta memiliki 3 ruang rapat dengan kapasitas yang berurutan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu terdapat ruangan kerja dengan sarana dan prasarana yang nyaman dan memadai.

Hal tersebut diatas sangat mendukung 5 (lima) budaya kerja Kementerian Keuangan sehingga diharapkan pegawai Kanwil DJKN Jawa Timur dapat bekerja secara optimal.

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang PKN melakukan rekonsiliasi SIMAK BMN tingkat wilayah yang dilakukan semesteran telah berjalan baik. Bidang PKN juga memberikan layanan dalam rangka Pengelolaan BMN sesuai arestasi yang ditetapkan. Selain itu memberikan bimbingan teknis kepada KPKNL dan satker K/L dalam pengelolaan BMN dan melaksanakan pengelolaan Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMAC) dan pengamanan aset eks PT. PPA dan eks BDL. Sampai dengan pertengahan 2016 ini Kanwil DJKN Jawa Timur telah memberikan rekomendasi ABMA/C sebanyak 88 rekomendasi, pengelolaan aset PPA/BPPN sebanyak 189 aset,  BDL 20 Aset .

Bidang Penilaian

Tugas supervisi, pelaksanaan dan pelaporan penilaian baik yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal pada Kanwil Jawa Timur maupun Tim Penilai Internal pada KPKNL di wilayah Kanwil Jawa Timur dipantau dan dievaluasi oleh Bidang Penilaian secara berkala, yaitu setiap awal bulan berupa Laporan Bulanan Hasil Penilaian. Untuk menjaga kualitas laporan penilaian yang dihasilkan, Bidang Penilaian secara rutin melaksanakan mekanisme penelaahan konsep laporan penilaian (peer review), selain itu terhadap seluruh laporan penilaian Barang Milik Negara untuk tujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang di laporkan oleh  Tim Penilai Internal pada KPKNL dilaksanakan kaji ulang sebagai salah satu upaya pembinaan di bidang penilaian. Hal ini untuk menjamin bahwa laporan penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai telah sesuai dengan ketentuan administratif dan menggunakan prosedur penilaian yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan tugas supervisi tersebut, Dalam tahun 2020 Kanwil DJKN Jawa Timur telah melakukan kaji ulang terhadap 36 laporan penilaian Tim Penilai Internal pada KPKNL, selain itu Bidang Penilaian juga secara rutin mengirimkan laporan penilaian Tim Penilai Internal pada Kantor Wilayah kepada Kantor Pusat untuk dilaksanakan kaji ulang. Upaya pembinaan lain yang telah dilaksanakan oleh Bidang Penilaian antara lain pelaksanaan Focus Group Discussion dan pelaksanaan Online Pre Test Verifikasi Kompetensi terhadap seluruh penilai di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur.

Di Bidang Penilaian sumber daya alam, sejak tahun 2017, Bidang Penilaian telah melakukan identifikasi potensi sumber  daya alam di wilayah Provinsi Jawa Timur, di antaranya Taman Nasional Semeru-Tengger, pelaksanaan Uji Petik Penilaian Hutan Produksi Tanaman Pinus Sarangan.

Sesuai dengan arestasi penilaian BMN yang ditetapkan dalam ketentuan dan penugasan lain serta pelayanan atas stakeholder selain Kementerian/Lembaga yakni Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah , selama tahun 2020 Kanwil DJKN Jawa Timur telah merilis ±  86 laporan penilaian.

Sebagai upaya penertiban atas administrasi dan pelaporan penilaian, Bidang Penilaian sedang menyusun penyempurnaan sistem pengarsipan laporan penilaian berikut proses digitalisasi arsip serta secara rutin melakukan updating data pada Sistem Informasi Penilaian.

Bidang Piutang Negara

Pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012 yang ditindaklanjuti dengan pengembalian pengurusan BKPN yang berasal dari piutang BUMN/BUMD, Kanwil DJKN khususnya Bidang PN melakukan penggalian potensi pengurusan  piutang daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.  Menjalin kerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten di lingkup wilayah kerja DJKN seperti kabupaten Nganjuk, Magetan, Sampang, Pasuruan dan Sidoarjo,  Bidang PN melakukan koordinasi dan sosialisasi pengurusan dan penghapusan piutang daerah dengan peserta dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/DPPAKD dan SKPD Pemda setempat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengurusan dan penghapusan piutang daerah.

 Bidang Lelang

Terkait dengan pelayanan untuk pemberian dispensasi kepada stakeholder untuk pelaksanaan lelang diluar jam kerja, Kanwil DJKN Jawa Timur sudah mengeluarkan beberapa dispensasi. Kegiatan penggalian potensi lelang untuk meningkatkan penerimaan PNBP sudah dilakukan secara terus menerus dan simultan untuk lelang BMD dengan pemkab/pemkot dan lelang Hak Tanggungan dengan pihak perbankan di wilayah propinsi Jawa Timur. Pelaksanaan lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Timur didukung oleh Pelelang sebanyak 24 orang dan 11 orang pejabat lelang kelas II untuk lelang non eksekusi dan sukarela. Jumlah Risalah Lelang kelas I pada 3 tahun terakhir  sebanyak 5.040 Risalah Lelang pada tahun 2018, 6.190 Risalah Lelang pada tahun 2019 dan 4.228 Risalah Lelang pada tahun 2020, sedangkan untuk Risalah Lelang kelas II diperoleh sebanyak 237 Risalah Lelang pada tahun 2018, 276 Risalah Lelang pada tahun 2019 dan 451 Risalah Lelang pada tahun 2020.

Agenda tahunan yang selalu diselenggarakan untuk memperkenalkan lelang kepada masyarakat yaitu expo lelang yang diikuti oleh perbankan selaku pemohon lelang hak tanggungan, Pejabat Lelang Kelas II, Balai Lelang, UMKM dan seniman lukis. Dalam masa pandemic ditahun 2020 Expo Lelang diselenggarakan secara virtual melalui virtualexpolelang.kemenkeu.go.id.

Kanwil DJKN Jawa Timur selain sebagai kantor yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina kantor vertikal di daerah juga sebagai kantor pelayanan dalam hal pengelolaan kekayaan negara. Hal tersebut  perlu didukung dengan adanya fasilitas pelayanan, maka Kanwil DJKN Jawa Timur mempunyai Area Pelayanan Terpadu (APT) yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada tanggal 9 Maret 2012. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada stakeholder, selain itu juga mempunyai ruang kerja bersebelahan dengan ruang rapat dengan interior yang estetik yang sangat menunjang pelaksanaan tugas.

Terwujudnya penatausahaan yang berasaskan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum serta pemanfaatan (utilisasi) kekayaan negara dalam rangka optimalisasi penerimaan negara melalui pengelolaan BMN yang transparan dan akuntabel.

Terwujudnya pelayanan lelang yang memuaskan stakeholder dan terwujudnya pelayanan pengurusan piutang negara/daerah yang cepat dan efisien..