Kupang – Dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keberatan atas prosedur dan tanggung jawab pejabat lelang dalam proses pelelangan yang disampaikan kepada Kantor Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kupang, maka sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTT dan NTB melaksanakan diskusi terbatas dengan tema: “Prosedur Lelang dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang dalam Proses Pelelangan”, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala KPKNL Kupang I Made Sutarma beserta para pejabat Eselon IV di lingkungan KPKNL Kupang, para pejabat dari Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTT dan NTB, para pejabat perwakilan dari penjual/pemilik barang seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pengadilan Negeri, para wartawan, para pengacara di wilayah NTT dan NTB, dan masyarakat maupun debitur yang terkait yang mengadukan permasalahan hukumnya ke Ombudsman serta bertindak sebagai narasumber sumber Kepala Seksi Pelayanan Lelang Suwadi.

Acara diawali dengan paparan dari Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT dan NTB, Darius Beda Daton. Dalam paparannya, Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT dan NTB  menyatakan bahwa selain menyinggung tentang tugas pokok dan fungsi ombudsman, juga diperlukan penjelasan langsung mengenai prosedur lelang dan tanggung pejabat lelang dalam proses pelelangan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi beberapa permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat dari transaksi jual beli melalui lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Kupang. Diharapkan dengan adanya diskusi terbatas ini, tercapai adanya kesepahaman mengenai lelang dalam segala aspek.(KPKNL Kupang)