Tangerang – Penggunaan teknologi informasi terkadang tidak sesuai dengan harapan, dimana investasi Information Tecnology (IT) yang semakin besar ternyata tidak diikuti dengan dukungan yang semakin besar pula terhadap pencapaian tujuan dan strategi institusi. Inilah yang disebut dengan productivity paradox. Untuk memecahkan masalah tersebut, diperlukan tata kelola terhadap penggunaan teknologi informasi yang biasa disebut dengan IT Governance. Demikian ditegaskan Kepala Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional (PDLO) Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Layanan Informasi (PKNSI) Acep Irawan ketika memberikan materi mengenai Peranan Supervisor Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) DJKN, pada 30 April 2012 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Tangerang.

Diklat yang diikuti oleh 30 pegawai DJKN ini dibuka oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat KNPK Rohadi dan didampingi oleh Kasubdit PDLO Acep Irawan serta Kepala Sub bidang Penyelenggaraan II Chatarina Iswandari. Dalam sambutan pembukaannya, Rohadi menyampaikan bahwa diklat TIK ini sangat penting bagi peningkatan kompetensi pegawai di era informasi ini. Ia berharap agar peserta diklat dapat menyerap semua ilmu yang diberikan dan mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari di kantor.

Sementara itu, Kasubdit PDLO Acep Irawan dalam paparannya menyampaikan bahwa IT Governance dipercaya sebagai solusi untuk memastikan bahwa IT dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan IT telah bergeser dari isu teknologi menjadi isu manajemen dan pengelolaan IT harus dikelola selayaknya aset organisasi lainnya. Penerapan IT di institusi dapat dilakukan dengan baik apabila ditunjang dengan suatu tata kelola  IT dari mulai perencanaan sampai implementasinya.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Hukum dan Informasi Kanwil XV DJKN Makassar ini, menjelaskan bahwa beberapa tugas Person In Charge (PIC) TIK adalah memelihara perangkat TIK, melakukan penanganan awal gangguan TIK yang timbul di masing-masing kantor, dan sebagai counterpart kantor pusat dalam hal pelaporan incident bidang TIK serta perwakilan kantor pusat dalam menyebarkan informasi/diseminasi  yang berkaitan dengan kebijakan TIK kantor pusat.

Ia juga menjelaskan mengenai Information Tecnology Service Management (ITSM) yang memiliki kemampuan untuk memberikan nilai kepada stakeholders dalam bentuk layanan dan kemampuan itu bertujuan untuk lebih meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam pemberian layanan kepada stakeholders. Lebih lanjut, Acep mengungkapkan bahwa ITSM mempunyai banyak manfaat antara lain, peningkatan mutu penyediaan layanan, biaya kualitas pelayanan dapat dibenarkan, pelayanan yang memenuhi bisnis, pelanggan dan tuntutan dari user, proses bisnis yang terjadi dapat lebih terpusat, dan setiap orang mengetahui peran dan tanggung jawabnya dalam penyediaan layanan serta indikator kinerja dapat dibuktikan. (Bend)