Tasikmalaya - Sebagai Tindak Lanjut dari Kegiatan Verifikasi dan Validasi Koreksi hasil IP BMN yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJKN pada tanggal 13–17 Februari 2012 di Jakarta yang dihadiri perwakilan dari 8 Kementerian/Lembaga (K/L) yang menangani masalah BMN, perwakilan Kantor Pusat, dan perwakilan KPKNL dari seluruh Indonesia, maka pada tanggal 25-27 April 2012 KPKNL Tasikmalaya menyelenggarakan verifikasi dan validasi hasil inventarisasi dan penilaian (IP) BMN pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama bertempat di Ruang Serbaguna KPKNL Tasikmalaya, Jalan Ir. H. Juanda No.19 Tasikmalaya.

Latar belakang diadakannya kegiatan ini adalah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2010 khususnya koreksi hasil inventarisasi dan penilaian (IP) BMN. Dari hasil verifikasi dan validasi koreksi hasil IP BMN yang dilaksanakan DJKN tanggal 13–17 Pebruari 2012, pada 94 satker Kementerian Agama di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya, telah berhasil diturunkan selisih Nilai Koreksi antara Nilai Koreksi Berdasarkan Data Satgas dengan Koreksi IP dalam LBP K/L dari Rp59.719.665.124,00 menjadi Rp12.077.598.285,00. Kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan bahkan menghilangkan angka selisih Nilai Koreksi dimaksud.  

Dalam kegiatan verifikasi dan validasi koreksi hasil IP BMN ini, staf PKN memandu dan mendampingi satker untuk mencari selisih nilai dengan cara membandingkan nilai koreksi yang terdapat dalam berita acara IP dengan nilai koreksi yang telah di-input dalam aplikasi SIMAK BMN satker. Setelah ditemukan akar permasalahan yang menjadikan selisih, maka dilakukan koreksi dalam Laporan Barang Kuasa K/L dengan tanggal buku 31 Desember 2011 dan selanjutnya dilakukan Rekonsiliasi Ulang atas Rekonsiliasi Barang Milik Negara periode Semester II Tahun Anggaran 2011.

Setelah berlangsungnya kegiatan selama tiga hari, akhirnya dapat diturunkan kembali selisih Nilai koreksi Satker dilingkungan Kementerian Agama dari Rp12.077.598.285,00 menjadi Rp9.637.622.180,00. Dari segi jumlah satker yang memiliki selisih nilai koreksi terdapat penurunan, yang semula 94 Satker  menjadi 71 Satker. Sampai berita ini ditulis, seksi PKN masih melakukan kegiatan verifikasi dan validasi koreksi hasil IP BMN terhadap Satker yang tidak dapat hadir pada pelaksanaan kegiatan tanggal 25-27 April 2012. Kegiatan ini akan dilanjutkan juga terhadap satker Kementerian/Lembaga yang lain yang juga masih memiliki selisih nilai koreksi, antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung RI, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kehutanan.