Jakarta - Sebagai bagian dari kegiatan kunjungan delegasi Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH), Kementerian Kewangan Malaysia ke Indonesia dilakukan Kunjungan Persahabatan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kunjungan tersebut dilaksanakan Jumat 12 Desember 2014 di Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta. Perwakilan Direktorat Penilaian DJKN yang dipimpin Direktur Penilaian Meirijal Nur turut menghadiri kunjungan tersebut. Kunjungan itu sendiri dimaksudkan untuk mempererat hubungan antara DJKN, JPPH dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang sama-sama memiliki portofolio penilaian tanah walaupun untuk keperluan yang berbeda. Melalui kunjungan ini, diharapkan kerjasama lintas instansi tersebut dapat meningkatkan pelayanan di bidang penilaian terutama dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Rombongan delegasi JPPH Malaysia dan perwakilan DJKN diterima langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan beserta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dalam sambutan awalnya Menteri Agraria dan Tata Ruang menyatakan sangat menyambut baik kunjungan tersebut dalam rangka terus meningkatkan kerjasama kedua negara yang serumpun tersebut. Lebih lanjut Menteri Agraria dan Tata Ruang menyatakan walaupun masih terdapat permasalahan dalam penetapan perbatasan kedua negara, namun kerja sama yang erat harus tetap dibina.

Dalam kesempatan itu, Meirijal Nur, Direktur Penilaian DJKN menyampaikan bahwa DJKN telah menjalin kerjasama dengan JPPH Malaysia sejak tahun 2005 terutama dalam bidang peningkatan kompetensi penilai. Adapun kunjungan delegasi Malaysia saat ini merupakan bagian dari kegiatan kerjasama DJKN dan JPPH di bidang peningkatan kompetensi penilaian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Adapun Datuk Abd Hamid bin Abu Bakar, Direktur Jenderal JPPH, pada acara tersebut memberikan sharing pengalaman terkait dengan proses pengadaan tanah di kawasan Putrajaya, Malaysia berikut dengan proses penilaian tanahnya.. Proyek pembangunan itu sendiri menurut Datuk Abd Hamid bin Abu Bakar, tidak membebani anggaran Negara karena pelaksanaannya bekerja sama dengan Perusahaan Milik Negara.

Dalam diskusi selanjutnya, Ferry Mursyidan Baldan mengemukakan harapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar kerjasama ini terus berlanjut khususnya untuk kerjasama dengan DJKN dalam sertifikasi BMN berupa Tanah. Ferry Mursyidan Baldan mengharapkan di masa mendatang dapat menjangkau pulau-pulau terluar Indonesia agar melindungi hak kepemilikan tanah secara hukum. Apabila terdapat potensi yang belum dapat diekplorasi oleh pemerintah, dapat dilaksanakan kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga.

Pada kesempatan tersebut Ferry Mursyidan Baldan juga memaparkan terkait dengan rencana pelaksanaan one stop service dalam pengadaan tanah. Pelayanan yang dimaksud adalah apabila pihak ketiga selaku investor membutuhkan lahan untuk kepentingan umum, maka pihak ketiga tidak perlu melaksanakan pengurusan ke daerah, cukup menyampaikan permohonan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dengan adanya pelayanan pengadaan tanah yang dilaksanakan melalui satu pintu, diharapkan pelaksanaan pengadaan tanah akan lebih efektif dan efisien.