Dalam rangka peningkatan kualitas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada 5 kabupaten/kota se Kepulauan Nias, pada tanggal 21 Mei 2012 bertempat di Hotel Soliga, Gunung Sitoli, Nias dilakukan acara sosialiasi dan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk kegiatan pendampingan inventarisasi, penilaian, dan penatausahaan (IPP) yang dilakukan oleh 5 sekretaris daerah kabupaten/kota se Kepulauan Nias dengan Kepala Kanwil II DJKN Medan yang disaksikan oleh utusan dari Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Kasubdit Otonomi Khusus I, utusan dari United National Development Programme (UNDP), serta para pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah kab./kota se Kepulauan Nias. Kegiatan ini difasilitasi oleh Nias Islands Transition Project-United National Development Programme (NITP-UNDP), dan mendapat perhatian dari media lokal yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) Gunung Sitoli dengan melakukan peliputan dan wawancara kepada Kepala Kanwil II DJKN Medan, Etto Sunaryanto tentang peran dan tugas dari Kanwil II DJKN Medan.

Kegiatan pendampingan IPP dilaksanakan mulai tanggal 21 Mei sampai dengan 4 Juni 2012 yang dilaksanakan oleh 12 pegawai Kanwil II DJKN Medan dan 3 pegawai dari KPKNL Padang Sidempuan yang dibagi menjadi 5 Tim IPP dengan Kepala Bidang Penilaian, Tatang Maulana selaku Koordinator. 5 Tim IPP dari DJKN tersebut melakukan pendampingan kepada tim IPP dari 5 kabupaten/kota se Kepulauan Nias yaitu Kota Gunung Sitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Utara, dan Kab. Nias Selatan.  Kegiatan dari Tim IPP adalah pencatatan aset Hibah eks. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh Nias ke dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah dan pelaksanaan IPP Barang Milik Daerah dengan 2 atau 3 SKPD untuk masing-masing kabupaten/kota sebagai objek IPP.

Sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban dari kegiatan IPP, pada tanggal 4 Juni 2012 diadakan acara penutupan kegiatan pendampingan IPP dengan agenda utama adalah penyerahan hasil IPP dari masing-masing Tim IPP. Sebelum acara serah terima hasil IPP, terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim IPP menyampaikan pemaparan mengenai kegiatan, hasil, permasalahan, dan saran-saran dari kegiatan IPP BMD. Laporan hasil IPP diserahkan secara simbolis oleh Kepala Bidang Penilaian, Tatang Maulana kepada para sekretaris daerah kab./kota se Kepulauan Nias. Disamping itu, laporan dari kegiatan IPP juga disampaikan kepada pihak NITP-UNDP sebagai fasilitator kegiatan ini.

Diharapkan dengan terselenggaranya pendampingan kegiatan IPP yang dilakukan oleh Kanwil II DJKN, pemerintah daerah kabupaten/kota se Kepulauan Nias dapat menata aset daerah untuk mewujudkan tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik. (har-kanwil II DJKN medan)