Bali - Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra Etto Sunaryanto menandatangai Kesepakatan Bersama layanan terpadu dengan Kepala Kanwil DJPBn Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Kartika Manuaba. Kesepakatan ini untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Bali. Kanwil DJKN dan DJPB menandatangani kesepakatan di KPKNL Singaraja (24/06/2014). Seluruh Kepala KPPN di Bali menghadiri acara tersebut. Kesepakatan tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa KPKNL Denpasar dan Singaraja dapat menggunakan fasilitas yang ada di KPPN seluruh Bali untuk keperluan rekonsiliasi BMN, konsultasi BMN, tata cara lelang ataupun pengurusan piutang Negara/Daerah. Hingga KPKNL cukup menghadirkan petugas pada hari hari tertentu secara teratur setiap bulannya.

Mengawali acara, Kepala KPKNL Singaraja Indra Wijayanto menyambut dengan baik diberi kesempatan sebagai tuan rumah penyelenggara. “Ini merupakan kepercayaan yang sangat baik, namun karena banyak keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, kami mohon maaf tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal," demikian sambutan singkatnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengawali sambutannya dengan keinginan mengajak seluruh  insan Kementerian Keuangan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu “sinergi”. “Mari kita hilangkan sekat-sekat yang tidak perlu.  Dalam hal ini silahkan gunakan segala fasilitas yang ada pada kantor-kantor pelayanan kami untuk kepentingan pelayanan kepada stakeholder DJKN, khususnya terkait dengan rekonsiliasi." imbuh Kepala Kanwil DJKPBn. Ida Bagus Gede Kartika Manuaba mengharapkan mudahan kerjasama pelayanan terpadu pada tahap awal ini antara DJPBn dengan DJKN dapat berjalan dengan baik dan diperluas dengan Ditjen Pajak. "Kalau berhasil berarti kita sudah membuat sejarah  dalam menciptakan model  pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya di Daerah Bali”, demikian Ida Bagus Gede Kartika mengakhiri sambutannya.

Selanjutnya Etto Sunaryanto mengungkapkan bahwa kesepakatan kerjasama ini merupakan kerjasama yang sangat baik karena prosesnya tidak terjadi begitu saja. Pertemuan di Denpasar mengawali ide ini kemudian dilanjutkan di Amlapura. DJKN dalam mengelola barang dapat bersinergi dengan Ditjen Perbendaharaan yang mengelola uang dalam memberi layanan kepada pemangku kepentingan sehingga masyarakan dapat turut menikmati kemudahan ini. “Apabila model layanan terpadu ini berhasil dalam pelaksanaannya nanti, mari kita perluas hal sejenis dengan Pemerintah Daerah." lanjut Etto. Kanwil DJKN memaparkan masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum mencapai WTP, bahkan turun di bawah disclaimer. Hingga sinergi DJKN dan DJPBn membantu Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan. "(Tusi) kita mengelola barang dan uang negara secara prinsip tidak jauh berbeda dengan mengelola barang dan keuangan daerah”, demikian pungkas Etto Sunaryanto. (Teks : I Wayan Subadra; Foto : Zulkifli)