Medan - Peran Kantor Wilayah/Koordinator Wilayah selaku penanggung jawab Barang Milik Negara (BMN) dalam membantu memberikan pemahaman pengelolaan BMN kepada satuan kerja di wilayah kerjanya melalui sosialisasi dan pembinaan BMN dinilai sangat penting. Meningkatnya jumlah dan nilai BMN juga akan meningkatkan biaya pemeliharaan dan risiko penggunaan BMN. Oleh karena itu, diharapkan agar proses pengelolaan BMN harus dilakukan secara optimal. Hal tersebut disampaikan Plh. Kakanwil DJKN Sumatera Utara Tatang Maulana dalam acara Sosialisasi Percepatan Penetapan Status BMN pada tanggal 27 Februari 2013 bertempat di Hotel Madani, Medan. Acara yang dihadiri oleh 95 orang perwakilan dari 43 Koordinator Wilayah ini diselenggarakan oleh Kanwil DJKN Sumatera Utara dalam rangka peningkatan tertib pengelolaan BMN dengan narasumber Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Afwan Fauzi. Dalam paparannya, narasumber antara lain menyampaikan pokok-pokok penggunaan BMN, urgensi penetapan status penggunaan BMN, mekanisme dan persyaratan penetapan status dan tips langkah persiapan pengajuan penetapan status penggunaan BMN. Melalui acara tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Utara berharap agar seluruh satuan kerja segera mengajukan penetapan status penggunaan BMN. Penetapan Status Penggunaan BMN merupakan dasar bagi Pengguna Barang untuk menggunakan, mengelola dan memanfaatkan BMN. (Aman Zulmas T-Kanwil Medan)