Jakarta – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII membukukan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1,32 triliun dengan laba bersih sebesar Rp836 miliar. Pendapatan dan laba tersebut merupakan capaian tertinggi BUMN di bidang penjaminan tersebut sejak didirikan pada 30 Desember 2009. Efisiensi kinerja juga ditunjukkan PT PII dengan marjin laba bersih yang mencapai 63 persen dan rasio Beban Operasional terhadap Beban Operasional (BOPO) sebesar 37 persen.

Secara umum, capaian tahun 2023 sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2023-2027. “Tren sampai tahun 2027 masih on the track dan akan kami evaluasi dari waktu ke waktu,” papar Direktur Utama PT PII, Muhammad Wahid Sutopo, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023, Selasa (21/5) di Jakarta.

Selaras dengan kinerja keuangan, kinerja operasional PT PII terus bertumbuh. Hingga 31 Desember 2023, PT PII telah melakukan penjaminan atas 50 proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp497 triliun dan total nilai penjaminan sebesar Rp91 triliun. Dari total tersebut, penjaminan infrastruktur tercatat sebanyak 41 proyek dengan nilai investasi proyek infrastruktur mencapai Rp432 triliun dan nilai penjaminan proyek infrastruktur mencapai Rp83 triliun.

“Secara umum disimpulkan, aspek kinerja dan tata kelola dapat dilaksanakan dengan baik di tengah kondisi volatilitas makro dan penugasan yang semakin menantang,” tegas Wahid. Penugasan baru yang diterima oleh PT PII antara lain meliputi penjaminan atas program penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung (KJCB), dan Indonesia Sustainable Least-Cost Electrification (ISLE).

Pada tahun 2023 PT PII telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian target kinerja yang meliputi inisiatif terkait penjaminan, penyiapan dan pendampingan proyek, serta enabler dan manajemen risiko. Di sisi lain, terdapat lima sektor baru yang diusahakan PT PII di tahun 2023 meliputi Sumber Daya Alam (SDA) dan irigasi, kesehatan, transportasi (bandara, pelabuhan, dan terminal), sampah dan B3, serta perumahan. Pengembangan sektor baru dan sektor sosial juga akan terus dilanjutkan oleh PT PII.

Namun tak hanya kinerja, implementasi tata kelola perusahaan (good corporate governance juga menjadi komitmen PT PII. Berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, skor GCG PT PII mencapai 90,04 (sangat baik). “Ini pertama kalinya Perseroan mencapai skor di atas 90 dengan kategori sangat baik,” jelas Rina Widiyani Wahyuningdyah, Komisaris Utama PT PII dalam kesempatan yang sama. Lebih lanjut, Dewan Komisaris (Dekom) PT PII menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja PT PII dan memberikan motivasi agar PT PII senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Menanggapi Dekom, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban yang mewakili Pemerintah Indonesia sebagai Pemegang Saham PT PII, menyampaikan apresiasi atas pengawasan yang dilakukan oleh Dekom. Rionald juga menyampaikan beberapa arahan kepada Dewan Direksi dan Komisaris PT PII, di antaranya agar dilakukan evaluasi menyeluruh atas potensi klaim penjaminan dan terminasi penjaminan proyek, serta kendala penundaan penandatanganan penjaminan proyek. “Agar Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melakukan tinjauan mendalam terhadap rencana jangka panjang untuk memastikan target masih relevan,” imbuh Rionald.

(MYP/AIN)