Malang – Rabu 8 Agustus 2012, Kepala Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya (Kakanwil X DJKN Surabaya), Lalu Hendry Yujana, menyelenggarakan rapat dengan Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang, Ida Hamidah. Rapat yang dikemas dengan acara Safari Ramadhan dan diselenggarakan di ruang rapat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang diikuti oleh beberapa widyaiswara senior, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bidang Kanwil X DJKN Surabaya, serta Kepala KPKNL Malang.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Kabinet Indonesia Bersatu mempunyai tekad yang ingin diwujudkan di tahun 2014 yang disebut dengan Destination Statement antara lain tax ratio 18%, penyerapan anggaran 98%, balance budget, outstanding piutang negara harus zero, tanah negara yang telah bersertifikat tidak kurang dari 20%, semua laporan harus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang ditargetkan berjalan pada tahun 2013/2014. Sesuai dengan amanat Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP), semua laporan keuangan baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LK-Pemda), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) dilebur menjadi satu dengan nama Laporan Keuangan Indonesia. Oleh karena itu semua laporan keuangan harus WTP untuk mewujudkan LK-Indonesia WTP. “Di seluruh Jawa Timur terdapat 38 Pemkab/Pemkot di mana baru 10 yang memperoleh predikat WTP. Oleh karena itu dari hasil MOU yang telah kami laksanakan dengan 15 Pemkab/Pemkot di Jawa Timur diketahui bahwa semua Pemkab/Pemkot membutuhkan bantuan DJKN dalam hal penataan dan pengelolaan aset dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan aset,” ujar Kakanwil di awal rapat tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Kakanwil menyampaikan bahwa ada dua agenda utama yang akan dibahas, pertama penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), kedua penatausahaan dan pengelolaan aktiva tetap pada perusahaan daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pengelolaan BMD masih terdapat beberapa permasalahan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan atas peraturan dan sistem pengelolaan BMD. Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMD belum memadai/parsial bahkan sama sekali belum dilaksanakan. “Hampir semua Kepala Daerah yang telah melakukan MOU dengan kami tidak mengetahui berapa nilai terkini penyertaan modal mereka pada Perusahaan Daerah/BUMD/BLUD. Untuk itu perlu segera dilakukan kegiatan inventarisasi dan penilaian atas aktiva tetapnya. Hal tersebut menjadi masalah karena LK-BUMD/LK-BLUD/LK-PD menjadi supporting LK-Pemda. Untuk itu Kami mengajak BDK Malang untuk menginisiasi dan mengagas dua project, yang pertama adalah one day seminar yang kemasannya nasional, topik out of the box dengan pembicara profesional. Kedua adalah pelaksanaan In House Trainning tentang diklat BMD, diklat Piutang Daerah, dan diklat  Lelang BMD,” ujar Kakanwil.

Kakanwil  menegaskan bahwa untuk menindaklanjuti dua kegiatan di atas  perlu segera disusun Term Of Reference (TOR) dan pembentukan tim. Semua kegiatan tersebut akan di-manage oleh Kanwil dan eksekusinya akan diserahkan ke masing-masing KPKNL terkait. Kakanwil juga meminta agar BDK Malang segera menyiapkan tenaga pengajar. Jika dari BDK tidak ada, Kanwil X DJKN siap membantu penyediaan tenaga pengajar. Sebagai alat bantu untuk memudahkan pemahaman atas materi pelaksanan diklat yang akan dilaksanakan di Pemda perlu disusun booklet. “Pelaksanaan diklat  diprioritaskan terhadap Pemkot/Pemkab yang telah melakukan MOU dengan Kanwil X DJKN. Kami juga telah membantu disahkannya penyusunan Raperda Pengelolaan BMD menjadi Perda di Pemkot Surabaya,” kata Kakanwil. (Agung Widodo – Kanwil X DJKN Surabaya)