Kendari - “Kita perlu bersinergi untuk persiapan pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP BMN) Kantor Distrik Navigasi Kendari karena begitu spesifiknya obyek maupun cara menjangkaunya mengingat berada di pulau-pulau kecil tengah laut dengan memperhitungkan musim angin laut terkait gelombang,” demikian Guntur Riyanto, Kepala KPKNL Kendari mengawali pembicaraan dengan Kepala Kantor Distrik Navigasi Kendari, Jumat pagi 10 Agustus 2012 Kepala KPKNL Kendari beserta beberapa staf pro aktif mendatangi salah satu satuan kerja yang mengajukan pelaksanaan IP BMN. 

Dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Distrik Navigasi Kendari Taufik Mansyur menyambut gembira kunjungan yang bertujuan membahas persiapan pelaksanaan IP BMN. “Untuk menjangkau obyek IP harus mempertimbangkan berbagai aspek terutama keselamatan serta tersedianya sarana transportasi yang memadai seperti kapal cepat serta  di dampingi petugas yang kompeten karena seluruh obyek berada di tengah laut,” kata Taufik Mansyur. Dalam pertemuan telah diperoleh gambaran sebaran lokasi BMN berada di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara, mulai dari kepulauan Menui (Sulawesi Tengah) sampai kepulauan Batu Atas yang berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pihak satuan kerja bersedia membantu memetakan obyek IP BMN terkait jumlah obyek, lokasi, waktu tempuh, kualifikasi sarana transportasi yang memadai, petugas pendamping, alur perjalanan sesuai musim angin laut, dan persiapan teknis lainnya.

Di hari yang sama pukul 14.00 WITA, bertempat di ruang rapat KPKNL Kendari dilakukan rapat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) IV Sulawesi Tenggara terkait persiapan pelaksanaan IP BMN sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala KPKNL Kendari di dampingi Kepala Seksi Pelayanan Penilaian M. Amir Alkaf beserta beberapa staf membahas secara intensif teknis pelaksanaan IP BMN mengingat jumlahnya yang berkisar 2.808 obyek dengan sebaran di 12 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. Pihak BWSS diwakili Iskandar dan Akir telah menjelaskan tentang jenis obyeknya serta perkiraan lokasi. “Tolong pihak BWSS secara tertulis segera memetakan obyek IP, lokasi, serta petugas pendamping yang tahu lokasi karena pelaksanaan IP direncanakan dimulai pada 3 September 2012”, ucap Guntur Riyanto.

Hal ini disanggupi BWSS yang dalam waktu dekat akan meyampaikan data dimaksud ke KPKNL Kendari. Sebagai wujud tanggung jawab kelancaran pelaksanaan IP, pihak KPKNL juga akan membantu memetakan dengan meminta BWSS dapat menyediakan buku daftar BMN manual.

Pertemuan dan rapat pada kedua satuan kerja dimaksudkan disamping membahas teknis pelaksanaan juga sebagai dasar menyusun estimasi waktu dan biaya selama pelaksanaan IP BMN. (Hendrik Rusli/KPKNL Kendari)