Bukittinggi – Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mendengarkan arahan Kepala Bagian Umum (Kabu) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau (Kanwil DJKN RSK) Miftahul Huda (4/4/2014). Arahan ini adalah bagian dari tugas dan fungsi (tusi) Kanwil sebagai pembina KPKNL dalam wilayahnya. Kegiatan adalah kegiatan rutin yang penting karena menjadi sarana mempersatukan visi dan menyampaikan current issue terkait tusi KPKNL. Arahan di Ruang Serbaguna KPKNL Bukittinggi ini membahas kegiatan di masing-masing seksi pada KPKNL.

Miftahul Huda memilih untuk membahas Seksi Hukum dan Informasi (HI) pada kesempatan pertama. Menurut pria yang akrab dipanggil Huda, saat ini seksi HI di KPKNL menempati posisi penting. Seksi HI memiliki peran penting untuk memberikan informasi kegiatan di KPKNL kepada masyarakat umum. Seksi HI harus memberikan informasi yang tepat tentang kegiatan pengembalian BKPN kepada penyerah piutang, kegiatan lelang, kegiatan sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) dan kegiatan lainnya. Huda mengharapkan Seksi HI menjadi pelopor dalam menulis baik berita maupun artikel di portal DJKN. “ kata Huda.Jika kegiatan di kantor tidak kita beritakan, maka orang lain tidak akan tahu apa saja kegiatan kantor kita,” demikian

Tusi penting lain dari Seksi HI adalah di bidang hukum. Seksi HI di lingkungan Kanwil DJKN RSK berhasil menulis Buku Profil Penanganan Perkara. Huda berharap agar Seksi HI bisa menginventarisasi bukan hanya jumlah perkara, namun mengklasifikasi materi perkara berdasarkan gugatannya. Hingga diketahui gugatan di bidang apa yang paling sering muncul sebagai perkara di KPKNL. Output dari kegiatan ini berupa simpulan, kejelasan peta permasalahan dan akan memudahkan KPKNL untuk menyusun upaya preventif untuk menghindari gugatan serupa.

Untuk current issue terkait seksi HI, Huda mengungkapkan bahwa saat ini Kanwil DJKN RSK sedang menyusun rencana strategis nontusi yaitu membangun sarana komunikasi efektif antar Kanwil dan seluruh KPKNL. Sarana komunikasi ini berfungsi sama namun biayanya tidak semahal teleconference. Saat ini Kanwil DJKN RSK sedang mempertimbangkan akan menggunakan sarana tablet atau komputer kantor. Huda berharap ide ini akan segera terlaksana sehingga bisa meminimalisasi intensitas kunjungan Kanwil dalam rangka pembinaan.

Pada Seksi Penilaian Huda menyoroti ketertiban dalam penyimpanan laporan penilaian. Selain bentuk hardcopy atau cetakan yang harus dimiliki, file-file laporan penilaian harus disimpan rapi dan mudah diakses kapan saja. Kepada Seksi Pelayanan Penilaian Huda berpesan agar penilaian BMN sebagai tusi diutamakan. Penilaian aset Pemda tetap dilayani, namun tidak mengesampingkan tusi.

Untuk current issue Seksi Pelayanan Penilaian, Huda mengungkapkan bahwa saat ini Kanwil DJKN RSK sedang menyusun rencana strategis nontusi yaitu membangun e-Katalog DKPB. Huda tidak menjelaskan secara teknis namun memberikan bayangan bahwa kehadiran e-Katalog ini nantinya akan mempermudah kerja penilaian dan meningkatkan efisiensi dalam pembuatan laporan penilaian.

Terhadap Seksi Piutang Negara, Huda menitikberatkan pentingnya menjaga validitas data dan kelengkapan BKPN yang akan dikembalikan kepada penyerah piutang. Saat ini Kanwil DJKN RSK bersama dengan seluruh KPKNL yang berada di wilayahnya telah berhasil menyusun Buku Database BKPN aktif dan PSBDT. Hingga memudahkan pengecekan validitas berkas-berkas yang akan dikembalikan tersebut.

Terhadap Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Huda berpesan agar aset PPA yang tersebar di Bukittinggi bisa didata. Data ini dituangkan dalam buku database yang di antaranya berisi deskripsi objek, lokasi berikut petanya, dan analisis aset. Analisis ini memuat saran strategis pemanfaatan aset. Aset dapat disewakan, dibuat skema KSP atau pemanfaatan lainnya. Tujuan utamanya adalah pengamanan kekayaan negara. Menurut Huda, saat ini Kanwil DJKN RSK sedang concern untuk mendata semua aset PPA di lingkungan kerja RSK. Berdasar data sementara, saat ini aset yang belum digali itu kelak dapat memberikan sumbangan PNBP yang berarti untuk negara. Sebagai contoh, akumulasi nilai asset PPA di pertokoan pusat kota Bukittinggi saja bernilai lebih dari 1 miliar per tahun jika disewakan, dan itu belum aset lainnya.

Kepada Seksi Pelayanan Lelang, Huda berpesan agar penggalian potensi lelang di Bukittinggi ditingkatkan. Menurutnya, lelang di KPKNL masih memiliki arti signifikan dan akan terus signifikan selama kualitas pelayanan lelang tetap dijaga.

Berikutnya yang dibahas adalah Seksi Kepatuhan Internal (KI). Huda memberikan arahan agar para pegawai menjaga kedisiplinan. Seksi KI akan bertindak sebagai pelopor dalam hal kedisiplinan. Salah satu dari bentuk disiplin adalah konsistensi untuk berada di tempat kerja selama jam kerja. “Betahlah di kantor. Di sinilah kita mengais rejeki,” kata Huda.

Terakhir yang dibahas adalah Subbagian Umum. Huda menyatakan anggaran yang telah direncanakan harus bisa dibelanjakan sesuai rencana, itu artinya belanja pegawai dan barang harus terserap. Saat ini KPKNL Bukittinggi sedang merencanakan pembangunan rumah dinas dan gudang. Huda memberi arahan semua anggaran harus terserap namun sekaligus menghasilkan output bangunan yang bermutu, berkualitas, dan terbaik. Terhadap anggaran belanja pegawai atau belanja barang yang memiliki kecenderungan minus, Huda menyarankan agar segera dilakukan revisi anggaran terkait hal tersebut.

Setelah pengarahan dan pembinaan pada semua seksi, Miftahul Huda memberikan kesempatan kepada kepala seksi maupun staf untuk bertanya. Salah satu pertanyaan yang menarik diajukan oleh Zilmi, Toni dan Elpin terkait kurangnya SDM di KPKNL Bukittinggi. Huda menjawab Kanwil DJKN RSK telah mengupayakan untuk mencari solusi terhadap hal ini. Salah satu upaya nyata adalah Kanwil menyurati Kantor Pusat agar memperhatikan tambahan SDM di semua KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN RSK.

Kanwil DJKN RSK melakukan pembinaan intensif terhadap semua KPKNL di lingkungan wilayahnya. Sebelum pembinaan dilakukan di KPKNL kegiatan ini telah diterapkan di semua bidang yang ada di Kanwil DJKN RSK. Selain bertujuan untuk memperkuat sinergi antar Kanwil dan KPKNL, kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk mempersatukan visi dan menjaring umpan balik dari daerah tentang berbagai permasalahan, sehingga Kanwil bukan hanya instansi pengoleksi data atau kompilator, namun berperan aktif sebagai pembina KPKNL. (Teks: Hakim Setyo Budi Mulyono, Foto: Rizal, Pembaca Pertama: Anung)