Denpasar, Bali - Pengenalan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kepada masyarakat tidak hanya melalui kegiatan formal misal Goes To Campus, namun juga dapat dilakukan melalui kegiatan yang sifatnya non formal. Pada Sabtu 22 Maret 2014 bertempat di Gedung Indonesia Australia Language Foundation (IALF) Denpasar, Desak Putu Jeny, pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar berkesempatan untuk mengisi Acara Pre-Departure Briefing bagi para penerima Australia Awards Scholarship, sebagai bagian dari  persiapan menjelang keberangkatan ke Australia pada Sesi Alumni Sharing tentang kontribusi yang telah dilakukan oleh alumni bagi pembangunan di Indonesia.

Kesempatan berbicara di depan para mahasiswa penerima beasiswa yang terdiri dari kalangan akademisi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai instansi, kalangan swasta dan juga Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) ini digunakan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan peran penting KPKNL sebagai kantor vertikal dari DJKN bagi pembangunan di Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan tugas dan fungsi yang diembannya sepulang dari mengikuti pendidikan di negeri kangguru.  Hal penting yang disampaikan pada kesempatan tersebut antara lain kegiatan di bidang lelang, penilaian kekayaan negara dan juga menceritakan persiapan tenaga penilai sumber daya alam yang dilakukan oleh  DJKN dan jajarannya untuk menyongsong pengimplementasian Enviromental/Green Accounting pada LKPP untuk menuju pembangunan Indonesia yang berkesinambungan.

Secara singkat alumni The University of Adelaide ini menjelaskan bahwa di bidang lelang, KPKNL sebagai ujung tombak DJKN berperan dalam membantu pengembalian dana BLBI melalui lelang aset-aset Bank Dalam Likuidasi. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Denpasar ini kemudian mengemukakan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (BMN) dengan mengulas kembali secara sepintas bagaimana DJKN memulai upaya inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara yang belum pernah dilakukan secara serius dan komprehensif sejak indonesia merdeka.

Kegiatan Inventarisasi dan Penilaian ini merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan kekayaan negara guna mewujudkan Tiga Tertib Pengelolaan Kekayaan Negara yaitu Tertib Fisik, Tertib Administrasi dan Tertib Hukum. Melalui Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara, nilai wajar Barang Milik Negara berhasil diperoleh dan telah di input dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sehingga berhasil meningkatkan kualitas LKPP yang secara nyata dapat dilihat dari peningkatan opini BPK RI dari disclaimer sebelum tahun 2009, menjadi Wajar Dengan Pengecualian setelah tahun 2009 sampai sekarang. Selain itu dari hasil kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara, pemerintah Republik Indonesia dapat mengetahui nilai barang milik negara untuk dapat dijadikan underlying asset guna penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)  sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Untuk mengantisipasi penerapan Enviromental/Green Accounting pada LKPP, dijelaskan pula bahwa DJKN telah melakukan upaya persiapan-persiapan yang telah dimulai dari tahun 2009 melalui kegiatan uji petik penilaian sumber daya alam maupun melalui diklat penilaian sumber daya alam, workshop atau bentuk capacity building yang lainnya.
(Teks: Andri R-Desak Putu Jeny;  Foto: Andri R)