Bandung –  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan ujung tombak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam pelayanan lelang. Oleh karena itu, kita harus terus berbenah, agar dapat memenuhi keinginan dan harapan para pengguna jasa. Begitu disampaikan oleh Direktur Lelang DJKN Purnama T. Sianturi dalam workshop yang bertema “Dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kita Wujudkan Service Excellent pada KPKNL”.

Workshop yang diikuti oleh kepala seksi lelang dari KPKNL seluruh Indonesia ini diadakan di Hotel Grand Seriti Bandung pada tanggal 26 – 28 September 2012. Workhop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, memberikan kemampuan analisis, memberikan update terkait kebijakan lelang, serta memberikan motivasi kepada peserta agar menjadi petugas pelayanan lelang yang kompeten, handal, profesional, dan berintegritas tinggi.

Purnama menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2011, persentase layanan DJKN yang paling sering diakses adalah layanan lelang. Pada tahun 2011, frekwensi lelang mencapai 35.680 lelang dengan pokok lelang mencapai 7,7 triliun rupiah dan bea lelang yang disetor ke kas negara sebesar 102 miliar rupiah.

                                        Mr. Frederic                                                                                            Mr. Hammers

Stakeholders lelang meliputi 34 Kementerian Negara dan 92 Lembaga Non Struktural, 98 Pemerintah Kota dan 399 Pemerintah Kabupaten, 122 Bank Umum dan 1.861 Bank Perkreditan Rakyat, 212 Perusahaan Pembiayaan, 192 Badan Perwakilan Negara Asing, 141 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 1.174 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan masyarakat luas tersebar pada 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Tahun 2011, Indeks pelayanan yang didapatkan DJKN terkait pelayanan lelang sebesar 3,92. Sedangkan indeks pelayanan Kementerian Keuangan 3,9. Artinya pelayanan yang diberikan terkait lelang sudah memenuhi harapan pengguna jasa.

Namun Direktorat Lelang terus melakukan penyempurnaan antara lain penyempurnaan peraturan di bidang lelang. Purnama menyampaikan bahwa di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait lelang yang baru, akan diatur lelang melalui surat elektronik dan lelang melalui internet. “Kita juga akan melakukan perubahan mengenai jenis uang jaminan, tadinya hanya dalam bentuk uang, sekarang kita akan tambahkan dalam bentuk garansi bank” ujar wanita yang pernah menjabat sebagai Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat ini.

Direktorat Lelang juga melakukan simplifying dan security paper risalah lelang. “Dulu kita kalau terbitkan risalah lelang kepada pembeli bisa lima sampai tujuh lembar. Sekarang kita print dalam satu lembar saja, ada dua halaman.” Purnama juga menjelaskan bahwa risalah lelang tersebut dicetak diatas kertas yang memiliki ciri-ciri tertentu yang hanya diterbitkan oleh DJKN.

Selama workhsop berlangsung peserta mendapatkan materi mengenai Low Budged Marketing Strategy, Penilaian Obyek Lelang di Belanda, serta Knowledge Sharing terkait Pelaksanaan Lelang dan Real Case di Belanda dari Mr. Frederik Baarveldt and Mr. Roel Hammers, pakar lelang yang didatangkan oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Belanda.

Mr. Frederik menyampaikan kepada peserta bahwa lelang merupakan salah satu cara untuk menjual. Yang membedakan adalah jika pada jual beli biasa yang dicari hanya sekedar pembeli, maka dalam lelang yang dicari adalah pembeli dengan penawaran tertinggi.

Menurut Mr. Frederik, selain dengan cara yang ditetapkan secara formal, kita dapat memperluas strategi marketing kita agar dapat menarik lebih banyak peserta lelang. Beberapa cara diantaranya adalah melalui youtube, sosial media, surat elektronik, dan website. Direktorat Lelang juga sudah memanfaatkan media website DJKN untuk menginformasikan lelang dengan nilai lebih dari tiga ratus juta.

Melanjutkan penjelasan rekannya, Mr Hammers berbagi pengalaman terkait penilaian obyek lelang dan dilanjutkan dengan diskusi dan sharing knowledge terkait pelaksanaan lelang di lapangan.

Para peserta juga mendapatkan materi tentang Titik Singgung Kepailitan dengan Hak Tanggungan dan Fidusia yang disampaikan oleh pembicara dari Mahkamah Agung, dan Otomatisasi Laporan Lelang yang disampaikan oleh pembicara dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI).

Acara ditutup dengan motivasi terkait service excellent. Motivasi ini bertujuan agar para peserta dapat menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada seluruh stakeholders lelang.

“Bapak Ibu sekalian, nanti tolong didiskusikan dan dimanfaatkan narasumber yang sudah kita hadirkan.” pesan Purnama kepada seluruh peserta. (Azif/Humas DJKN)