Lampung, 31/10 - Dalam paparan menjawab pertanyaan dari Tim Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sehubungan dengan aset/kekayaan negara di Provinsi Lampung dan implementasi Reformasi Birokrasi, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil V DJKN) Bandar Lampung Suwirman menerangkan dengan jelas dan rinci mengenai luas tanah, jalan, dan jembatan serta aset lainnya dengan keseluruhan mempunyai nilai sebesar Rp23,275 triliun dengan Satuan Kerja (Satker) sebanyak 716 dan Kementerian/Lembaga (K/L) sebanyak 31.  Melengkapi informasi yang diinginkan oleh Tim Komisi XI DPR RI, Suwirman menerangkan realisasi pengurusan piutang, tugas dan fungsi (tusi) DJKN, serta pelaksanaannya di lingkungan Kanwil V DJKN Bandar Lampung.

“Sebenarnya, berapa besar kekayaan negara berupa kandungan perut bumi, seperti tambang/mineral, kekayaan laut yang ada di Indonesia, khususnya Lampung ini, dan bagaimana cara penilaian yang dilakukan?” tanya seorang anggota Tim Komisi XI DPR RI. Menjawab pertanyaan terseut, Suwirman menerangkan bahwa sesuai tusi DJKN, Inventarisasi dan Penilaian (IP) dilakukan terhadap aset yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta aset asal perolehan lain yang sah, seperti hibah.

Memulai rapat bersama yang dilaksanakan di Lantai 5 Aula Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung ini, Perwakilan Kementerian Keuangan Peni Hirjanto memberikan kata sambutan dan selamat datang kepada Tim Komisi XI DPR RI. Rapat kemudian disambung oleh Ketua Tim Komisi XI Harry Azhar Azis yang menanyakan tingkat kinerja dan implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan Provinsi Lampung sebagaimana pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Dalam kesempatan rapat bersama ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung memperoleh kesempatan pertama menyampaikan paparan pelayanan dan kinerja yang telah dan sedang dijalankan, sedangkan Kanwil V DJKN Bandar Lampung memperoleh kesempatan yang ketiga setelah Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan diakhiri oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung.

Sebagaimana diketahui DPR RI masih dalam reses masa persidangan I Tahun 2012-2013. Dalam kesempatan reses ini, DPR RI mengirimkan Tim Kunjungan Kerja dari Komisi XI DPR RI yang juga merupakan pasangan kerja Kementerian Keuangan RI ke Provinsi Lampung pada tanggal 31 Oktober s.d. 03 November 2012. Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Lampung ini berjumlah 27 orang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis. (Thot – Kanwil V DJKN Bandar Lampung)