Dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) harus target oriented karena semuanya berbasis kinerja. “Jadi harus jelas outputnya, jelas outcomenya,” tegas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Lalu Hendry Yujana pada saat membuka Workshop Finalisasi Penyelesaian Dokumen Pendukung dan Penyusunan RKA K/L Pagu Definitif DJKN Anggaran 2011, Rabu (29/09) di Hotel Batavia, Jakarta.

Acara ini menghadirkan narasumber Kepala Bagian Penganggaran Biro Perencanaan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Ratmoko, Kepala Subdirektorat Anggaran IIB Direktorat Jenderal Anggaran, Aprildin serta dihadiri oleh Pjs Kepala Bagian Keuangan DJKN, Ajar Priyadi dan diikuti oleh perwakilan seluruh Kantor wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia. Workshop dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang I diadakan tanggal 27-29 September di Hotel Lumire Jakarta, gelombang II tanggal 29 September-1 Oktober di Hotel Batavia Jakarta dan gelombang III akan dilaksanakan tanggal 4-6 Oktober 2010 di Hotel Lumire Jakarta.

Dalam sambutan pembukaannya, Sekretaris DJKN menegaskan bahwa struktur anggaran belanja negara ada dua bagian besar. Pertama, Anggaran Belanja Compulsory/Mandatory (mengikat) yang wajib sebesar 85%. Kedua, Anggaran Belanja Discretion/Fiscal Space untuk berinovasi dalam melaksanakan kegiatan. Untuk itu, semua pengeluaran pemerintah atau government expenditure/government spending harus efektif. “Jadi semua pengeluaran harus baik dan target oriented,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Sekretaris Kementerian Keuangan ini.

Untuk melaksanakan semua itu, lanjutnya, semua pegawai harus tahu tugas dan fungsi (tusi) DJKN yakni, pertama penguatan anggaran belanja Negara melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) untuk mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kedua, Menjaga agar budget Negara efektif  sehingga ke depan ada mekanisme perencanaan dan penganggaran BMN untuk semua K/L. Ketiga, Penguatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) melalui Inventarisasi dan penilaian BMN dan laporan Bendahara Umum Negara melalui laporan keuangan investasi pemerintah

Selain itu, DJKN juga mempunyai tugas pengurusan piutang negara dan piutang daerah. Menurut keterangan Menteri Keuangan, Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai piutang negara dan piutang daerah  akan selesai tahun ini. “ Jadi, Menkeu punya policy bahwa tahun 2014 outstanding piutang harus zero. Jadi, kalau bisa diselesaikan segera diselesaikan namun kalau tidak bisa, katakan tidak bisa dan alasannya apa.” tegasnya. 

Mengenai governance dan risk management, Sesditjen mewanti-wanti agar governance pengelolaan anggaran harus terjamin baik, fairness, accountability, auditability serta laporannya harus bagus. “ Tolong buat program risk analisys terutama belanja barang dan lebih utama lagi belanja modal,” jelasnya di hadapan peserta workshop.

Hal penting lainnya dalam RKA yakni capacity building khususnya SDM workplanya harus jelas dan future oriented karena anggarannya sangat besar yakni Rp20 miliar. Disamping itu, tahun 2011 DJKN akan mengembangkan Information and Technology (IT) yang bagus. Ia juga menyampaikan bahwa ke depan di kantor pusat akan dibangun wisma DJKN dan DJKN Training Center serta semua policy kantor pusat harus research base, baik kuantitatif maupun kualitatif. “Kesimpulannya, mindset kita harus berubah mulai sekarang,” tegasnya. Terakhir, Sesditjen menargetkan bahwa seusai acara ini semua harus menyelesaikan Term of Reference (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan data-data pendukung.(bend_red)