Bandung - Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat,
Nuning Sri Rejeki Wulandari didampingi para Kepala Bidang dan Kepala KPKNL
Bandung serta perwakilan tim penilai Kanwil DJKN Jawa Barat
mengikuti rapat monitoring capaian pelaksanaan revaluasi BMN Aset Tetap melalui video
conference pada Kamis (14/12/2017) dengan Direktur Jenderal Kekayaan
Negara dan jajaran Eselon II Kantor Pusat DJKN serta 17 Kantor Wilayah
DJKN seluruh Indonesia dalam rangka melihat progress report realisasi
hasil revaluasi BMN Aset Tetap yang telah dimulai pada awal bulan September
2017.
Direktur Jenderal
Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata melihat bahwa performance revaluasi
BMN semakin krusial untuk dicermati baik kuantitas maupun kualitas. Isa meminta
agar seluruh lini DJKN tetap menjaga semangat, berkomitmen dan ikhlas dalam
menuntaskan pekerjaan besar ini. Diharapkan Tim DJKN bersedia dan proaktif
dalam membantu aktivitas satuan kerja yang mengalami kendala dalam kegiatan
revaluasi BMN.
Isa meminta kepada
jajaran DJKN untuk melakukan evaluasi bukan hanya terhadap kualitas dan
kuantitas LHIP/BAR, namun juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan
kegiatan revaluasi BMN khususnya dari sisi manajerial. “Evaluasi manajerial
diperlukan agar kesalahan/kendala yang terjadi pada tahun 2017 tidak terulang
lagi di tahun 2018,” Jelas Isa lebih lanjut.
Untuk itu, Isa
menjadwalkan pada awal bulan Januari 2018 akan dilaksanakan rapat video
conference khusus terkait evaluasi manajerial, dan memerintahkan
kepada Kantor Wilayah DJKN Jateng dan DIY serta Kantor Wilayah SJB untuk
membuat case study di wilayah masing-masing, dan memaparkannya
pada rapat dimaksud.
Terhadap target BMN
tahun 2017 yang belum dapat dilaksanakan revaluasi karena sebab-sebab tertentu,
Isa meminta agar dicari alternatif penyelesaian terbaik yang bukan sekedar
menggeserkan target ke tahun 2018, karena bila sudah digeser di 2018 ternyata
masih terdapat kendala tentunya tidak bisa digeser lagi. Khusus untuk aset TNI
yang dinilai banyak kendala, Bapak Isa meminta bila perlu akan digunakan
pendekatan komando. Untuk itu jajaran Kanwil/KPKNL diminta agar terus melakukan
koordinasi dengan Kantor Pusat.
Direktur BMN, Encep
Sudarwan menyampaikan progress nasional proses revaluasi BMN
2017 posisi sampai dengan Rabu (12/12/2017) berikut persentase capaian
berdasarkan bobot per tahapan. Secara nasional, tahap persiapan tercatat 29.862
NUP, tahap inventarisasi 112.922 NUP (terdiri dari : cek fisik 41.185 NUP,
update data 42.305 NUP, kirim LHI ke KPKNL 29.432 NUP), tahap penilaian 43.449
NUP (terdiri dari : penilaian selesai 19.620 NUP, LHIP selesai 23.829 NUP), dan
tahap tindak lanjut 195.387 NUP (terdiri dari : Kirim BAR IP 4.052 NUP, BAR IP
selesai 191.335 NUP). Encep menggaris bawahi masih banyaknya NUP yang berada
pada posisi tahap persiapan, dan meminta agar dapat disegerakan melangkah ke
tahap selanjutnya.
Sementara itu, Direktur
Penilaian Meirizal Nur melaporkan bahwa pada aplikasi SIP sudah terdapat
menu monitoring laporan penilaian, sehingga Bidang Penilaian pada Kantor
Wilayah bisa melihat kelengkapan penyampaian data (uploading) laporan
penilaian dari tim penilai/KPKNL. Hal ini merupakan bagian dari mitigasi risiko
agar tercipta laporan penilaian revaluasi BMN yang berkualitas. Selain itu
telah didistribusikan peralatan pendukung berupa mesin scanner dengan
kemampuan tinggi, sehingga penyampaian data (uploading) laporan penilaian
dapat lebih cepat dan lebih baik lagi.
Meirijal juga
menyampaikan telah diedarkan surat Kantor Pusat yang berisi data-data detail
indikasi awal kualitas kewajaran nilai, agar KPKNL/Kanwil menjadikan panduan
atas standar kewajaran suatu nilai, sehingga dapat mengeliminir human
error dalam pelaksanaan penilaian. Secara tegas Meirijal meminta agar
hasil penilaian memenuhi kualitas dalam hal penyampaian data (uploading)
kelengkapan laporan dan kualitas kewajaran nilai itu sendiri, untuk menghindari
adanya temuan tim pemeriksa BPK di kemudian hari.
Sekretaris DJKN Dodi
Iskandar menyampaikan data dari Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal bahwa
masih terdapat satker Kementerian Keuangan yang belum tuntas dilakukan
revaluasi. Kepada Kanwil/KPKNL terkait diminta agar segera menyelesaikan
revaluasi pada satker Kementerian Keuangan dimaksud.
Dalam video
conference ini para Kepala Kantor Wilayah menyampaikan progress report pelaksanaan
revaluasi BMN di wilayah masing-masing. Secara umum para Kepala Kantor Wilayah
optimis pada akhir Desember target revaluasi BMN tahun 2017 dapat tercapai
100%. Selain menyampaikan progress, Kepala Kantor Wilayah
juga sharing kendala/permasalahan yang dihadapi dan jalan
keluar yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Monitoring dan evaluasi
merupakan sarana untuk mengawal pelaksanaan kegiatan demi hasil yang optimal.
Dengan adanya rapat monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN
diharapkan dapat berjalan on the track, dan menghasilkan “Nilai
Untuk Negeri” sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan. (naskah : tantri, foto: okto, Bidang KIHI Kanwil
DJKN Jabar)