Untuk menyongsong transformasi kelembagaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menggelar Rapat Kerja (Raker) Regional Wilayah Barat pada tanggal 16-18 Februari 2011 di Hotel G.H Universal Bandung, Jawa Barat.

Acara yang mengambil tema “Dengan integritas dan komitmen yang tinggi serta pengabdian yang tulus, kita songsong transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan RI” ini dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan  Negara Hadiyanto dan diikuti oleh 98 peserta yang terdiri dari tiga Tenaga Pengkaji, para Direktur, perwakilan Kepala Subdirektorat  Kantor Pusat DJKN, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di wilayah Kanwil I – IX DJKN.

Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto dalam pengarahannya mengingatkan kembali tentang pentingnya Core Values DJKN bagi organisasi karena core values tersebut bagaikan tiang penyangga bagi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen merasa bangga dengan capaian kinerja jajaran DJKN dan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta Raker  dimana berperan sebagai frontliner. “Meskipun ketidakpuasan dari masyarakat masih ada, kita harus lebih intens dalam melakukan supervisi dan konsisten memberikan teladan kepada bawahan”, ujarnya.

Terkait keberhasilan organisasi, ia menegaskan bahwa kunci dari keberhasilan organisasi adalah leadership. Apabila terlalu toleran dan permisif dapat menciptakan moral hazard dan implikasinya kepada organisasi. Oleh karena itu, pimpinan harus dapat mengendalikan anak buah dengan positif dan bawahanpun harus dapat mengamankan kebijakan pimpinan.

Dalam Raker ini, disampaikan juga bahwa untuk nilai kinerja semua unit di wilayah barat dari total maksimal 120 point, semua unit berada di atas 100 point dengan nilai tertinggi diraih oleh Kanwil Serang dengan dengan nilai sebesar 114,90 point. Sedangkan menurut survei indek kepuasan pengguna jasa  di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan oleh  Institut Pertanian Bogor (IPB), DJKN menempati urutan teratas nomor dua di antara unit eselon I lainnya di Kementerian Keuangan dengan nilai indeks 4,04.

Dirjen juga menyampaikan 10 Strategi DJKN yang harus dilaksanakan oleh semua elemen DJKN untuk meningkatkan kinerja. 10 Strategi tersebut yaitu:

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.
2. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum.
4. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan penganggaran.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara.
2. Meningkatkan penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Meningkatkan kesadaran (awareness) dan kemitraan dengan stakeholder dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
5. Meningkatkan kualitas SDM, Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengelolaan Anggaran.

Pada kesempatan tersebut, beberapa peserta mengajukan pertanyaan kepada Dirjen terkait dengan tugas dan fungsi DJKN. Diantaranya dari Kepala KPKNL Purwakarta yang menanyakan tentang solusi rekonsiliasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (DK/TP) yang relatif agak sulit. Kepala Kanwil Pekanbaru mengusulkan agar Kementerian keuangan dalam hal ini DJKN diberikan kewenanagan yang lebih terkait monitoring inventarisasi dan penilaian asset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sedangkan Kakanwil Bandar Lampung Tri Intiaswati menyoroti tentang 10 sasaran strategis terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM. Ia mengusulkan agar DJKN segera dapat menerapkan pola mutasi by system pada tahun 2011 demi mencapai sasaran startegis.

Seusai arahan Dirjen, Raker dilanjutkan dengan paparan kinerja semua direktur. Sesi pertama disampaikan oleh Direktur Barang Milik Negara II Arif Baharudin, yang dilanjutkan oleh Sekretaris DJKN Lalu Hendry Yujana. Sesi ketiga disampaikan oleh Direktur BMN I Pardiman yang diteruskan oleh Direktur Kekayaan Negara Lain-lain Susiadi Prayitno. Sesi selanjutnya disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penilaian Kekayaan Negara Lalu Hendry Yujana yang dilanjutkan oleh Direktur Piutang Negara Soepomo. Dan sebagai penutup dari paparan direktur, dua sesi terakhir disampaikan oleh Direktur Lelang Suryanto dan Direktur Hukum dan Informasi Agus Rijanto Sedjati.

Seusai paparan tiap-tiap direktur, para peserta raker mengajukan pertanyaan yang terkait dengan permasalahan di wilayahnya. Raker regional wilayah barat ditutup di hari ketiga tanggal 18 Februari oleh Sekretaris DJKN Lalu Hendry Yujana.