Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Keterjadian Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Perseroan Terbatas (PT) lainnya tanggal 26 April 2011 di Hotel Alila. Acara diadakan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum untuk setiap penambahan PMN pada BUMN dan PT berikut segala perubahannya sesuai amanat PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT.

    Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Arif Baharudin membuka acara yang dihadiri oleh 30 BUMN dan beberapa pejabat Eselon II dan III terkait di lingkungan DJKN. Auditor Utama Keuangan Negara II BPK – RI Syafri Adnan Baharuddin menyampaikan pemaparan tentang peran penatausahaan PMN pada BUMN dalam mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel. Selain itu Syafri Adnan juga menjelaskan bahwa penyajian laporan posisi PMN dalam Laporan Keuangan BA999.03 belum seluruhnya didukung dokumen sumber yang valid, pelaporan siklus bisnis investasi pemerintah belum lengkap, dan penyajian saldo BPYBDS yang belum didasarkan pada hasil rekonsiliasi. Oleh sebab itu BPK RI merekomendasikan DJKN untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk melengkapi dokumen sumber yang valid serta segera menuntaskan proses rekonsiliasi BPYBDS dengan Kementerian Lembaga teknis dan BUMN penerima BPYBDS dimaksud.