Samarinda – Setelah menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong sebagai saksi ahli atas gugatan tanah migas dari masyarakat. (26/01), Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Purnama T. Sianturi beserta jajarannya melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur (Kanwil DJKN Kaltim).

Pada kesempatan tersebut Direktur PNKNL mengapresiasi atas tercapainya target pengurusan piutang negara di Kanwil DJKN Kaltim dan memberikan sosialisasi mengenai garis-garis besar Peraturan Menteri Keuangan nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara serta bimbingan teknis pengurusan piutang negara.

Mengawali acara, Surya Hadi, Kepala Kanwil DJKN Kaltim menyampaikan beberapa poin penting terkait Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dari instansi pemerintah, Permasalahan terkait permohonan lelang dari Kementerian ESDM yang sudah lebih dari 6 (enam) bulan sejak penilaian, Permasalahan tingginya potensi gugatan dari masyarakat atas sengketa tanah Migas di daerah Kalimantan Timur, Permasalahan sengketa Aset Asing Tiongkok yang secara de facto/fisik dan secara de jure (surat legalitas) dimiliki dan aset PPA yang terkendala dari sisi aturan dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset PPA.

Disamping itu, Surya Hadi juga mengatakan bahwa Kanwil DJKN Kaltim akan selalu Siap mengawal penilaian ke PT.VICO dan PT. Berau Coal yang ditargetkan selesai bulan Maret serta siap mengawal dan mensukseskan rencana Inventarisasi dan Penilaian Aset Hulu Migas di Kaltim.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil DJKN Kaltim, Samarinda tersebut dilanjutkan dengan paparan dari Purnama T.Sianturi, Direktur PNKNL. Fokus yang diambil adalah terkait PSBDT sebagai salah satu terobosan untuk menyelesaikan BPKN dari Penyerah Piutang Instansi Pemerintah.

Direktorat PNKNL telah melakukan pemetaan nilai, untuk piutang Instansi Rumah Sakit dari awalnya sisa hutang Rp. 2 juta, sekarang  sampai Rp. 8 juta dapat di PSBDT,  dan Piutang sampai dengan Rp.25 juta, umur 10 tahun sejak SP3N diterbitkan dapat dilakukan PSBDT tanpa melakukan penelitian lapangan dan pemeriksaan. Purnama juga Mengharapkan dukungan seluruh jajaran Kanwil Kaltim agar pada bulan Mei 2017 sudah terdapat progress penyelesaian BKPN, baik dari PSBDT maupun pelunasan.

Untuk rencana yang akan datang, Direktorat PNKNL menargetkan kebijakan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengenai pemberian keringanan nilai pelunasan sekaligus untuk piutang tertentu, kebijakan menambah jenis piutang yang diurus, rencana piutang BPJS Kesehatan dan bank-bank yang direstrukturisasi yang ada sisa aset terkait uang negara yang melekat agar dapat diserahkan kepada DJKN. 

Direktur PNKNL juga membahas terkait tugas dan fungsi Kekayaan Negara Lain-lain, terutama Penyelesaian Aset Hulu Migas, yaitu barang yang dibeli dari kegiatan kontraktor hulu migas, digunakan oleh SKK Migas dan Kementerian ESDM menjadi aset BMN, dan untuk penatausahaan, pelaporan, penilaian, dan lelang BMN menjadi tugas DJKN. Terkait peran Kanwil yang tidak ada dalam Hulu Migas, kedepannya Kanwil akan ditugaskan untuk mengawasai aset-aset tetap lainnya. 

Dipaparkan juga hal-hal terkait aset bekas milik asing-tiongkok, BMKT, dan pembuatan laporan potensi fiskal (laporan kekayaan Indonesia) sebagai inisiatif strategi DJKN serta RPMK terkait Aset PPA, BDL dan eks BPPN terhadap jaminan aset properti yang dokumennya tidak lengkap. 

Untuk pilot project kedepannya adalah penilaian batu-bara di Kaltim selain timah yang sudah dilaksanakan, Inventarisasi dan penilaian aset BMN eks KKKS yaitu Chevron, PT.Vico Indonesia, Pertamina E.P diharapkan dapat diselesaikan dengan baik.

Di penghujung acara, Direktur PNKNL bersama Kepala Kanwil DJKN Surya Hadi menyerahkan target pengurusan piutang negara tahun 2017 kepada para kepala KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Kaltim. Dan seluruh jajaran KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltim optimis target 2017 akan tercapai seperti tahun sebelumnya. (Foto/Dok : Tonny/Antonius Suhenri)