Torang Pe APBN Bulan Februari 2024: Jaga Kinerja APBN 2024 Tetap Kuat dan Adaptif, Antisipasi Tekanan Risiko Global

KPKNL Ternate

Informasi Publik

Torang Pe APBN Bulan Februari 2024: Jaga Kinerja APBN 2024 Tetap Kuat dan Adaptif, Antisipasi Tekanan Risiko Global

ASKA CARDIMA | Jum'at, 01 Maret 2024 | 0000-00-00 00:00:00 | 0 kali

SP – 2/Malut/2024

Torang Pe APBN Bulan Februari 2024: Jaga Kinerja APBN 2024 Tetap Kuat dan

Adaptif, Antisipasi Tekanan Risiko Global

Ternate, 28 Februari 2024 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara melaksanakan agenda rutin media briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Februari 2024 di Aula Red Budget Hotel Ternate pada Rabu (28/02). Acara dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan beserta media lokal di Provinsi Maluku Utara.

Mengawali pemaparannya, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, mengungkapkan kondisi perekonomian Indonesia dan kinerja APBN per Januari 2024. Memasuki awal tahun 2024, beberapa kondisi dan isu global menjadi perhatian, diantaranya tekanan dan ketidakpastian pada perekonomian yang disebabkan eskalasi konflik dan perang di beberapa negara serta adanya kebijakan restriksi dagang beberapa negara. Akan tetapi, hingga Januari 2024 aktivitas ekonomi domestik terjaga dengan baik melalui upaya pengendalian harga pangan yang terus konsisten dilaksanakan. Sejalan dengan itu, kinerja APBN di bulan Januari 2024 terjaga positif dengan kinerja pendapatan dan belanja yang cukup kuat di awal tahun.

Selanjutnya, Tunas Agung Jiwa Brata mengungkapkan kondisi perkembangan ekonomi di Maluku Utara, dimana hingga akhir Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara semakin menguat dengan pertumbuhan secara kumulatif di atas 20% dan menjadi yang tertingi di Indonesia. Industri pertambangan dan penggalian tetap tumbuh dan mendominasi.

“Berdasarkan data BPS, laju PDRB pada Kuartal IV Tahun 2023 tumbuh kuat sebesar17,99% (yoy) dan 20,49% (ctc), masih tertinggi secara nasional. Selanjutnya pada Januari 2024, laju inflasi masih di atas nasional (2,57% (yoy)) dan berada pada angka 4,33% (yoy) dimana Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 4,19% (yoy) dan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar

5,00% (yoy). Komoditas beras, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, dan sigaret kretek mesin masih menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Januari 2024 secara yoy,” jelasnya.

Pada sisi kinerja sektor keuangan dengan data per Desember 2023, berupa Total Dana Pihak Ketiga (DPK), terjadi pertumbuhan 12,41% (yoy) sejalan dengan kinerja dunia usaha yang makin membaik sebagaimana tercermin dari tingginya pertumbuhan PDRB kuartal III tahun 2023. Dari sisi kredit, Penyaluran kredit pada Desember 2023 sebesar Rp14,59 T, tumbuh 3,91% yoy, didominasi oleh penyaluran kredit konsumsi. Pertumbuhan pada kredit konsumsi pada Desember sebesar 6,85% (yoy) atau mengalami deselerasi pertumbuhan dibandingkan bulan November yang tumbuh 7,78% (yoy). Kredit investasi tumbuh, didorong oleh ekspansi pembangunan smelter dan industry pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan nikel. Selain itu, aktivitas masyarakat yang kembali normal pasca pandemi turut mendorong optimisme Perusahaan dalam melakukan ekspansi bisnis, sehingga investasi meningkat.

Dari sisi neraca perdagangan, surplus neraca perdagangan masih terus berlanjut dan berada pada angka USD439,63 Juta untuk Januari 2024 yang didominasi oleh produksi smelter feronikel di Halmahera tengah dan Halmahera Selatan. Selain ferronickel, ekspor Maluku Utara berasal dari oksida nikel, nikel matte, bijih besi, hasil perikanan, serta hasil perkebunan. Dari sisi impor, Impor bulan Januari 2024 tercatat sebesar USD 252,84 juta yang sebagian besar berasal dari komoditas pembangunan smelter berupa mesin-mesin serta bahan baku mineral pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Berikutnya, beralih ke sektor primer, dari sisi kesejahteraan petani dan nelayan, Nilai Tukar Petani (NTP) secara gabungan pada Januari 2024 berada di angka 102,80 menurun 0,83% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jika dirinci, pada Januari 2024, NTP Gabungan Tanpa Perikanan tercatat sebesar 102,90 turun 0,92% (mtm) dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang tercatat sebesar 101,24 naik sebesar 0,69% (mtm) yang terjadi pada subsektor perikanan tangkap.

Beralih ke kinerja fiskal regional Maluku Utara, sampai dengan Januari 2024, kinerja baik APBN terus berlanjut. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp523,87 Miliar (10,46% dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 62,76% (yoy) dengan kontribusi utama kenaikan pendapatan di sepanjang tahun 2023 berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas. Sejalan dengan pendapatan negara, belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar 17,48% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp1.426,69 Miliar (17,48% dari pagu belanja). Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat, tepatnya belanja barang dan kenaikan realisasi Transfer Ke Daerah pada Dana Bagi Hasil (DBH).

Per Januari 2024, TKD telah disalurkan sebesar 13,21% dari pagu. Akan tetapi, terdapat beberapa isu strategis yang muncul, mulai terkait dengan penyaluran dana desa, dimana dari 9 Pemda penerima dana desa di Provinsi Maluku Utara, baru satu Pemda yang sudah terdapat penyaluran dana desa Tahap I yaitu Kabupaten Pulau Morotai. Hingga isu terkait belum ada penyaluran DAU Block Grant Bulan Februari pada beberapa pemda karena persyaratan penyaluran yang belum semuanya terpenuhi. Hal ini juga disebabkan karena kendala pada sistem SIPD yang digunakan Pemda.

“Berlanjut ke APBD, per akhir Januari 2024, pendapatan dan belanja daerah memulai awal tahun dengan kinerja yang cukup baik. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.294,69 Miliar atau sebesar 8,81% dari target, naik 18,43% (yoy). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer menjadi pendorong utama pertumbuhan pendapatan daerah. Sama seperti pendapatan daerah, belanja daerah realisasinya mengalami peningkatan sebesar 41,35% (yoy) atau sebesar Rp262,61 Miliar (1,79% dari pagu),” tutur Tunas Agung saat menjelaskan perkembangan kinerja APBD.

Pada kesempatan tersebut, dalam rangka pengembangan ekonomi daerah, Tunas Agung turut menyampaikan terkait potensi pengembangan capilong atau nyamplung atau yang biasa dikenal dengan nama tamanu di Maluku Utara. Tanaman yang bisa menjadi bahan baku skincare berupa tamanu oil ini, hampir tumbuh di setiap pesisir Maluku Utara. Selain sebagai bahan baku kosmetik, capilong juga dapat menjadi bahan baku energi alternatif biodiesel.

“Di Desa Panggungharjo, Bantul, capiong digunakan sebagai bahan baku produksi Tamanu Oil/Minyak Nyamplung yang digunakan sebagai bahan baku kometika dan bahan obat. Taman Oil menjadi komoditas unggulan di desa tersebut dan telah berhasil di ekspor (satu-satunya di Indonesia) walaupun bahan bakunya (capilong) impor dari daerah lain,” jelasnya.

Berpindah ke isu tematik, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mengangkat tema analisis perkembangan belanja program infrastruktur konektivitas. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan alokasi pagu program infrastruktur konektivitas dibandingkan dengan 2021 dan 2022. Jika dilihat secara realisasinya, realisasi tahun 2023 mencapai 97,78% dari total pagu. Adapun realisasi pembangunan proyek strategis provinsi antara lain terwujud dalam pembangunan jalan Sofi Wayabula, jalan Pulau Obi, dan jembatan akses simpul transportasi. Tak hanya itu, terdapat realisasi proyek strategis Kab/Kota oleh Kementerian Perhubungan dalam bentuk pengembangan Bandara Kuabang Kao, Bandara Sultan Baabullah, Layanan Angkutan Laut dan Udara Perintis, hingga pengembangan operasional.

“Percepatan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk menopang penmbangunan dan pengembangan daerah. Untuk mencapai output hingga outcome, perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek untuk memastikan pembangunan dapat dikerjakan sesuai perencanaan dan tepat waktu,” ungkapnya.

Berpindah ke isu lokal, terdapat isu potensi inflasi dan kenaikan harga barang di bulan Ramadhan tahun 2024, dimana dari tahun ke tahun, terjadi tren inflasi pada bulan Ramadhan. Komoditas makanan, minuman, dan tembakau seperti ikan, cabai, dan ayam, serta komoditas baju muslim, bahan bakar rumah tangga, maupun angkutan udara memberikan andil dalam peningkatan inflasi. Hal ini sejalan dengan permintaan menjelang ramadhan atau saat ramadhan hingga hari raya yang meningkat di tengah terbatasnya barang dan jasa. Oleh karena itu, perlu adanya kerja Sama Antar Daerah/ stakeholder, baik itu Kolaborasi antara daerah dalam mengatasi inflasi, termasuk koordinasi dalam mengelola pasokan pangan. Dilanjutkan dengan melakukan pemantauan harga pangan secara berkala dan turun ke pasar-pasar. Serta melaksanakan pasar murah, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), operasi pasar dan realisasi bantuan sosial.

Sebagai simpulan, Tunas menyampaikan bahwa secara umum, kinerja perekonomian Maluku Utara kembali tumbuh kuat pada kuartal IV 2023 seiring dengan neraca perdagangan yang mampu mempertahankan tren surplus hingga akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 meskipun inflasi masih cukup tinggi jauh di atas nasional. Dari segi fiskal, kinerja APBN Regional Maluku Utara awal tahun 2024 terus tumbuh positif seiring dengan APBD Regional yang mengalami peningkatan kinerjanya. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan masih harus terus dilakukan, salah satunya melalui potensi investasi di regional di Maluku Utara seperti capilong atau nyamplung yang diiringi dengan kenaikan alokasi belanja infrastruktur konektivitas sebagai bentuk dukungan sarana dan prasarana bagi masyarakat Maluku Utara.

“APBN sebagai instrumen utama pemerintah mewujudkan cita-cita bangsa untuk membangun Indonesia maju dan sejahtera. Dengan memahami manfaat APBN, masyarakat dapat ikut berperan dalam mengawal dan mengawasi pembangunan APBN agar digunakan secara efektif dan efisien,”

“Tahun 2024 menjadi fase penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang solid dan terjaga menjadikan laju ekonomi domestik masih sangat resilien.” Tutupnya mengakhiri Torang Pe APBN di depan para awak media dan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Maluku Utara.