Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe yang selanjutnya  disebut KPKNL Lhokseumawe adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

KPKNL Lhokseumawe dipimpin oleh seorang Kepala.

KPKNL Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, KPKNL Lhokseumawe menyelenggarakan fungsi:

a.    inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;

b.   registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

c.  registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;

d. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;

e.    pelaksanaan pelayanan penilaian;

f.     pelaksanaan pelayanan lelang;

g.    penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;

h.   pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;

i.     pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;

j.     pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;

k.   inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;

l.     pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;

m.  verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan

n.   pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL terdiri atas:

a.    Subbagian Umum;

b.   Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;

c.    Seksi Pelayanan Penilaian;

d.   Seksi Piutang Negara;

e.    Seksi Pelayanan Lelang;

f.     Seksi Hukum dan Informasi;

g.    Seksi Kepatuhan Internal; dan

h.   Kelompok Jabatan Fungsional.