Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Di lingkungan KPKNL Lhokseumawe, BMN seperti gedung kantor, kendaraan dinas, serta sarana dan prasarana pendukung operasional menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan publik, khususnya layanan lelang, pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan pengurusan piutang negara.

Pengelolaan BMN yang efektif tidak hanya berfokus pada pengadaan, tetapi juga pada pemeliharaan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa BMN harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk melalui kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan BMN bertujuan menjaga agar aset tetap dalam kondisi baik dan laik fungsi sesuai peruntukannya. BMN yang terpelihara dengan baik akan memiliki kinerja optimal, masa manfaat yang lebih panjang, serta mendukung produktivitas kerja pegawai. Kondisi sarana dan prasarana yang memadai juga berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan publik yang diterima masyarakat.

Dalam konteks KPKNL, ketersediaan sarana dan prasarana yang laik fungsi memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja layanan, antara lain ketepatan waktu penyelesaian layanan, kelancaran proses pelayanan kepada pengguna jasa, serta kenyamanan dan keamanan lingkungan pelayanan. BMN yang terpelihara dengan baik mendukung tercapainya target kinerja layanan KPKNL, baik yang berkaitan dengan efektivitas proses bisnis maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, BMN yang tidak terpelihara secara memadai berisiko mengalami penurunan fungsi lebih cepat dari masa manfaat yang direncanakan. Kerusakan ringan yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi kerusakan berat, mengganggu operasional kantor, menurunkan kinerja aset, dan berdampak pada penurunan kinerja layanan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi pencapaian indikator kinerja layanan KPKNL, khususnya yang berkaitan dengan keandalan sarana pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas. Selain berdampak pada kinerja layanan, kurang optimalnya pemeliharaan BMN juga berimplikasi pada pemborosan anggaran negara. Biaya pemeliharaan rutin dan preventif relatif lebih efisien dibandingkan biaya rehabilitasi besar atau pengadaan BMN baru akibat kerusakan berat. Oleh karena itu, pemeliharaan BMN merupakan bagian dari upaya menjaga efisiensi penggunaan anggaran sekaligus mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Dalam aspek perencanaan, pemeliharaan BMN perlu didukung dengan perencanaan kebutuhan yang tepat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara menegaskan bahwa perencanaan kebutuhan BMN, termasuk pemeliharaan, disusun melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). RKBMN menjadi instrumen strategis untuk memastikan kebutuhan pemeliharaan diajukan secara rasional, terukur, dan selaras dengan kebutuhan layanan satuan kerja. Penyusunan RKBMN Pemeliharaan yang berbasis kondisi aset (condition-based maintenance) memungkinkan KPKNL menetapkan prioritas pemeliharaan berdasarkan tingkat kerusakan, intensitas pemanfaatan, dan risiko gangguan layanan. Pendekatan ini mendukung keterkaitan yang kuat antara perencanaan anggaran pemeliharaan dengan pencapaian indikator kinerja layanan KPKNL.

Pemeliharaan BMN yang terencana dan didukung anggaran yang proporsional merupakan investasi negara untuk menjaga nilai aset sekaligus menjamin keberlanjutan layanan publik. Sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pegawai serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Penulis: Nurlia  -  Kepala Subbagian Umum