(Kamis, 8/12) Bertempat di Aula Rekreasi Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara melaksanakan acara Kekayaan Negara Awards dalam rangka pemberian apresiasi atau penghargaan atas Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pelaksanaan Lelang selama Tahun 2022 dan juga sekaligus melaksanakan Pencanangan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara Kekayaan Negara Awards ini merupakan wujud penghargaan atas upaya, kualitas kinerja, dan dedikasi seluruh Satuan Kerja di wilayah Kanwil DJKN Sumatera Utara, KPKNL Medan, KPKNL Pematang Siantar, KPKNL Kisaran dan KPKNL Padangsidempuan dalam mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara yang baik, akuntabel, dan optimal. Acara ini dilaksanakan secara hybrid, baik secara langsung di Ruang Aula Rekreasi, Gedung Keuangan Negara Medan maupun secara virtual menggunakan aplikasi zoom. 

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, Tedy Syandriadi menyampaikan bahwa penghargaan dari berbagai kategori ini adalah bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih segenap keluarga besar Kanwil DJKN Sumatera Utara kepada seluruh stakeholder atas kerja keras dan kerjasamanya dalam melakukan pengelolaan kekayaan negara dan lelang menjadi lebih baik. “Kami berharap KN Awards menjadi penyemangat bagi kita semua untuk terus berkontribusi nyata bagi kejayaan negeri melalui pengelolaan kekayaan negara di satuan kerja kita masing-masing”, ucap Beliau.

Kanwil DJKN Sumatera Utara merupakan unit vertikal Kementerian Keuangan yang mengemban misi pengelolaan kekayaan negara sebagai salah satu pilar strategis Kementerian Keuangan dalam mengelola fiskal. Dalam upaya menjalankan misi tersebut, Kanwil DJKN Sumatera Utara selalu berupaya melakukan perbaikan dari sisi layanan maupun proses bisnis. Hal ini merupakan komitmen seluruh keluarga besar Kanwil DJKN Sumatera Utara serta keempat unit pelayanan dibawahnya untuk terus meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada seluruh stakeholder. Tugas dan fungsi yang bervariasi, yaitu terkait pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, piutang negara, dan pelayanan penilaian, menciptakan semangat untuk selalu berupaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan kualitas pengelolaan kekayaan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel.

“Manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan BMN tentunya tidak terlepas dari peran Bapak dan Ibu selaku pimpinan Kuasa Pengguna Barang dalam memastikan BMN dimanfaatkan secara optimal, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran sampai dengan penghapusan”, kata Rionald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam sambutannya. Beliau menambahkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang lelang, DJKN terus berbenah dan menyesuaikan diri sejalan dengan perkembangan teknologi, dimana terdapat pengembangan konsep e-auction dan pengoptimalan portal lelang.go.id yang tentunya membuka jalan untuk terciptanya berbagai inovasi yang dapat semakin meningkatkan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Di akhir sambutannya, Beliau mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh Satuan Kerja atas sinergi yang telah dibangun selama ini dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain memberikan apresiasi dan penghargaan dalam acara Kekayaan Negara Awards, Kanwil DJKN Sumatera Utara juga turut melaksanakan acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) setelah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021. Pencanangan ZI ini diharapkan dapat membawa semangat bagi Kanwil DJKN Sumatera Utara dalam menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan serta mewujudkan pelayanan yang prima bagi seluruh stakeholder dan pengguna layanan.

Berkaitan dengan Acara pencanangan ZI, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, James M. Panggabean dalam sambutannya menyampaikan bahwa upaya dalam mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak terlepas dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. “Melayani itu memiliki makna yang sangat dalam, terdapat titik-titik yang harus kita perhatikan, khususnya tentang bagaimana setiap penyelenggara publik ramah terhadap penyandang disabilitas, lalu bagaimana penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan masyarakat”, tambah Beliau.

Selamat kepada seluruh Satuan Kerja yang telah memperoleh penghargaan, semoga kerja sama dan sinergi dapat terus terjalin dalam mencapai tujuan organisasi yang lebih baik.