Pontianak, 27 Desember 2022 – Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan APBN di Wilayah Kalimantan Barat, Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat (Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Kanwil DJKN Kalimantan Barat, dan BDK Pontianak) kembali mengadakan Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Desember Tahun 2022 secara hybrid pada hari Selasa, 27 Desember 2022 untuk membahas dan memaparkan informasi kepada publik mengenai kinerja APBN Kalbar realisasi hingga 30 November 2022.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan menguat signifikan pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat pada Triwulan III-2022 mengindikasikan keberhasilan pemulihan ekonomi, yaitu tumbuh sebesar 6,48 persen (yoy). Pada November 2022 di Kalimantan Barat (gabungan 3 kota) terjadi inflasi sebesar 0,34 persen (m-to-m) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 114,14 poin. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender pada November 2022 (y-to-d) sebesar 5,72 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2022 terhadap November 2021) sebesar 6,12 persen

APBN Sebagai Shock Absorber Melindungi Masyarakat dan Mendorong Pemulihan Ekonomi

Kinerja baik APBN di Kalimantan Barat berlanjut hingga akhir November 2022. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar hingga akhir November 2022 yang mencapai Rp25.833,18 miliar atau sekitar 87,76 persen dari total pagu belanja Rp29.437,22 miliar. Total realisasi ini terdiri dari Realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp8.392,71 miliar (78,03 persen dari pagu) dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp17.440,47 miliar (93,36 persen dari pagu). Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah realisasi belanja modal yang masih cukup rendah, yaitu 62,88 persen atau sebesar Rp1.699,38 miliar dari total pagu belanja Rp2.702,77 miliar yang disebabkan oleh beberapa proyek masih berjalan dan baru selesai di bulan Desember.

“Kita bisa memahami karena memang projek-projek yang dibiayai dengan belanja modal penyelesaiannya benar-benar hingga akhir Desember sehingga realisasi hingga November dinilai masih cukup rendah, yaitu di angka 62,88 persen. Mudah-mudahan nanti di akhir Desember, angka serapan belanja modal di Kalbar akan membaik seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelas Kakanwil DJPb Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki.

Berdasarkan data PC-PEN per 2 Desember 2022, di Kalimantan Barat telah terealisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional di Cluster Kesehatan, yaitu Klaim Pasien sebesar Rp494,92 miliar untuk 10.210 pasien di 38 rumah sakit dan Insentif Nakes Rp16,04 miliar untuk 2.637 nakes di 41 faskes. Sementara, di Cluster Perlindungan Sosial terealisasi dalam Program Keluarga Harapan sebesar Rp408,80 miliar untuk 172.297 KPM, Bansos Sembako Rp570,33 miliar untuk 325.621 KPM, BLT Dana Desa Rp713,07 miliar pada 2.030 untuk 199.369 KPM, dan BLT Minyak Goreng Rp98,04 miliar untuk 326.797 KPM.

Peran APBN sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh Program Pemulihan Ekonomi dan penyaluran program perlindungan sosial tambahan. Salah satunya melalui penyaluran BLT BBM kepada masyarakat untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat adanya kebijakan penyesuaian harga BBM yang diberlakukan sejak 3 September lalu. Penyaluran BLT BBM di Kalimantan Barat hingga 2 Desember 2022 mencapai Rp132,3 miliar untuk 359.079 KPM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp70,53 miliar. Bantuan tambahan tersebut diberikan untuk melengkapi program perlindungan sosial yang sudah ada sebelumnya, seperti PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Dana Desa, Kartu Sembako, dan Subsidi Bunga KUR.

Optimalisasi penyaluran KUR semakin didorong kuat dilihat dari data yang tercatat dalam SIKP KUR hingga 30 November 2022, jumlah debitur KUR di Wilayah Kalimantan Barat telah mencapai 80.812 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp4,64 triliun. Sedangkan, jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai 15.968 debitur dengan total penyaluran Rp70,52 miliar. Berdasarkan data SIKP KUR UMi hingga 30 November, Kabupaten Kubu Raya menjadi wilayah dengan jumlah debitur KUR dan UMi paling banyak di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebanyak

11.127 debitur KUR dengan penyaluran Rp599,04 miliar dan 2.765 debitur UMi dengan penyaluran Rp13,13 miliar.

Pendapatan Negara dalam APBN Kalbar Melanjutkan Kinerja yang Baik dan Konsisten Bertumbuh

Pendapatan negara dalam APBN Kalbar melanjutkan kinerja baik dengan tumbuh 38,84 persen (yoy) dan bahkan realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan. Hingga akhir November 2022, kinerja pendapatan negara di Kalbar telah terealisasi Rp12.350,58 miliar atau sekitar 108,25 persen dari target. Realisasi ini terdiri dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp11.359,33 miliar atau 107,48 persen yang mana masih didominasi oleh PPh dan PPN sebagai penyumbang terbesar dalam porsi penerimaan negara lingkup Kalimantan Barat, yaitu sebesar Rp4.544,18 miliar (PPh) dan Rp4.610,17 miliar (PPN). Sementara itu, dari sektor kepabeanan dan cukai, realisasi hingga 30 November 2022 di Provinsi Kalimantan Barat mencapai Rp1.765,06 miliar yang terdiri dari bea masuk Rp34,94 miliar, bea keluar Rp1.678,89 miliar, dan cukai Rp51,23 miliar. Dari realisasi tersebut, komoditas impor penyumbang bea masuk terbesar adalah soda api, yaitu sebesar Rp5,43 miliar dan komoditas ekspor penyumbang bea keluar terbesar adalah washed bauxite sebesar Rp870,63 miliar,

Sementara itu, dari sisi PNBP realisasi hingga 30 November 2022 juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu tumbuh 25,24 persen (yoy) atau meningkat Rp199,78 miliar dibanding tahun lalu. Realisasi hingga akhir November mencapai Rp991,25 miliar yang mana jumlah ini telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 117,86 persen dari total target Rp841,01 miliar yang disumbang oleh realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp444,58 miliar dan PNBP Lainnya Rp546,66 miliar.

Isu Strategis

Kemiskinan Ekstrem

Pada tahun 2021 upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua) dan diprioritaskan pada 35 kabupaten yang telah mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin secara nasional yang berjumlah 10,4 juta jiwa. Berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia tahun 2021 sebesar 4 persen atau sebanyak 10,86 juta jiwa. Di Kalimantan Barat sendiri tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 adalah sebesar 2,16 persen atau sekitar 111 ribu jiwa.

“Meskipun Kalimantan Barat tidak termasuk sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan esktrem, namun hal ini tetap menjadi tantangan bagi pemerintah dan kita semua bahwa kita masih perlu memberikan perhatian kepada upaya-upaya pengentasan kemiskinan secara umum,” ujar Kepala Kanwil DJPb Kalbar.