Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 150-991    ID | EN      Login Pegawai
Kanwil DJKN Kalimantan Barat
BERITA UTAMA
Kanwil DJKN Kalimantan Barat diwakili oleh Kabid PKN, Darnadi, menghadiri Rilis Kinerja APBN, Makroekonomi dan Moneter Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Aula Kanwil DJPb Kalimantan Barat pada Jumat lalu.
Profil Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Dengan luas wilayah 146.800 km2, Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan salah satu dari lima provinsi terbesar di Indonesia. Provinsi Kalbar dijuluki provinsi seribu sungai. Julukan ini sejalan dengan kondisi geografis Kalbar yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

 

Kalbar berbatasan darat dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia. Walaupun sebagian kecil wilayah Kalbar merupakan perairan laut, akan tetapi Kalbar memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah penduduk di Provinsi Kalbar menurut sensus BPS pada Desember Tahun 2013 berjumlah 5.281.941 jiwa.

Sejalan dengan sebutan Provinsi Seribu Sungai, Pontianak sebagai Ibukota Kalbar berada di delta Sungai Kapuas, yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama Sungai Batang Lawai. Sungai ini membentang sepanjang 1.178 km dan menjadi sumber kehidupan Kalbar, dimana 56% penduduk Kalbar bermukim disepanjang bantaran sisi sungai Kapuas. Sungai ini juga menjadi sarana transportasi angkutan barang dan orang di sekitar Kalbar.

Ikon Kalbar yang juga tak kalah terkenalnya adalah Tugu Katulistiwa. Tugu ini merupakan tanda bahwa Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang tepat dilintasi Garis Equator Bumi. Tugu yang sampai sekarang masih berdiri tegak yang sekaligus menjadi Musium Katulistiwa ini dibangun pertama kali oleh Tim ekspedisi Belanda tahun 1928.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengadakan beberapa kali perubahan organisasi. Terakhir pada tahun 2006, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara direorganisasi menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka pada DJKN terdapat 17 Kantor Wilayah dan 89 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dari 17 Kantor Wilayah tersebut, salah satunya adalah Kantor Wilayah XI DJKN Pontianak.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DJKN tersebut Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1046/KM.01/UP.11/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Mutasi Pejabat Eselon II di Lingkungan Departemen Keuangan. Terhitung mulai 02 Januari 2007 Kantor Wilayah XI DJKN Pontianak melakukan tugas operasionalnya, berkedudukan sementara di KPKNL Pontianak sebelum kemudian dipindahkan ke kantor sementara di Jalan Abdurrahman Saleh No. 16 Pontianak pada bulan Juli tahun 2007, dan kemudian dipindahkan lagi ke kantor permanen di Jalan Letjend Sutoyo Nomor 122 Pontianak sejak bulan Desember tahun 2011.

Kantor Wilayah  DJKN Kalbar  yang berkedudukan di Jl. Letjen Soetoyo No. 122 Pontianak mulai ditempati sejak Desember 2011, dibangun diatas tanah seluas kurang lebih 2.333m² dengan bangunan bertingkat tiga seluas 2.276m², yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 106 orang termasuk SDM pada KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang, dengan berbagai peringkat jabatan, pangkat, golongan, dan jenjang pendidikan.

VISI & MISI KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

VISI:

Menjadi pengelola kekayaan negara yang produktif secara optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

MISI

  1. Mewujudkan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.
  2. Mengamankan kekayaan Negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
  3. Meningkatkan tata kelola pengelolaan kekayaan negara dan investasi Pemerintah yang dapat mewujudkan keseimbangan makro dalam pembangunan nasional melalui kebijakan investasi yang tepat, sehingga terjadi sinergi pemerintah, BUMN dan swasta.
  4. Menyelenggarakan fungsi-fungsi pendukung termasuk penilaian, lelang dan komunikasi publik yang efektif.
  5. Mengelola sumber daya untuk pengelolaan aset negara dan investasi pemerintah secara efisien.
  6. Mengembangkan proses bisnis berbasis digital yang responsif dengan perkembangan teknologi. 


Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebagaimana Kanwil DJKN lainnya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kanwil menyelenggarakan fungsi:

a.     pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;

b.    pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;

c.     pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;

d.     pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;

e.    pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;

f.      pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;

g.    pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;

h.     pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;

i.       pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;

j.       pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;

k.     pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan

l.       pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.Kantor Wilayah DJKN Kalbar

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, terdiri dari tiga kantor operasional (KPKNL) yaitu: KPKNL Pontianak, KPKNL Singkawang, dan KPKNL Sanggau

Namun demikian, sampai dengan tahun 2020, KPKNL Sanggau belum beroperasi dan akan direalisasikan setelah mempertimbangkan urgensi kebutuhan kantor dan evaluasi atas potensi dan beban kerja yang ada.

Kanwil DJKN Kalbar dipimpin oleh kepala kantor Edward UP Nainggolan dibantu oleh Kepala Bagian Umum Fatimatul Isnaeni; Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Darnadi; Kepala Bidang Penilaian Tuti Kurniyaningsih; Kepala Bidang Piutang Negara Hartono; Plt. Kepala Bidang Lelang Iwan Darma Setiawan; Kepala Bidang Kepatuhan Internal,Hukum dan Informasi Kristijanindyati Puspitasari serta Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda Ganjar Nugraha.


Dalam menjalankan tugasnya, Kanwil DJKN Kalbar didukung oleh 106 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, teknik, administrasi, sosial, dan lainnya. Komposisi pegawai Kanwil DJKN Kalbar tersebar di Kanwil 46 orang, KPKNL Pontianak 37 orang, KPKNL Singkawang 23 orang, dan 34 orang diantaranya merupakan generasi milenial.

Kanwil DJKN Kalbar telah memiliki gedung sendiri yang selesai dibangun pada tahun 2011. Terletak di atas tanah seluas 2.333 m2. Sertifikat Hak Pakai nomor: 736 (lamanya Hak berlaku : Selama dipergunakan) dimana lahan tersebut merupakan hibah dari Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan Bagian Barat dan peralihan Hak telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 2 Agustus 2010 semula Direktorat Jenderal Pajak berkedudukan di Jakarta menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Luas bangunan gedung 2.276 m2 terdiri dari 3 lantai dan 1 lantai basement. Selain itu, Kanwil DJKN Kalbar memiliki rumah dinas type 120 yang dibangun di atas tanah seluas 300 m2.

    

Keberhasilan capaian kinerja Kanwil DJKN Kalbar disebabkan karena adanya tiga hal yakni: integritas SDM, harmonisasi hubungan koordinasi dengan para stakeholders, dan bimbingan Kantor Pusat DJKN kepada Kanwil DJKN Kalbar beserta seluruh jajaran KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang. Prestasi kinerja yang telah dicapai ini senantiasa dipertahankan dan ditingkatkan dalam waktu mendatang.

Kanwil DJKN Kalbar beserta seluruh jajaran KPKNL menyatakan siap untuk menyelesaikan dan menuntaskan target kerja  tahun anggaran 2020 dengan berbagai program perencanaan kerja yang riil dan terukur, sehingga sasaran kinerja dapat dicapai tidak hanya sesuai dengan target, tetapi lebih dari itu, harapan kami semua sasaran dapat tercapai secara optimal, dengan mengedepankan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.


Wilayah Kerja
Kota Pontianak
Kabupaen Mempawah
Kabupaten Kubu Raya
Kabupaten Sanggau
Kabupaten Sekadau
Kabupaten Melawi
Kabupaten Sintang
Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Ketapang
Kabupaten Kayong Utara
Kabupaten Landak
Kota Singkawang
Kabupaten Sambas
Kabupaten Bengkayang
Peta Lokasi Kanwil DJKN Kalimantan Barat
Alamat Kantor
Jl. Letnan Jenderal Sutoyo No. 122 Pontianak Selatan, Kalimantan Barat - 78121
(0561) 584150
(0561) 584151
kanwildjkn11@kemenkeu.go.id
Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami |