Pontianak, 2 April 2024 – Di tengah prospek ekonomi global yang masih dibayangi tensi geopolitik, APBN 2024 terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan. Dalam rangka memberikan informasi kepada publik terkait kinerja pelaksanaan APBN selama tahun 2023 di Wilayah Kalimantan Barat serta sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN, Kementerian Keuangan Kalimantan Barat bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Konferensi Pers APBN edisi bulan Maret Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani Kec. Pontianak Tenggara. Kota Pontianak.

 Kondisi Perekonomian Kalimantan Barat Terkini                                                                          

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.455,21 miliar (11,29 persen dari target) dan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.355,71 miliar (12,6 persen dari pagu) dan defisit regional sebesar Rp3.312,53 miliar. Tingkat inflasi di Kalimantan Barat adalah 2,56 persen (year on year) dengan Ketapang menjadi kota dengan inflasi tertinggi sebesar 3,50 persen (year on year) dan inflasi terendah terdapat pada kota Pontianak (2,05 persen secara year on year). Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat masing masing berada pada angka 144,24 dan 99,34.

 Kinerja Penerimaan Perpajakan dan PNBP di Awal Tahun                                                          

Kinerja Penerimaan s.d. 29 Februari 2024 di Kalimantan Barat mengalami kontaksi sebesar 21,48 persen secara year on year. Penerimaan bersumber dari penerimaan pajak yang didominasi oleh PPN, PPh dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi pada PPN sebesar 39,16 persen dan pada bea keluar sebesar 92,83 persen.

Sektor penerimaan negara mengalami kontraksi disebabkan karena seluruh sektor dominan pada perpajakan (perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi) terkontraksi. Pada kuartal pertama tahun 2024 juga terdapat restitusi pajak sebesar Rp351 miliar yang meningkat dibanding tahun 2023 sebesar Rp32 miliar.

Sementara itu pos PNBP mengalami pertumbuhan positif sebesar 26,87 persen. Lima akun PNBP dengan pendapatan tertinggi s.d. Februari 2024 adalah Pendapatan Biaya Pendidikan (425412), Pendapatan Paspor (425211), Pendapatan Denda Hasil Tindak Pindana Lainnya (425238), Pendapatan Pelayanan Pertanahan (425341) dan Pendapatan BPKB (425265). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait Barang Milik Negara (BMN) di Kalimantan Barat adalah sebesar Rp4,5 miliar yang terdiri dari PNBP aset Rp2,45 miliar, PNBP lelang Rp2,04 miliar, dan PNBP piutang negara Rp4,4 juta. Lelang yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Februari adalah sebesar Rp96,83 miliar.

 Larangan Ekspor Bijih Bauksit Membayangi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai                  

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai adalah sebesar Rp31,62 miliar dari target sebesar Rp365,89 miliar dan mengalami kontraksi sebesar 80,93 persen yang sebagaian besar terjadi pada penerimaan bea keluar yakni sebesar 92,82 persen (year on year). Hal ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit dan sebagian besar ekspor didominasi oleh produk turunan CPO sehingga dikenai tarif bea keluar yang lebih rendah. Saat ini devisa komoditi ekspor tertinggi terdapat pada