Pontianak, 29 November 2022 – Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan APBN di Wilayah Kalimantan Barat, Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat (Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, Kanwil DJKN Kalimantan Barat, dan BDK Pontianak) kembali mengadakan Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi November Tahun 2022 secara hybrid pada hari Selasa, 29 November 2022 untuk membahas dan memaparkan informasi kepada publik mengenai kinerja APBN Kalbar realisasi hingga 31 Oktober 2022.

 Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Meningkat                                                                                        

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat pada Triwulan III-2022 mengindikasikan keberhasilan pemulihan ekonomi, yaitu tumbuh sebesar 6,48 persen (y-o-y). Secara kumulatif Triwulan III-2022 terhadap kumulatif Triwulan III-2021, ekonomi Kalbar mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen (c-to-c). Meningkatnya rata-rata produksi komoditas unggulan Triwulan III-2022 dibandingkan dengan Triwulan II-2022 membuat ekonomi tumbuh 1,15 persen (q-to-q). Sejalan dengan hal tersebut, diperkirakan ekonomi di Kalimantan Barat di tahun 2022 masih akan tumbuh lebih baik.

Pada Oktober 2022 di Kalimantan Barat (gabungan 3 kota) terjadi inflasi sebesar 0,07 persen (m- to-m) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 113,76. Sementara, tingkat inflasi tahun kalender pada Oktober 2022 (y-to-d) sebesar 5,37 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2022 terhadap Oktober 2021) sebesar 6,00 persen. Secara keseluruhan, APBN Kalbar hingga triwulan III-2022 ini berkinerja baik, namun berbagai ketidakpastian dan riskio tetap harus diwaspadai dan dimitigasi.

 Peran APBN Terjaga Optimal Sebagai Shock Absorber                                                                

Kinerja baik APBN di Kalimantan Barat berlanjut hingga Oktober 2022. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar hingga akhir Oktober 2022 yang mencapai Rp23.221,41 miliar atau sekitar 79,10 persen dari total pagu belanja Rp29.356,07 miliar. Realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) adalah sebesar Rp7.255,88 miliar (67,83 persen dari pagu), yang utamanya dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13 Rp3.191,87 miliar (80,72 persen), penyaluran bantuan sosial ke masyarakat Rp7,91 miliar (96,80 persen), dan belanja barang untuk kegiatan operasional K/L Rp2.786,58 miliar (68,19 persen). Sementara itu, realisasi belanja modal di Kalbar masih berada di angka 47,93 persen atau sekitar Rp1.269,53 miliar. Berdasarkan data dari SIMTRADA, Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Oktober 2022 adalah sebesar Rp15.965,53 miliar atau sekitar 85,57 persen dari total pagu Rp18.658,39 miliar, angka ini mengalami sedikit penurunan dibanding periode sebelumnya yaitu sebesar 0,93 persen.

Kerja keras APBN melalui belanja negara didukung oleh Program Pemulihan Ekonomi dan upaya untuk menjaga adanya dampak ketidakpastian. Berdasarkan data Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) per 4 November 2022, di Kalimantan Barat telah terealisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk:

a)    Cluster Kesehatan sebesar Rp465,8 miliar untuk 8.698 pasien di 34 rumah sakit, dan Insentif Nakes sebesar Rp16,04 miliar untuk 41 faskes atau 2.637 nakes

b)    Cluster Perlindungan Sosial

1.    Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi sebesar Rp408,06 miliar untuk 172.297 KPM2.    Bansos Sembako terealisasi Rp570,33 miliar untuk 325.621 KPM

Peran APBN sebagai shock absorber di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan. Salah satunya melalui penyaluran BLT BBM kepada masyarakat untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat adanya kebijakan penyesuaian harga BBM yang diberlakukan sejak 3 September lalu. Penyaluran BLT BBM di Kalimantan Barat hingga 4 November 2022 mencapai Rp132,3 miliar untuk

359.079 KPM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp70,53 miliar. Bantuan tambahan tersebut melengkapi program perlinsos yang sudah ada sebelumnya, seperti PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Dana Desa, Kartu Sembako, dan Subsidi Bunga KUR.

“Sampai dengan 31 Oktober 2022, jumlah debitur KUR di Wilayah Kalimantan Barat telah mencapai 75.811 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp4,37 triliun. Sedangkan, untuk jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai 15.853 debitur dengan total penyaluran Rp69,86 miliar. Trend KUR dan UMi ini menunjukkan kinerja yang cukup baik karena berdasarkan update terbaru, hingga 28 November 2022 KUR UMi telah tersalur di seluruh kab/kota di Kalimantan Barat, termasuk di Kab. Kapuas Hulu yang mana di bulan-bulan sebelumnya belum ada penyaluran UMi sama sekali,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Imik Eko Putro.

 Pendapatan Negara Melanjutkan Kinerja yang Baik                                                                        

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, kinerja penerimaan pendapatan s.d Oktober 2022 di Kalimantan Barat telah terealisasi 99,70 persen dari target yang telah ditetapkan atau sekitar Rp11.375,07 miliar. Realisasi dari penerimaan perpajakan telah mencapai Rp10.434,68 miliar atau 98,73 persen, hampir mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Sektor perpajakan, khususnya PPh dan PPN masih menjadi penyumbang terbesar dalam porsi penerimaan negara lingkup Kalimantan Barat, yaitu sebesar Rp4.224,58 miliar (PPh) dan Rp4.101,58 miliar (PPN), disusul oleh penerimaan dari bea keluar/pungutan ekspor sebesar Rp1.621,87 miliar.

Secara kumulatif, 5 sektor dominan perpajakan (perdagangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, administrasi pemerintahan, serta transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan yang positif pada periode Januari hingga Oktober 2022 sebesar 49,08 persen yang mana angka ini lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 22,64 persen.

Dari sektor kepabeanan dan cukai, realisasi hingga 31 Oktober 2022 di Provinsi Kalimantan Barat mencapai Rp1.699,97 miliar yang terdiri dari bea masuk Rp33,31 miliar, bea keluar Rp1.621,87 miliar, dan cukai Rp44,79 miliar. Dari capaian bea keluar tersebut, CPO dan turunannya serta Washed bauksite menjadi komoditas ekspor penyumbang bea keluar terbesar di tahun 2022, yaitu sebesar Rp679,61 miliar (41,81 persen) dan Rp841,48 miliar (51,97 persen).

“Selain dari penerimaan yang telah ditargetkan oleh bea cukai, terdapat beberapa pungutan negara yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Kalbagbar dalam rangka pengawasan ekspor impor, yaitu dana sawit Rp879,28 miliar, PPh ekspor Rp110,51 miliar, PPN Impor Rp354,51 miliar, PPh impor Rp65,81 miliar, dan pajak rokok Rp4,47 miliar. Jadi, secara keseluruhan, total pungutan negara yang dihimpun Kanwil DJBC Kalbarbag (termasuk bea masuk, bea keluar, dan cukai) hingga akhir Oktober 2022 adalah sebesar Rp3.112,20 miliar” jelas Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data, Kanwil DJBC Kalbagbar, Purba Sadhi Dharma.

Sementara itu, dari sisi PNBP realisasi hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp940,38 miliar atau 111,90 persen dari total target, disumbang oleh Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp437,56 miliar dan PNBP Lainnya Rp502,82 miliar.