- Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah Pada BLU Tahun 2019
- Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang
- Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Perubahan Pemegang Saham Balai Lelang
- Izin Pindah Alamat Balai Lelang
- Izin Operasional Balai Lelang
- Daftar Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II
- Buku Organisasi Kementerian Keuangan Dari Masa Ke Masa
- Sectoral Risk Assessment (SRA) Balai Lelang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
- Buku Penatausahaan Investasi Pemerintah pada BLU Semester I 2019
- Unduh Buku Pedoman Penanganan Perkara Jilid II
- Daftar Alamat Surat Elektronik (eMail) Kedinasan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan DJKN
- Buku Pedoman Teknis Pendampingan Dalam Dugaan Tindak Pidana di Lingkungan DJKN
- Kumpulan Softcopy Brosur Layanan Unggulan DJKN
Kinerja APBN Kalimantan Barat Tahun 2023 Tetap Menjaga Pemulihan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global
Pontianak, 23 Januari 2024 – Di tengah risiko volaitilitas kondisi global, Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Tahun 2023 berperan
penting sebagai shock
absorber dalam upaya meredam dampak gejolak perekonomian global. Kinerja APBN Tahun 2023
yang sehat dan terjaga positif, serta momentum
pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut
diharapkan dapat menjadi
pijakan kuat bagi APBN untuk
mencapai target pembangunan di tahun 2024.
Dalam rangka memberikan informasi kepada publik terkait kinerja pelaksanaan APBN selama tahun
2023 di Wilayah Kalimantan Barat serta sebagai perwujudan akuntabilitas
dalam pengelolaan APBN, Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Barat Kembali menyelenggarakan Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Regional
Kalimantan Barat untuk periode yang berakhir hingga
31 Desember 2023.
Kinerja APBN Regional Kalbar Tahun 2023
Realisasi pendapatan negara dalam APBN Kalbar hingga 31 Desember
2023 mencapai Rp12.654,29 Miliar (110
persen target). Dari total realisasi pendapatan tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp10.867,78 Miliar yang didominasi oleh PPN
dan PPh masing-masing sebesar Rp5.575,36 Miliar dan Rp4.707,58 Miliar. Di sisi lain, realisasi penerimaan kepabeanan dan dan cukai
hingga akhir tahun 2023 adalah
sebesar Rp409,6 Miliar.
Secara akumulatif, realisasi pada pos penerimaan
mengalami kontraksi jika dibandingkan realisasi tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya Program
Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak
di tahun 2022 yang tidak terulang di tahun 2023 dan juga adanya kebijakan
pelarangan ekspor bauksit & rendahnya harga komoditas CPO yang menyebabkan kontraksi yang dalam (84,33
persen) pada komponen bea keluar.
Meskipun pos penerimaan perpajakan mengalami kontraksi, namun pos Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 23,28 persen (yoy) atau mencapai
Rp1.377,01 Miliar (175,55 persen dari target). Kontribusi akun PNBP
terbesar di Kalimantan Barat terdapat
pada akun pendapatan passport, pendapatan
biaya pendidikan, dan pendapatan BPKB dengan satker penyumbang PNBP tertinggi adalah Kemenkumham, Kemendikburistek, dan Polri.
Pada sisi belanja, realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar s.d. 31 Desember 2023 mencapai Rp32.144,07 M (98,67 persen dari pagu), terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp11.458,94 M dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp20.685,13 M. Pos-pos pada belanja negara, baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Belanja TKDD, mengalami peningkatan serapan (yoy) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang disebabkan oleh kenaikan realisasi pada belanja barang dan penebalan belanja sosial. Realisasi belanja terendah di Kalimantan Barat pada tahun 2023 terdapat pada belanja modal yang di antaranya disebabkan oleh keterlambatan lelang dan faktor cuaca yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman bahan baku sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan proyek.
Kinerja APBD Konsolidasi Kalbar Tahun 2023
Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran
2023 adalah sebesar Rp25.988,89 Miliar
dan Pagu Belanja
sebesar Rp26.905,36 Miliar
sehingga terdapat rencana
defisit sebesar Rp916,47
Miliar dengan pembiayaan sebesar Rp899,45 Miliar
dan SiKPA sebesar
Rp17,02 Miliar. Berdasarkan
data dari SIKRI atas LRA konsolidasi seluruh Pemda Kalimantan Barat, hingga 31 Desember 2023 realisasi
pendapatan daerah menunjukkan capaian sebesar
Rp25.329.88 Miliar, yang mana
didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 78,13 persen dari total pendapatan
atau sebesar Rp19.790.06 Miliar. Sementara, Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sebesar Rp5.397,70 Miliar dan Lain-lain
Pendapaan Daerah yang Sah sebesar
Rp142,12 Miliar.
Pada sisi belanja daerah, realisasi s.d. 31 Desember 2023 sebesar
Rp24.888,3 Miliar atau sebesar 92,50 persen dari total pagu yang terdiri
dari belanja operasional Rp16.401,56 Miliar, belanja modal Rp4.556,24, belanja tidak terduga Rp35,57
Miliar, dan belanja transfer Rp3.894,96 Miliar. Dengan kondisi ini, maka APBD Kalbar masih surplus sebesar Rp441,55
Miliar, berbanding terbalik
dari pagu yang direncanakan defisit.
Dukungan Pemerintah kepada UMKM Sebagai Penggerak Perekonomian
Setiap penyaluran KUR dan UMi terdapat subsidi bunga dari pemerintah
yang manfaatnya harus bisa dirasakan
oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di daerah tertentu, namun hingga pelosok negeri sekalipun. Dalam hal ini Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
terhadap penyaluran KUR dan UMi di Wilayah Kalimantan Barat serta mendorong
pemerintah daerah dengan berkolaborasi perbankan
agar semakin menguatkan pembiayaan terhadap pelaku
usaha di daerah.
Selama periode tahun 2023, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Barat mencapai Rp4,27 Triliun untuk 62.694 Debitur. Realisasi penyaluran ini telah memenuhi 102 persen dari target yang ditetapkan di tahun 2023, yaitu sebesar Rp4,19 Triliun. Penyaluran KUR terbesar terdapat di Kabupaten Kubu Raya, yaitu senilai Rp600,12 Miliar untuk 10.128 Debitur.
Sementara itu, jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp51,86 Miliar untuk 11.992 Debitur. Kabupaten Sanggau menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak, yaitu sejumlah 2.048 debitur dengan total penyaluran Rp9,32 Miliar.
Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan
daerah agar penyaluran kredit program
di masing-masing wilayah
dapat berjalan dengan
optimal karena pemerintah daerah seharusnya juga turut terlibat
dalam mengawal penyaluran KUR dan pembiayaan UMi. Untuk itu, ke depannya diharapkan pemerintah pusat
dapat memastikan bahwa regulasi/kebijakan KUR yang diterbitkan telah diketahui
dan benar-benar dijalankan oleh pemerintah daerah dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.
Kamis, 04 April 2024
Senin, 25 Maret 2024
Senin, 25 Maret 2024
