Pontianak, 31 Agustus 2023 – Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi di mayoritas negara, ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,17 persen (yoy) sehingga sepanjang Semester I-2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1 persen (yoy). Hingga Juli 2023, indicator dini juga menunjukkan aktivitas perekonomian domestik yang masih kuat. Tren penurunan inflasi juga terus berlanjut, didukung melandainya inflasi seluruh komponen. Hal ini tak lepas dari kerja keras APBN dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kinrja APBN 2023 hingga akhir Juli 2023 terjaga surplus dengan pendapatan negara yang masih tumbuh positif meski melandai, kinerja belanja negara yang positif, dan pembiayaan yang antisipatif. Meski demikian, pemerintah akan terus melakukan antisipasi dan mitigasi atas dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik. Demikian disampaikan dalam publikasi APBN KiTa Edisi Agustus 2023 oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Kondisi Perekonomian Kalimantan Barat Terkini
Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional
Kalimantan yang tumbuh sebesar 5,56
persen (yoy), Kalimantan Barat memberikan kontribusi sumber pertumbuhan sebesar 0,61 persen dari 5,56 persen, berada
di urutan ketiga
setelah Kalimatan Timur (3,55
persen) dan Kalimantan Selatan (0,61 persen). Dari sisi produksi,
Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami
pertumbuhan tertinggi sebesar 20,07 persen. Sementara dari sisi
Pengeluaran, komponen yang mengalami
pertumbuhan tertinggi adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, yaitu sebesar
11,24 persen.
Untuk inflasi sendiri, berdasarkan hasil pemantauan BPS gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat pada Juli 2023 gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 4,04 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,53. Tingkat inflasi month to month (mtm) dan tingkat inflasi year to date (ytd) Juli 2023 sebesar 0,07 persen dan 1,53 persen.
Kinerja APBN Regional Kalbar
s.d. Juli 2023
Dari sisi belanja Regional Kalbar, realisasi s.d. 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp15.505,65 miliar atau sebesar 50,74 persen dari
total pagu anggaran Rp30.723,05 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar
Rp5.456,61 miliar dan Belanja Transfer
ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)
sebesar Rp10.049,03 miliar. Seluruh pos belanja
pemerintah pusat mengalami peningkatan serapan (yoy),
sedangkan TKDD megalami
kontraksi.
“Secara konsolidasi, realisasi Belanja APBN Konsolidasi
seluruh Kab/Kota Kalbar adalah Rp15.505,65 M (50,74
persen), dengan realisasi
untuk wilayah Provinsi
sebesar Rp2.099,52 M (40,96
persen). Persentase realisasi
tertinggi Belanja APBN terdapat di Kab. Sambas, yaitu sebesar 60,46 persen, sementara realisasi terendah dicapai oleh
wilayah Provinsi itu sendiri yang masih sebesar 40,96 persen, hal ini dikarenakan besarnya pagu di
wilayah Provinsi dan jumlah satuan kerja yang banyak di wilayah Provinsi,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan
Barat, Kukuh Sumardono Basuki.
Secara umum, hambatan realisasi belanja periode ini diantaranya disebabkan oleh beberapa proyek strategis nasional yang belum
terlaksana fisiknya dikarenakan cuaca & kelangkaan BBM sehingga terjadi hambatan dalam distribusi
material, selain itu beberapa material juga masih menunggu kiriman PT/perusahaan. Pada jenis belanja
barang (52) dan belanja modal (53) penyebab utama penyumbang ketidakserapan
anggaran tinggi tersebut adalah lambatnya juknis pelaksanaan anggaran, perubahan jadwal kegiatan yang sudah
ditentukan, adanya kelebihan anggaran sehingga
mengharuskan optimalisasi belanja
modal serta lambatnya pengajuan supplier.
Kinerja APBD (Konsolidasi) Kalbar hingga 31 Juli 2023
Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp25.988,89 miliar dan Pagu Belanja sebesar Rp26.905,36 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp916,47 miliar, dengan pembiayaan sebesar Rp899,45 miliar dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp17,02 miliar. Hingga 31 Juli 2023, realisasi pendapatan daerah (konsolidasi) Kalbar menunjukkan capaian sebesar Rp13.053,65 miliar, yang mana masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 76,37 persen dari total pendapatan. Pada sisi belanja daerah, realisasi s.d. 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp10.902,00 miliar atau sebesar 40,52 persen.
Dukungan Pemerintah kepada UMKM Sebagai
Penggerak Perekonomian
Sampai dengan 31 Juli 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp2,08 triliun untuk 30.233 Debitur. Sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran KUR terbesar terdapat di Kabupaten Kubu Raya dengan total penyaluran Rp289,19 miliar diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran Rp277,42 miliar. Trend penyaluran akumulatif KUR bulanan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tidak hanya di Kalbar namun hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro
(UMi) hingga 31 Juli 2023 mencapai 3.788 Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp18,18
miliar. Kota Pontianak menjadi wilayah
dengan jumlah debitur UMi paling banyak yaitu 723 debitur
dengan total penyaluran sebesar Rp3,32
miliar diikuti oleh Kabupaten Sanggau sebesar
Rp2,91 miliar. Trend penyaluran UMi di tahun
2023 juga mengalami
penurunan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.
Berdasarkan hasil diskusi dengan le,baga penyalur KUR dan UMi serta OJK, beberapa penyebab terjadinya penurunan penyaluran KUR dan UMi di antaranya adalah adanya persaingan dengan fintech yang sangat mudah dalam pencairannya dan publikasi/promosinya yang mengikuti perkembangan zaman, lokasi dan jumlah kantor dari perbankan yang kalah saing dengan banyaknya Credit Union di Kalbar yang bahkan lokasinya berada di tengah-tengah desa, dan adanya pembatasan radius wilayah yang dapat dilayani oleh LKBB penyalur pembiayaan UMi, misalnya PT Pegadaian maksimal 5 km dan KSPPS BUS maksimal 10 km.
(Ditulis oleh: Arya Putra/Tim Bidang KIHI Kanwil DJKN Kalbar)