Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
Kanwil DJKN Kalimantan Barat
Informasi Publik

Peran APBN Kalbar dalam Menjaga Momentum Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi

THAUS SUGIHILMI ARYA PUTRA   |   Selasa, 19 September 2023   |   2023-09-19 11:03:27   |   0 kali

Pontianak, 31 Agustus 2023 Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi di mayoritas negara, ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,17 persen (yoy) sehingga sepanjang Semester I-2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1 persen (yoy). Hingga Juli 2023, indicator dini juga menunjukkan aktivitas perekonomian domestik yang masih kuat. Tren penurunan inflasi juga terus berlanjut, didukung melandainya inflasi seluruh komponen. Hal ini tak lepas dari kerja keras APBN dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kinrja APBN 2023 hingga akhir Juli 2023 terjaga surplus dengan pendapatan negara yang masih tumbuh positif meski melandai, kinerja belanja negara yang positif, dan pembiayaan yang antisipatif. Meski demikian, pemerintah akan terus melakukan antisipasi dan mitigasi atas dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik. Demikian disampaikan dalam publikasi APBN KiTa Edisi Agustus 2023 oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.


 Kondisi Perekonomian Kalimantan Barat Terkini                                                                            


            Sementara itu di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp67.857,24 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp38.387,99 miliar. Ekonomi Kalimantan Barat triwulan II-2023 terhadap triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,59 persen (q-to-q), serta mengalami pertumbuhan 4,00 persen (year-on-year), dan 4,32 persen (secara kumulatif). Angka ini berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat sebesar 5,17 persen (yoy).

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan yang tumbuh sebesar 5,56 persen (yoy), Kalimantan Barat memberikan kontribusi sumber pertumbuhan sebesar 0,61 persen dari 5,56 persen, berada di urutan ketiga setelah Kalimatan Timur (3,55 persen) dan Kalimantan Selatan (0,61 persen). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,07 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran, komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, yaitu sebesar 11,24 persen.

Untuk inflasi sendiri, berdasarkan hasil pemantauan BPS gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat pada Juli 2023 gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 4,04 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,53. Tingkat inflasi month to month (mtm) dan tingkat inflasi year to date (ytd) Juli 2023 sebesar 0,07 persen dan 1,53 persen.


 Kinerja APBN Regional Kalbar s.d. Juli 2023                                                                                   


            Hingga 31 Juli 2023, Pendapatan Negara dalam APBN Kalbar tercapai sebesar Rp6.567,17 miliar atau sebesar 54,34 persen dari target yang ditetapkan di tahun 2023, yaitu Rp12,08 triliun. Penerimaan ini masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dari PPN dan PPh, masing-masing terealisasi sebesar Rp2.718,52 miliar dan Rp2.795,43 miliar. Seluruh realisasi pada pos penerimaan mengalami kontraksi, kecuali pada Cukai, Pajak Lainnya, Bea Masuk, dan PNBP Lainnya. PNBP mengalami kenaikan yang cukup drastis disbanding tahun sebelumnya yang mana didominasi oleh satker kepolisian dan imigrasi serta perpanjangan waktu pembayaran UKT.

Dari sisi belanja Regional Kalbar, realisasi s.d. 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp15.505,65 miliar atau sebesar 50,74 persen dari total pagu anggaran Rp30.723,05 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp5.456,61 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp10.049,03 miliar. Seluruh pos belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan serapan (yoy), sedangkan TKDD megalami kontraksi.

“Secara konsolidasi, realisasi Belanja APBN Konsolidasi seluruh Kab/Kota Kalbar adalah Rp15.505,65 M (50,74 persen), dengan realisasi untuk wilayah Provinsi sebesar Rp2.099,52 M (40,96 persen). Persentase realisasi tertinggi Belanja APBN terdapat di Kab. Sambas, yaitu sebesar 60,46 persen, sementara realisasi terendah dicapai oleh wilayah Provinsi itu sendiri yang masih sebesar 40,96 persen, hal ini dikarenakan besarnya pagu di wilayah Provinsi dan jumlah satuan kerja yang banyak di wilayah Provinsi,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono Basuki.

Secara umum, hambatan realisasi belanja periode ini diantaranya disebabkan oleh beberapa proyek strategis nasional yang belum terlaksana fisiknya dikarenakan cuaca & kelangkaan BBM sehingga terjadi hambatan dalam distribusi material, selain itu beberapa material juga masih menunggu kiriman PT/perusahaan. Pada jenis belanja barang (52) dan belanja modal (53) penyebab utama penyumbang ketidakserapan anggaran tinggi tersebut adalah lambatnya juknis pelaksanaan anggaran, perubahan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan, adanya kelebihan anggaran sehingga mengharuskan optimalisasi belanja modal serta lambatnya pengajuan supplier.

 Kinerja APBD (Konsolidasi) Kalbar hingga 31 Juli 2023                                                                 

            Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp25.988,89 miliar dan Pagu Belanja sebesar Rp26.905,36 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp916,47 miliar, dengan pembiayaan sebesar Rp899,45 miliar dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp17,02 miliar. Hingga 31 Juli 2023, realisasi pendapatan daerah (konsolidasi) Kalbar menunjukkan capaian sebesar Rp13.053,65 miliar, yang mana masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 76,37 persen dari total pendapatan. Pada sisi belanja daerah, realisasi s.d. 31 Juli 2023 adalah sebesar Rp10.902,00 miliar atau sebesar 40,52 persen.


Dukungan Pemerintah kepada UMKM Sebagai Penggerak Perekonomian                                  


            Setiap penyaluran KUR dan UMi terdapat subsidi bunga dari pemerintah yang manfaatnya seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di daerah tertentu, namun hingga pelosok negeri sekalipun. Dalam hal ini Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran KUR dan UMi di Wilayah Kalimantan Barat serta mendorong pemerintah daerah dengan berkolaborasi perbankan agar semakin menguatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di daerah.

Sampai dengan 31 Juli 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp2,08 triliun        untuk 30.233 Debitur. Sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran KUR terbesar terdapat di Kabupaten Kubu Raya dengan total penyaluran Rp289,19 miliar diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran Rp277,42 miliar. Trend penyaluran akumulatif KUR bulanan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tidak hanya di Kalbar namun hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Juli 2023 mencapai 3.788 Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp18,18 miliar. Kota Pontianak menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak yaitu 723 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp3,32 miliar diikuti oleh Kabupaten Sanggau sebesar Rp2,91 miliar. Trend penyaluran UMi di tahun 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil diskusi dengan le,baga penyalur KUR dan UMi serta OJK, beberapa penyebab terjadinya penurunan penyaluran KUR dan UMi di antaranya adalah adanya persaingan dengan fintech yang sangat mudah dalam pencairannya dan publikasi/promosinya yang mengikuti perkembangan zaman, lokasi dan jumlah kantor dari perbankan yang kalah saing dengan banyaknya Credit Union di Kalbar yang bahkan lokasinya berada di tengah-tengah desa, dan adanya pembatasan radius wilayah yang dapat dilayani oleh LKBB penyalur pembiayaan UMi, misalnya PT Pegadaian maksimal 5 km dan KSPPS BUS maksimal 10 km.


(Ditulis oleh: Arya Putra/Tim Bidang KIHI Kanwil DJKN Kalbar)

Kontak
Jl. Letnan Jenderal Sutoyo No. 122 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat - 78121
(0561) 584150
(0561) 584151
kanwildjkn11@kemenkeu.go.id
Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini