Pontianak, 5 Juli 2023 – Sebagaimana disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2023 oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dipaparkan bahwa kinerja APBN hingga Mei 2023 masih terjaga positif. Hal ini terlihat dari surplus APBN sebesar Rp204,3 triliun atau 0,97 persen dari PDB dengan keseimbangan primer yang juga mengalami surplus sebesar Rp390,5 triliun. Dalam 5      bulan di awal tahun 2023, hampir separuh target pendapatan negara telah tercapai (49,1 persen) dan 32,8 persen total belanja negara telah dibelanjakan, Meski pertumbuhan ekonomi global masih belum pasti sebagaimana prediksi IMF (2,8 persen), Bank Dunia (2,1 persen), dan OECD (2,7 persen), APBN terus bekerja  untuk memulihkan dan menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia.

 Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Triwulan I-2023 Kuat dan Stabil                                                    

Optimisme kinerja APBN tersebut didukung dengan kondisi perekonomian regional yang solid, termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan I-2023 tumbuh 4,65 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp66.350,99 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp37.788,38 miliar. Sementara itu, ekonomi Kalimantan Barat triwulan I-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami kontraksi sebesar 0,59 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Konstruksi mengalami kontraksi terdalam, yaitu sebesar 13,63 persen.

“Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan yang tumbuh sebesar 5,79 persen (y-o-y), Kalimantan Barat berada di urutan ketiga setelah Kalimatan Timur dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Barat memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,72 persen dari 5,79 persen atau sebesar 12,43 persen dari total pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan yang didominasi oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan & Penggalian,” ungkap Kepala Perwakilan Kemeterian Keuangan Regional Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki.

 Kinerja APBN Regional Kalbar hingga Mei Masih Terjaga Positif                                                 

Secara umum disampaikan bahwa kinerja APBN Regional Kalbar hingga 31 Mei 2023 terjaga dengan baik. Realisasi belanja pemerintah meningkat seiring dengan meningkatkan aktivitas operasional kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sampai dengan 31 Mei 2023, realisasi pendapatan Regional Kalbar menunjukkan capaian sebesar Rp4.791,52 miliar atau sebesar 39,66 persen dari target yang ditetapkan yang mana masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dari   PPN dan PPh. Sedangkan, dari sisi belanja Regional Kalbar, realisasi s.d. 31 Mei 2023 pada adalah sebesar Rp10.660,98 miliar atau 35,09 persen dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp3.591,24 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp7.069,74 miliar. Seluruh pos belanja pemerintah pusat mengalami penigkatan serapan (yoy), sedangkan pada TKDD terdapat turunnya realisasi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Secara umum, beberapa hambatan realisasi belanja Triwulan I-2023 di antaranya disebabkan oleh beberapa proyek strategis nasional yang belum terlaksana fisiknya dikarenakan cuaca & kelangkaan BBM sehingga terjadi hambatan dalam distribusi material. Selain itu, beberapa material juga masih  menunggu kiriman PT. Tantangan pelaksanaan APBN awal tahun juga terdapat pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait persyaratan Kemenperin, yaitu syarat TKDN 25 persen untuk pengadaan sehingga satker perlu menyesuaikan pengadaan yang akan dilakukan, sedangkan beberapa barang    tidak memiliki kualitas sesuai dengan pagu yang dianggarkan.

 Kinerja APBD (Konsolidasi) Kalbar hingga Mei 2023                                                                      

Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp25.988,89 miliar dan Pagu Belanja sebesar Rp26.905,36 miliar, sehingga terdapat rencana defisit sebesar Rp916,47 miliar, dengan pembiayaan sebesar Rp899,45 miliar dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp17,02 miliar.

Hingga 31 Mei 2023, realisasi pendapatan daerah (konsolidasi) Kalbar menunjukkan capaian sebesar Rp8.089,76 miliar, yang mana masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 73,71 persen  dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada APBD (Konsolidasi) Kalbar. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar hingga Mei 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.119,80 miliar atau 26,20 persen dari total pendapatan daerah. Pada sisi belanja, realisasi s.d. 31 Mei 2023 sebesar Rp6.128,10 miliar atau baru sebesar 22,78 persen. Dengan kondisi ini, maka APBD Kalbar masih surplus  sebesar Rp1.961,65 miliar. Diperlukan perhatian khusus dari pemda untuk mempercepat realisasi belanja daerah karena sudah memasuki Triwulan II -2023 dan realisasi masih dibawah 30 persen.

 Dukungan Pemerintah kepada UMKM Sebagai Penggerak Perekonomian                                  

Setiap penyaluran KUR dan UMi terdapat subsidi bunga dari pemerintah yang manfaatnya seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di daerah tertentu, namun hingga pelosok negeri sekalipun. Dalam hal ini Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran KUR dan UMi di Wilayah Kalimantan Barat serta mendorong pemerintah daerah dengan berkolaborasi perbankan agar semakin menguatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di daerah. Sampai dengan 31 Mei 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp1,36 triliun untuk 19.907 Debitur. Sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran KUR terbesar terdapat di Kabupaten Kubu Raya dengan total penyaluran Rp202,11 miliar diikuti oleh Kota Pontianak dengan penyaluran Rp177,37 miliar. Sedangkan, Jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Mei 2023 mencapai

3.136 Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp14,53 miliar. Kota Pontianak menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak yaitu 632 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp2,79   miliar diikuti oleh Kabupaten Ketapang sebesar Rp2,09 miliar. Sementara itu s.d. bulan akhir Mei belum terdapat penyaluran di Kabupaten Melawi.