Pontianak, 26 Mei 2023 – Sebagaimana disampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei pada 22 Mei 2023 lalu oleh Menteri Keuangan, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal I melampaui ekspektasi pasar dan pertumbuhan pada tahun 2023 diperkirakan akan tetap kuat ditopang oleh penguatan permintaan domestik, inflasi yang semakin terkendali, dan tetap positifnya kinerja ekspor. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai moderasi penerimaan negara ke depannya.

 Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Triwulan I-2023 Kuat dan Stabil                                                     Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,65 persen (yoy). Dari sisi produksi, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 27,58%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,05 persen. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan yang tumbuh sebesar 5,79 persen (yoy), Kalimantan Barat berada di urutan ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Barat memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,72 persen dari 5,79 persen atau sebesar 12,43 persen dari total pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan yang didominasi oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan, dan Penggalian.

Pada April 2023, tingkat inflasi (gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat) adalah sebesar 4,36 persen (yoy) atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen dari 110,89 pada April 2022 menjadi 115,72 pada April 2023. Sedangkan, inflasi dari bulan ke bulan (April 2023 terhadap Maret 2023) di Kalimantan Barat adalah sebesar 0,48 persen. Penyumbang utama inflasi bulanan, di antaranya adalah komoditas angkutan udara 0,19 persen, minuak goreng 0,05 persen, dan telur ayam ras 0,04 persen.

 Tren Belanja APBN Per April 2023 Terjaga Positif                                                                           Sampai dengan 30 April 2023, belanja negara dalam APBN Kalbar tercapai sebesar Rp8.775,88 miliar atau sebesar 29,05 persen dari total pagu anggaran. Realisasi belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp2.670,07 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp6.105,81 miliar. Serapan belanja yang meningkat dibanding tahun 2022 diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi Kalimantan Barat.

Adapun dari sisi TKDD, TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kalimantan Barat s.d April 2023 berdasarkan data pencatatan Pemda adalah sebesar Rp3.593,34 miliar atau 70,59 persen dari total pendapatan APBD, sementara data tercatat di OMSPAN adalah sebesar Rp6.105,81 miliar, dengan realisasi tertinggi pada pos Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Kalimantan Barat.

Terdapat beberapa pembaharuan peraturan terkait penyaluran dana desa di tahun 2023, di antaranya program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 persen dari anggaran dana desa, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen dari anggaran dana desa termasuk pembangunan lumbung pangan desa, dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada BUMDes, program kesehatan termasuk penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa serta program atau kegiatan lain. Hingga April 2023, baru terdapat penyaluran DAK Fisik pada Kabupaten Sekadau Bidang/Subbidang Jalan dengan nilai penyaluran Rp6.233,97 miliar. Sementara, DAK Nonfisik tersalurkan Rp1.184,71 miliar dan Dana desa tersalurkan sebesar Rp628,63 miliar dengan total realisasi BLT Dana Desa sebesar Rp65,46 miliar pada 717 desa untuk 43.293 KPM.

 Pendapatan Negara hingga April 2023 Melanjutkan Kinerja Baik                                                   Pendapatan negara dalam APBN Kalbar melanjutkan kinerja baik hingga April 2023. Hingga akhir April 2023, pendapatan negara dalam APBN Kalbar tercapai sebesar Rp3.922,90 miliar atau sebesar 32,47 persen dari target APBN Kalbar 2023. Penerimaan ini masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, yaitu dari PPN dan PPh masing-masing sebesar Rp1.532,93 miliar dan Rp1.710,43 miliar. Dari sisi bea dan cukai, hingga April 2023 bea masuk menunjukkan realisasi sebesar Rp13,09 miliar, bea keluar sebesar Rp202,72 miliar, dan cukai sebesar Rp20,57 miliar. Komponen bea masuk komoditi impor di Wilayah Kalbar didominasi oleh beras, gula, karet alam, dan kacang tanah. Sementara, komoditi ekspor/bea keluar didominasi oleh bauksit, RBD Palm Oil, dan CPO. Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kalbar mengalami kenaikan yang cukup drastis dibanding tahun sebelumnya, didominasi oleh satker kepolisian dan imigrasi serta perpanjangan waktu pembayaran UKT. Capaian PNBP hingga akhir triwulan I, yaitu sebesar Rp402,08 miliar atau 50,24 persen dari target yang ditetapkan.

 Kinerja APBD Kalbar per April 2023                                                                                                   Hingga 30 April 2023, pendapatan transfer masih berkontribusi paling besar di Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp3.593,34 miliar dari total pendapatan Rp5.090,78 miliar atau sekitar 70,59 persen dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, PAD yang terealisasi adalah sebesar Rp1.490,79 miliar atau 29,28 persen dari total pendapatan daerah. Realisasi ini disumbang oleh realisasi pajak daerah sebesar Rp1.161,49 miliar, retribusi daerah sebesar Rp28,36 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp103,11 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp197,83 miliar.

Sedangkan, dari sisi belanja daerah hingga akhir April 2023 realisasinya baru mencapai 15,11 persen atau sebesar Rp4.066,06 miliar dengan pos realisasi tertinggi ada pada belanja operasi sebesar Rp3.554,25 miliar atau 19,83 persen dan disusul dengan belanja transfer sebesar Rp245,85 miliar atau 5,87 persen, belanja modal sebesar Rp262,87 miliar atau 5,63 persen, dan belanja tidak terduga sebesar Rp3,10 miliar atau 2,58 persen. Diperlukan perhatian khusus dari pemda untuk mendorong realisasi belanja pada APBD Kalbar karena hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan daya beli masyarakat.