Pontianak, 11 Januari 2023 – Kerja keras APBN selama kurang lebih 3 tahun terakhir telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian dan terbukti tangguh menghadapi berbagai guncangan dan ancaman ketidakpastian. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dalam meredam gejolak perekonomian global dan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Hal ini tercermin dari kinerja positif perekonomian Indonesia maupun regional Kalbar yang melaju kuat di tengah turbulensi ekonomi global. Ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan III-2022 tumbuh sebesar 6,48 persen (y-o-y). Secara kumulatif Triwulan III-2022 terhadap kumulatif Triwulan III-2021, ekonomi Kalbar mengalami pertumbuhan sebesar 5,00 persen (c-to-c). Meningkatnya rata-rata produksi komoditas unggulan Triwulan III-2022 dibandingkan dengan Triwulan II-2022 membuat ekonomi tumbuh 1,15 persen (q-to-q). PDB nasional dan PDB regional (PDRB) telah melampaui level PDB dan PDRB prapandemi serta indikator-indikator ekonomi makro juga menunjukkan penguatan.

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus terjaga, penerimaan pendapatan lingkup Provinsi Kalimantan Barat hingga 31 Desember 2022, baik dari sektor perpajakan maupun non perpajakan mencapai Rp13.660,29 miliar atau 119,73 persen dari target pendapatan. Persentase pendapatan dari pajak sebesar 118,69 persen dan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) sebesar 132,83 persen. Penerimaan Perpajakan pada pos PPN bahkan telah mencapai 123,83 persen berkat adanya implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dari sisi kinerja belanja, belanja negara tumbuh positif dan terus dioptimalkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural serta peningkatan kualitas belanja daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Hingga 31 Desember 2022 total realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar adalah sebesar Rp29.476,47 miliar atau sekitar 100,22 persen dari total pagu belanja Rp29.412,67 miliar. Realisasi ini disumbang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang telah mencapai lebih dari 100 persen, yaitu sebesar 102,92 persen dan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar 95,51 persen.

Melihat trend yang ada, memang terjadi defisit regional untuk APBN Kalbar sejak tahun 2018 s.d. 2022, namun ada beberapa hal yang menjadi atensi bahwa kinerja terus membaik, yaitu meskipun defisit, rasio defisit di Kalimantan Barat sejak tahun 2018 hingga 2022 terpantau terus turun dan tetap terkendali. Di tahun 2022 rasio defisit di Provinsi Kalimantan Barat terhadap total belanja berada di angka 53,66 persen, jauh dibawa rasio defisit APBN Kalbar 2021 yang berada di angka 65,69 persen. Perbaikan kinerja fiskal juga ditunjukkan dengan rasio pendapatan terhadap belanja yang semakin meningkat dengan ditunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio pendapatan terhadap belanja APBN Kalbar di tahun 2022 mencapai 46,34 persen, jauh di atas rasio di tahun 2018 s.d. 2021 yang berada di rentang 25-34 persen.

Kinerja positif APBN di tahun 2022 menjadi modal yang kuat untuk menghadapi tahun 2023 dan konsolidasi fiskal. APBN 2023 didesain tetap optimis namun dengan kewaspadaan yang tinggi untuk mengantisipasi ketidakpastian dengan kebijakan fiskal yang diarahkan pada “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Tahun 2023 adalah tahun penuh optimisme dan harapan namun tetap waspada. Pemerintah optimis bahwa kondisi perekonomian akan semakin membaik melalui APBN sebagai instrumen penjaga masyarakat dan perekonomian, namun tetap waspada menghadapi dinamika ke depan karena risiko ketidakpastian yang masih tinggi.