Pontianak, 5 April 2023 – Dalam rangka peningkatan kemanfaatan atas hasil analisis dalam Kajian Fiskal Regional (KFR), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat secara hybrid dengan tema “Peran Fiskal dan Moneter untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Kalimantan Barat”. Kegiatan dilaksanakan secara luring di Aula Kanwil Ditjen Perbedaharaan Provinsi Kalimantan Barat dan secara daring di Zoom Meeting Conference serta disiarkan langsung melalui Kanal Youtube Kanwil DJPb Kalbar.

Kegiatan Diseminasi KFR Kalimantan Barat Tahun 2022 dihadiri oleh Tri Budhianto, S.P., M.T., Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb dan dr. Harrisson, M.Kes., Sekretaris Daerah Kalimantan Barat serta menghadirkan narasumber dari berbagai elemen pemerintah dan akademisi, yaitu: Kukuh Sumardono Basuki (Kepala Kanwil DJPb Kalbar), Nur Asyura Anggini Sari (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar), Moh Wahyu Yulianto (Kepala Badan Pusat Statistik Kalbar) , dan Prof. Eddy Suratman (Regional Economist, Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura).

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai sarana mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi yang termuat dalam Kajian Fiskal Regional yang telah kami disusun Kanwil DJPb Kalbar, juga sebagai sarana pelaporan Kanwil DJPb kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi masukan dalam menyusun kajian fiskal secara nasional/komprehensif. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Kalbar berharap bahwa acara Diseminasi ini dapat menjadi media informasi yang bernilai strategis kepada pemangku kepentingan di lingkup Kanwil DJPb Kalbar serta sebagai wadah diskusi/sharing untuk menajamkan data ekonomi dan fiskal regional di lingkup Kalimantan Barat.

Melalui Keynote Speechnya, Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb mengapresiasi tersusunnya KFR

Kalimantan Barat Tahun 2022 dan penyelenggaraan acara Diseminasi KFR ini, hal ini sebagai bentuk implementasi peran Regional Chief Economist & Financial Advisor serta sebagai sarana bagi penguatan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan para stakeholder di daerah. Melalui peran RCE dan financial advisor, Kanwil DJPb diharapkan dapat mengcapture daerah dan mengkomunikasikan semua kebijakan pusat dapat berjalan dan menampung aspirasi daerah sehingga dapat menghasilkan analisis yang berkualitas dan implementatif dan hasil dari kajian dapat dijadikan referensi fiskal yang kredibel dan dimanfaatkan oleh pemangku daerah. Beliau juga menyampaikan bahwa acara ini merupakan suatu momen dan kesempatan yang baik bagi kita seluruh pihak yang hadir untuk meng-update informasi, membahas sekaligus berdiskusi mengenai evaluasi atas implementasi kebijakan fiskal di sepanjang tahun 2022 yang masih diliputi oleh berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Pemerintah saat ini tengah bekerja keras dalam mengelola fiskal baik APBN maupun APBD dalam upaya untuk pemulihan ekonomi, dan saat ini kita juga tengah mengawal kebijakan counter-effect. Stabilitas fiskal perlu didukung oleh sinergi antara pusat dan daerah untuk mendorong perekonomian nasional. Fiskal didaerah menjadi penting untuk dimonitoring agar formulasi fiskal tepat sasaran.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb, dalam keynote speechnya Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harrisson, M.Kes. meyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Pihaknya berharap bahwa dengan terselenggaranya Kegiatan Diseminasi KFR Tahun 2022 ini dapat menjembatani mereka selaku pemerintah daerah dalam mendapatkan konsultasi, koordinasi, asistensi, pendampingan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah dapat lebih transparan, akuntabel serta tertib administrasi dalam penyampaian laporan.

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat pada Triwulan IV-2022 mengindikasikan keberhasilan pemulihan

ekonomi, yaitu tumbuh sebesar 5,01% (y-o-y), sama seperti angka pertumbuhan ekonomi Nasional. Secara kumulatif, ekonomi Kalbar Tahun 2022 dibanding 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,07% (c-to-c), angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Regional Kalimantan yang berada di angka 4,94%. Dibandingkan provinsi lain di regional Kalimantan, Kalbar menduduki peringkat kedua setelah Kaltim yaitu dengan kontribusi sumber pertumbuhan ekonomi terhadap Regional Kalimantan sebesar 0,77%. Capaian pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) serta memandakan bahwa perekonomian di Kalbar sudah kembali pulih.

Pada Desember 2022 gabungan 3 kota IHK di Kalimantan Barat mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 6,30% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,77. Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2022 sebesar 0,55% dan tingkat inflasi year to date (ytd) Desember 2022 sebesar 6,30%.

Jumlah penduduk miskin Kalbar pada September 2022 mencapai 256,51 ribu orang (6,81 persen), meningkat sebesar 6,3 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebanyak 350,25 ribu orang. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,311 (September 2022). Angka ini menurun sebesar 0,003 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,314. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalbar pada Agustus 2022 sebesar 5,11%. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2,69 juta orang, naik 59 ribu orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,52 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,56 juta orang, naik sebanyak 75,07 ribu orang dari Agustus 2021. Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan Desember 2022 di Kalimantan Barat sebesar 142,73 poin, naik sebesar 0,16 persen dibanding NTP November 2022. NTP Subsektor Perikanan pada Desember 2022 adalah sebesar 102,95 (naik 0,75% dibanding November 2022).

Berdasarkan reviu atas sasaran makro dan kesejahteraan antara capaian dan target tahun 2021 dalam RPJMD, 9 dari 11 sasaran di Kalimantan Barat telah tercapai yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Kemiskinan, Rasio Gini, NTP Tanaman Pangan, NTP Tanaman Hortikultura, NTP Perkebunan Rakyat, NTP Peternakan, dan NTP Perikanan (NTN). Sementara 2 sasaran lainnya yaitu IPM dan tingkat pengangguran belum tercapai.

Pada APBN Regional Kalbar, penerimaan pendapatan lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun

2022 baik perpajakan maupun non pajak adalah sebesar Rp13.660,29 miliar atau sebesar 119,73% dari target pendapatan. Persentase pendapatan dari pajak sebesar 118,69