Pontianak, 23 Februari 2023 – Sebagaimana disampaikan dalam Rilis APBN KiTa edisi Februari 2023 pada 22 Februari lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa Pemulihan Ekonomi Indonesia masih dalam momentum yang kuat. Sebagaimana dirilis oleh BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir berada di angka 5,1 persen dan pertumbuhan ekonomi secara kumulatif di tahun 2022 adalah sebesar 5,3 persen. Hal ini menunjukkan pola pemulihan yang resilien dan sangat meyakinkan karena selama 5 kuartal berturut-turut, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas 5 persen.

Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada tahun 2022 adalah sebesar 5,07 persen (c-to-c). Provinsi Kalimantan Barat juga menduduki peringkat kedua setelah  Provinsi Kalimantan Timur, yaitu dengan kontribusi sumber pertumbuhan ekonomi terhadap Regional Kalimantan sebesar 0,77 persen. Demikian disampaikan dalam rilis kinerja APBN KiTa Regional  Kalbar Edisi bulan Februari 2023.

Pendapatan negara dalam APBN Kalbar melanjutkan kinerja baik di awal tahun 2023 dengan tumbuh 24,51 persen (yoy). Dalam APBN 2023 di Provinsi Kalimantan Barat, target pendapatan negara  memang menunjukkan penurunan 6,49 persen dibandingkan dengan target tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh turunnya target komoditas bea keluar/pungutan ekspor seiring dengan tren menurunnya harga CPO dan turunannya yang sudah termoderasi serta turunnya volume ekspor komoditas mineral (bauksit) karena berkurangnya permintaan global. Hingga 31 Januari 2023, kinerja pendapatan negara di Kalbar terealisasi Rp1.025,89 miliar atau sekitar 9,62 persen dari target Rp10.669,48 miliar. Realisasi ini terdiri dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp975,06 miliar (9,86 persen) yang didominasi oleh PPh dan PPN sebagai penyumbang terbesar dalam porsi penerimaan negara lingkup Kalimantan Barat. Sedangkan, dari sisi PNBP realisasi hingga bulan Januari telah mencapai  Rp50,83 miliar atau sekitar 6,53 persen dari target Rp778,08 miliar.

Kinerja baik APBN di Kalimantan Barat berlanjut hingga bulan Januari 2023. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar hingga 31 Januari 2023 yang mencapai Rp1.741,99 miliar atau sekitar 5,83 persen dari total pagu belanja Rp29.867,51 miliar. Realisasi ini menunjukkan pertumbuhan 40,77 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.     Total realisasi belanja tersebut terdiri dari Realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp290,40 miliar (2,82 persen) dan Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1.451,60 miliar (7,41 persen).

“Kalau dilihat dari APBD Kalbar, hingga 31 Januari 2023 pendapatan transfer masih berkontribusi paling besar, yaitu sebesar Rp1.175,6 miliar atau sekitar 78,66 persen dari total pendapatan Rp1.494,53  miliar, Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Barat,” jelas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono Basuki.

Di awal tahun 2023 ini masih belum terdapat realisasi untuk Dana Desa karena terdapat beberapa perubahan kebijakan terkait penyaluran dana desa, yaitu dalam rangka program pemulihan ekonomi untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa, tahun ini penyalurannya paling sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen dari anggaran dana  desa, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 persen dari anggaran dana desa, dan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen dari anggaran dana desa. Hingga 31 Januari 2023, masih belum terdapat realisasi DAK fisik karena batas waktu penyampaian Rencana Kegiatan Pemda hingga bulan Maret 2023 sehingga paling cepat dilakukan penyaluran DAK fisik pada bulan     Maret.