Kanwil DJKN Jawa Timur bersinergi dengan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur terus berupaya menyukseskan kegiatan Sertifikasi BMN Tahun 2024. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program tersebut, diadakan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi progres percepatan sertifikasi BMN TA 2024 kelompok kerja wilayah Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis, 07 Februari 2024.  

Acara ini berlangsung di Aula BSIP Tanaman Jeruk Dan Buah Subtropik,  Jl. Raya Tlekung No.1, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur dihadiri oleh 39 Kantor Pertanahan di wilayah Jawa Timur 6 KPKNL lingkup kerja Kanwil DJKN Jawa Timur; 35 satuan kerja pemilik target K1. 

Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Irwan Mardianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat monitoring dan evaluasi pada hari ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal  15-16 Februari 2024 bertempat di Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur. “Diharapkan pada kegiatan ini akan diperoleh data BMN yang lebih valid atau akurat terkait luasan maupun lokasi dari BMN yang menjadi target sertipikasi“, tambahnya. 

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna dalam pengarahannya mengucapkan terimakasih atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Selain itu menyampaikan bahwa sertifikasi BMN berupa tanah merupakan langkah penting dalam rangka mendukung tertib administrasi Barang Milik Negara. 5.435 Bidang Tanah yang menjadi target sertifikasi BMN Tahun 2024 dihadapkan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Pada kegiatan ini dibahas permasalahan yang dihadapi sekaligus monitoring dan evaluasi atas kegiatan verifikasi dokumen pendaftaran sertipikasi BMN yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja. Sehingga akan diperoleh data BMN berupa tanah yang benar-benar clear and clean untuk dapat dituangkan dalam SK PENLOK dan segera diproses oleh kantor pertanahan. 

Kegiatan ini dapat menjadi sarana diskusi bagi seluruh pihak pelaksana Program Percepatan Sertipikasi BMN Tahun 2024 dan memastikan bahwa di tahun depan sertipikasi seluruh Barang Milik Negara berupa tanah dapat dilaksanakan secara tuntas.