Provinsi Jawa Timur mempunyai 229 pulau dengan luas wilayah daratan sebesar 47.130,15 km² dan lautan seluas 110.764,28 km². Wilayah ini membentang antara 111°0′ BT – 114° 4′ BT dan 7° 12′ LS – 8° 48′ LS. Sisi utara wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa, selatan dengan Samudra Indonesia, timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali dan barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk 41.814.500 jiwa (sumber: BPS Prov. Jawa Timur), memiliki wilayah terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Kabupaten dan kota di Jawa Timur berjumlah 38 yang terdiri dari 9 (sembilan) kota dan 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dengan kepadatan penduduk sekitar 870,54 jiwa/km² dan laju pertumbuhan penduduk 0,75% per tahun (2020-2024).

v  MOTO/SLOGAN KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR : UAPIK

U         : Unggul Dalam Inovasi

A         : Amanah Dalam Mengemban Tugas

P         : Profesional Dalam Bekerja

I          : Integritas Dalam Berpikir, Berkata dan Berperilaku 

K         : Kesempurnaan Dalam Upaya perbaikan di Segala Bidang

v  VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kanwil DJKN Jawa Timur senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara , yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk menjalankan visi tersebut, Kanwil DJKN Jawa Timur melaksanakan misi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.

3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.

4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur merupakan instansi vertikal unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,  diikuti dengan adanya penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hal ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

v  TUGAS DAN FUNGSI

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a)  pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;

b)  pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

c)   pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

d)  pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;

e)  pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang

f)    pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

g)  pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;

h)  pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;

i)    penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;

j)    pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;

k)   pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan

l)    pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Struktur organisasi Kantor Wilayah terdiri dari Bagian Umum dan 5 bidang yaitu Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Bidang Piutang Negara, Bidang Penilaian, Bidang Lelang, serta Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi. Wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Timur meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, yang saat ini membawahi 6 (enam) kantor vertikal KPKNL, yaitu KPKNL Surabaya, KPKNL Sidoarjo, KPKNL Malang, KPKNL Jember, KPKNL Pamekasan dan KPKNL Madiun.