Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pemerintah untuk menggenjot belanja kementerian/lembaga dan penyertaan modal negara (PMN) yang dititipkan melalui badan usaha milik negara (BUMN) di semester II 2015 tidak akan cukup mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.

Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan percepatan belanja negara tersebut juga harus dibarengi dengan efisiensi terutama dari sektor swasta. 

"Kami sedang mendorong agar uang itu keluar dari APBN untuk proyek-proyek besar segera ditandatangi. Idealnya Agustus itu harus sudah mulai keluar semua. Tetapi untuk menjaga dolar, pengusaha juga harus memangkas pos pengeluaran yang tidak bersinggungan langsung dengan produksi,” ujar Sofjan saat ditemui di kantor Badan Pengkajian dan Penelitian Teknologi (BPPT), Senin (10/8).

Upaya mengendalikan dolar tersebut menurut Sofjan akan mengoptimalkan belanja yang akan digenjot pemerintah. Sebab, masih banyak barang-barang impor yang dibutuhkan para kontraktor untuk mengerjakan proyek infrastruktur pemerintah. Semakin rendah nilai dolar, maka akan tercipta optimalisasi anggaran.

Serap Tenaga Kerja

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu menyatakan peningkatan belanja pemerintah untuk proyek infrastruktur akan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, roda ekonomi diharapkan bisa mulai bergerak.

"Setelah itu ada multiplier effect sehingga masyarakat dan pengusaha bisa bernafas lagi. Jadi masalah kita itu ada jangka panjang dan pendek. Tapi pengusaha juga tidak harus takut dengan pelemahan rupiah akibat kebijakan The Fed dan lain-lain," tutur Sofyan.

Hingga akhir Juli kemarin, realisasi belanja anggaran pemerintah tahun ini baru mencapai Rp 913,5 triliun, atau berkisar 46 persen dari total anggaran belanja negara 2015 yang mencapai Rp 1.984 triliun. Di mana dari angka Rp 913,5 triliun tadi, Belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah terserap sebesar Rp 261 triliun atau 32,8 persen dari alokasi APBNP dan anggaran belanja non K/L sebanyak Rp 263,1 triliun (50,2 persen). (gen)