ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Jamaluddin T. Muku, mendukung sikap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  (DJKN) yang tidak mengikut-sertakan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan aset eks PT. Arun. Pasalnya, jika Pemerintah Aceh terlibat, maka aset tersebut bisa dijual ke pihak lain.

"Jika Pemda Aceh turut mengelola aset eks. PT. Arun, maka kemungkinan besar seluruh assetnya akan dijual ke berbagai pihak," ujar Jamaluddin. T. Muku, kepada Atjehpost.Co via telepon seluler, Banda Aceh, Jum'at, 17 Oktober 2014.

Menurutnya, pemerintah Aceh masih punya harapan dan kesempatan untuk mengelola aset eks PT. Arun.

Namun jika pemerintah Aceh tetap bersikeras untuk ikut mengelola asset eks PT. Arun, maka akan berdampak buruk terhadap kinerja pemerintahan Aceh ke depan.

Kata politisi Demokrat ini, sebenarnya masa perjanjian kontrak dan hasil alam PT. Arun masih ada.

“Masih ada hasil alam dari PT. Arun yang masih bisa dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik dikarenakan hasilnya masih mencukupi,” ujarnya.

"Sebenarnya masih ada hasilnya yang masih bisa dihasilkan hingga beberapa tahun kemudian dan jarang diketahui publik, cuma adanya faktor internal saja yang tidak mendukung sehingga stabilitas keamanan disana tidak terjamin serta aktivitasnya terhambat," ujarnya lagi.

Ia juga berharap, semestinya pemerintah Aceh juga harus menghidupkan kembali sejumlah industri-industri lainnya di Aceh, seperti pabrik kraft, pabrik pengolahan karet serta berbagai macam pabrik lainnya yang tidak sepenuhnya tergantung dari hasil minyak dan gas saja.

"Setahu saya, PT. Arun itu masih aktif, cuma kemarin itu habis kontrak ekspor LGN saja dengan Korea dan Jepang. Lagipula, mana mungkin Pemda Aceh bisa mengelolanya dengan baik, jika pun diberikan ke pemerintah maka seluruh asetnya akan habis terjual," katanya. (Taufik_Ar_Rifai-26)