Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita Media DJKN
Sukuk RI SR-006 terserap 80 persen dari kuota
antaranews.com, 26 Februari 2014
 Kamis, 27 Februari 2014 pukul 13:09:42   |   613 kali

Jakarta (ANTARA News) - Pejabat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan RI mengemukakan bahwa penawaran Sukuk Negara Ritel (Sukri) seri SR-006 terserap sekitar 80 persen dari kuota yang diajukan agen penjual.

"Sekitar Rp15 triliun lebih yang sudah terjual. Target Rp18,5 triliun itu bukan target Pemerintah, melainkan merupakan kuota yang diajukan para agen penjual," ujar Kasubdit pengelolaan Transaksi DJPU Kementerian Keuangan RI Wien Irwanto di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan bahwa agen penjual terdiri atas 19 perbankan dan sembilan perusahaan sekuritas. Sekitar 10 agen penjual mengajukan tambahan kuota. Namun, ada lima agen yang tidak sanggup menjual sesuai dengan kuotanya sehingga meminta "down size".

"Dari situ terlihat potensi terjadinya upsize, masih ada waktu sampai 28 Februari (Jumat). Kalaupun ada upsize saya kira tidak sampai Rp20 triliun, mungkin sekitar Rp19 triliun," katanya.

Ia mengemukakan bahwa dari proyeksi penerbitan sukuk seri SR-006 senilai Rp18,5 triliun itu maka sudah terjadi peningkatan sekitar 23 persen dibandingkan penerbitan sukuk seri sebelumnya, yakni SR-005 sebesar Rp15 triliun.

Melihat kondisi itu, Wien Irwanto menilai hal itu sebagai kabar baik di tengah terjadinya persaingan dengan bunga deposito perbankan.

"Kita tahu, bank sedang melakukan perang bunga deposito, terutama bank asing yang sampai menawarkan bunga 10-an persen," ucapnya.

Sukuk negara ritel seri SR-006 itu menawarkan tingkat imbalan sebesar 8,75 persen per tahun dan dibayarkan secara periodik setiap bulan dimulai 5 April 2014.

Produk itu memiliki "underlying asset" sukuk seri SR-006 itu berupa proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN tahun anggaran 2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 yang merupakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum di bawah pengelolaan Ditjen Bina Marga yang berlokasi di 33 provinsi di Indonesia.

Wien Irwanto mengatakan bahwa produk investasi itu ditujukan untuk investor perorangan Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, di pasar sekunder, investor asing juga bisa memiliki.

Ia mengungkapkan bahwa sampai saat jatuh tempo kepemilikan WNI cenderung berkurang menjadi sekitar 40--50 persen karena sebagian sudah dilepas melalui pasar sekunder di BEI.

"Jadi, ada shifting. Kepemilikan asing sendiri sekarang sekitar 15 persen dari total Sukri," ucap Wien.(*)

Editor: Ruslan Burhani

Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini