Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita Media DJKN
Pemerintah Siapkan Dua PTPN Go Public
neraca.co.id, 3 Februari 2014
 Rabu, 05 Februari 2014 pukul 08:17:30   |   531 kali

Di Tahun kuda ini, industri pasar modal bakal kebanjiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bakal listing di papan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasalnya, selain PT WIKA Beton, PLN Batam dan Garuda Maintenance Facilities (GMF), bakal disusul PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dan PTPN VII.
Pemerintah menggelar rapat rencana privatisasi dua BUMN, yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dan PTPN VII. Rencananya kedua perusahaan tersebut akan dicatatkan pada bursa saham lewat mekanisme Initial Publik Offering (IPO), “Kita melaksanakan rapat privatisasi yang diajukan oleh team privatisasi, yang diajukan oleh Menteri BUMN untuk dua. Yang pertama adalah PTPN V yang kedua adalah PTPN VII,”kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, kemarin.
Hatta menjelaskan, langkah awal yang tengah disiapkan adalah penyatuan seluruh PTPN di bawah induk usaha. Sesuai dengan rencana pada dua tahun lalu. Dengan tujuan untuk memperkuat perusahaan perkebunan milik negara. Ini menjadi catatan sebelum IPO,”Pertama holding harus diselesaikan terlebih dahulu oleh karena itu akan segera rapat karena sudah diajukan kepada Presiden karena merupakan bagian dari strategi besar BUMN," kata Hatta.
Kedua, diperlukan pembenahan manajemen, efisiensi meningkatkan kinerja. Ketiga adalah timing, pricing, sizing menjadi penting, apakah saat ini tepat atau tidak oleh sebab itu keputusannya akan melibatkan Menteri keuangan, pertanian dan BUMN.
Dia menilai keputusan untuk IPO sangat positif kedepannya. Karena dapat menambah modal dan memberikan kesempatan untuk publik dapat memiliki saham pada perusahaan tersebut. Namun belum dapat dipastikan waktu pelaksanaan IPO kedua BUMN ini,”Pada prinsipnya kita memahami karena IPO itu penting bisa menambah modal, menjadi efisian dan melakukan perluasan lahan dan replanting," ujarnya.
Hatta mengatakan saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap rencana. Pembahasan lebih lanjut menunggu strategi besar dari Kementerian BUMN. Ia harapkan itu bisa dilaporkan pada Februari mendatang. (bani)

Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini