JAKARTA, BARATAMEDIA – Sejumlah kalangan mencurigai pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan soal utang perusahaan plat merah, dianggap juga sebagai utang negara. Apalagi ada niatan untuk melepas BUMN sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
“Saya yakin ada konspirasi tersembunyi, kalau ingin melepas BUMN sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Terlebih dengan jumlah suntikan dana yang besar kepada BUMN. Bahkan, utang BUMN dianggap juga dianggap sebagai utang negara,” kata peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara, Adi Prasetyo di Jakarta, Kamis (17/10).

Ia pun menilai sebuah kekeliruan, mengenai pendapat Menteri BUMN soal utang BUMN juga merupakan utang negara. Pandangan tersebut tidak berdasar, karena memakai penilaian sepihak soal kekayaan BUMN adalah kekayaan negara. Mestinya harus dibedakan antara utang dan kekayaan negara. “Itu adalah pernyataan yang tidak mendasar. Sebab, setelah penyertaan modal negara diberikan kepada BUMN, maka pengelolaan perusahaan diserahkan sepenuhnya kepada BUMN yang bersangkutan, termasuk jika ada persoalan utang-piutang. Ini artinya, utang itu adalah utang BUMN, bukan utang negara,” tutur  Adi. Dia kembali mengingatkan bahwa sudah semestinya kekayaan BUMN digunakan untuk kemakmuran rakyat. Bukan diserahkan kepada mekanisme pasar. “Ini sebagai tindakan campur tangan negara dalam sebuah sistem ekonomi Pancasila. Negara tidak boleh melepas begitu saja ke pasar,” tandasnya.(nas)